Monthly Archives: Maret 2008

Pengamen Cilik dan Pengemis Bertambah, Kemiskinan Menjadi-jadi

Perekonomian masih belum membaik disusul harga sembako yang terus melambung bangkit membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Pengangguran pun bertambah. Imbasnya warga miskin semakin membengkak jumlahnya.

Pengemis dan gelandangan semakin banyak memenuhi setiap sudut Ibukota Jakarta. Ironisnya para gepeng tersebut didominasi kaum ibu, anak-anak dan balita. Mereka keluyuran siang malam dan tak peduli hujan angin menerpanya. Anis, 8, satu bocah perempuan yang biasa mengamen menggunakan botol kemasan plastik yang diisi pasir nampak sering beroperasi di perempatan lampu merah Harmoni.

“Saya disini ngamen, duitnya untuk makan dan jajan adek,”tuturnya. Pengamen cilik ini mengaku disuruh oleh ibunya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan iapun tak jarang ditemani sang bunda saat beroperasi.

Rupanya sekarang sudah menjadi trend bagi para pengamen dan pengemis untuk melatih anaknya dapat mengamen dan mengemis sendiri. Habis mau cari kerja apa lagi? Hidup semakin berat dan sulit. Kami terpaksa melakukan pekerjaan ini, karena suami saya mengannggur, sementara anak-anak butuh makan,”ujar Ny, Ayu, 35, sembari menggendong anaknya.

Saban hari dia melakukan kegiatan rutin, misalnya pagi hari menjadi joki tree in one, sore dan malam harinya mengamen, bahkan mengemispun dilakukannya.

Belakangan ini hampir di setiap lampu merah, belasan pengemis dan pengamen cilik mengais mencari rejeki. Kendati sering digaruk aparat, jumlahnya tidak menyusut. “Kalau ada kerjaan lain tak mungkin kami tega nyuruh anak istri ngemis dan ngamen begitu,” ujar Rus, satu pengemis di Perempatan Cempaka Mas, Jakarta Pusat.

SANGAT PRIHATIN
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, H. AR Nakoem dan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Habib Alaydrus sangat prihatin atas kondisi maraknya gepeng di berbagai kawasan ibukota. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah Pemda DKI untuk menanganinya.

“Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemda DKI, jangan sampai dibiarkan tetapi harus ditangani dengan serius dan dicarikan solusinya,” ujar Nakoem. ”Kalau mereka warga DKI harus dibina dan lebih diberdayakan sehingga kehidupannya meningkat.”

Alaydrus, berharap aparat Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial (Bintal Kesos) dan Tramtib harus meningkatkan razia terhadap keberadaan gepeng. Mereka yang terjaring harus diberi bekal pembinaan atau ketrampilan sehingga tidak mengemis lagi. “Memang kebanyakan dari mereka berasal dari luar daerah sehingga agak sulit menanganinya,” ucapnya.

Namun, apabila mereka warga DKI berarti membuktikan kalau penanganan terhadap warga miskin selama ini ada yang salah. Program PPMK yang bertujuan membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil jadi kurang berarti.

Iklan

Indonesia Negara Gagal

Kemunculan sejumlah kasus ibu yang membunuh anaknya, jika dicermati, terkait pula dengan kegagalan negara memberdayakan komunitas lokal di masyarakat. Kondisi itu diperparah dengan mencairnya ikatan sosial sehingga tercipta ”kesendirian” di tengah susah dan beratnya beban kehidupan.

Pengajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, B Herry-Priyono, Kamis (27/3) di Jakarta, mengatakan, desentralisasi yang diterapkan belum mampu memberdayakan komunitas lokal untuk terciptanya daya dukung sosial yang lebih baik. ”Padahal, komunitas yang kuat merupakan jaring pengaman sosial yang efektif,” ujarnya.

Diwartakan sebelumnya terjadi beberapa kasus pembunuhan anak oleh ibunya dalam satu bulan terakhir, seperti di Bekasi, Jawa Barat, dan Pekalongan, Jawa Tengah. Kasus serupa terjadi di Malang, Jawa Timur. Pembunuhan tersebut antara lain didasari oleh kesulitan ekonomi.

Menurut Herry-Priyono, pembunuhan anak oleh ibunya tidak dapat digeneralisasi motifnya. Hanya saja, dalam sejarah dan tradisi pemikiran manusia memang ada pembunuhan yang dilandasi dengan cara berpikir bahwa lebih baik tiada, tetapi dengan kehormatan daripada hidup tanpa kehormatan. ” Kehormatan itu dapat berupa kesehatan dan kesejahteraan,” ujarnya

Menurut Herry-Priyono, secara konstitusional, pemerintah seharusnya bertugas menciptakan kesejahteraan dan keamanan. Namun, kenyataannya, situasi politik mendorong pemerintah tidak merasa bertanggung jawab dan menyerahkan masalah kepada masyarakat. Masyarakat dituntut dapat mengurus dirinya sendiri. ”Tanggung jawab negara tersebut dilepaskan satu per satu sehingga bebannya berada di masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga keamanan,” ujarnya.

Majelis taklim hingga PKK

Dalam kondisi beban masyarakat yang sangat berat, komunitas lokal sesungguhnya menjadi tumpuan. Termasuk dalam komunitas lokal ini adalah kelompok-kelompok pengajian atau majelis taklim hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang perannya mulai pudar.

Persoalannya, pemberdayaan terhadap komunitas lokal tidak menjadi perhatian serius pemerintah. ”Departemen Dalam Negeri dapat berperan besar dalam pemberdayaan komunitas tersebut,” ujarnya.

Sosiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, berpendapat senada. Menurut dia, banyaknya kasus pembunuhan anak oleh ibunya menunjukkan betapa lemahnya daya kohesi atau ikatan sosial dalam masyarakat. Dia meyakini, kalau individu masih mempunyai tempat bergantung dan mendapatkan solusi, keputusasaan yang berujung pada pembunuhan tidak akan terjadi.

”Saat ini sepertinya orang sudah kehilangan harapan dan tempat mencari bantuan sehingga memilih menyelesaikan masalah sendiri dalam keputusasaannya,” ujarnya.

Karena itu, mengoptimalkan peran komunitas sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Tekanan Ekonomi Membuat Beberapa Ibu Membunuh Anaknya Sendiri

Tekanan ekonomi yang kian mengimpit dan ketidakpastian masa depan, menyebabkan sejumlah ibu nekat membunuh anak kandungnya sendiri. Kasus yang sudah beberapa kali terjadi ini perlu dicermati dan ditangani serius agar tidak semakin berkembang di masyarakat.

Demikian pendapat sejumlah akademisi, psikolog, sosiolog, kriminolog, dan penggiat lembaga swadaya masyarakat, Rabu (26/3), menanggapi maraknya kasus kekerasan di rumah tangga, dalam bentuk ibu membunuh anak kandungnya sendiri. Kasus terakhir terjadi di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yakni dua anak balita, Sabila Putri Khaera (3) dan Fadli Muhamad Nizan (4 bulan), ditemukan tewas di dalam bak kamar mandi, Sabtu malam pekan lalu. Sabila dan Fadli diduga dibenamkan oleh ibu kandung mereka, Ny YIY (25). Dalam keterangannya, Rabu kemarin, Ny YIY yang kondisinya masih labil mengatakan, selama empat tahun menikah dirinya tidak mendapat nafkah ekonomi yang layak.

Sebelumnya, kasus serupa terjadi di Bekasi. Diduga stress Ny Is (35), 14 Maret lalu, membunuh kedua anaknya masing-masing Aldi Rasyid (4 bulan) dan Mutiara Yusuf (2 tahun) dengan cara dibenamkan di bak mandi.

Di Kota Malang, Jawa Timur, Ny JM bunuh diri dan sebelumnya membunuh keempat anak kandungnya sendiri. Meskipun keluarga membantah, tetapi polisi menyimpulkan pembunuhan massal ini terjadi karena beban hidup dan tekanan ekonomi yang menghimpit.

Tekanan ekonomi

Kriminolog Universitas Indonesia Ronny Niti Baskara mengatakan, secara psikiatrik-kriminologik, pada tipe bebeberapa kepribadian tertentu, tekanan ekonomi yang dialami kelas bawah akan menimbulkan rasa frustrasi. Adanya hambatan dan ancaman terhadap pencapaian cita-cita serta harapan masa depan, pada gilirannya menjelma menjadi bentuk perilaku menyimpang atau kejahatan. ”Jadi, meningkatnya kekecewaan hidup seseorang diekspresikan dalam bentuk kejahatan,” ujarnya.

Ketua Persatuan Spesialis Dokter Kejiwaan Indonesia Cabang Malang dr Roekani Hadi Sepoetro SpKJ mengatakan, dalam kasus Ny JM yang membunuh keempat anaknya, hal itu merupakan reaksi dari depresi berat dengan gejala psikotik. Hal itu terlihat dari bagaimana ia membunuh anak-anak kesayangannya terlebih dahulu sebelum akhirnya ia bunuh diri. Itu dilihat Roekani sebagai upaya menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya dari tekanan perasaan dan pikiran yang membebaninya.

“Persoalan ekonomi selalu saja menjadi alasan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, kalau parah, mereka yang merasa tertekan bisa bunuh diri,” tutur Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang Inspektur Dua Jayanti Mandasari Harahap.

Jayanti mengatakan, di Malang setiap bulan selalu muncul kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang rata-rata penyebabnya adalah tekanan ekonomi. Dalam catatan PPA, dari Januari hingga Maret 2008 ini telah ada 35 kasus yang ditangani PPA

Psikolog Universitas Indonesia Yudiana Ratna Sari berpendapat, pembunuhan ibu terhadap anak disebabkan rendahnya pendidikan dan kemampuan ekonomi yang saling berkait satu sama lain. Menurut dia, tingkat pendidikan yang rendah membuat kepribadian orang tidak stabil. ”Orang cenderung berpikir pendek dan emosional. Mudah goyah, dan emosional, ketika merealisasikan rencana-rencananya yang sulit diwujudkan,” ujarnya.

Rendahnya tingkat pendidikan juga memengaruhi kemampuan seseorang memutar roda ekonominya. ”Orang dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah, tidak akan mampu melihat peluang atau alternatif memutar roda ekonominya, apalagi berpikir untuk membuat lapangan kerja. Keadaan menjadi kian buruk di tengah sempitnya lapangan kerja dan tingginya tingkat pengangguran,” lanjut Ratna.

Kaji mendalam

Sosiolog dari Universitas Indonesia Paulus Wirutomo mempunyai pendapat berbeda. Menurut dia, belum dapat dipastikan apakah sejumlah kasus pembunuhan anak oleh ibu merupakan fenomena sosial atau kasus individual.

Untuk dapat dikatakan sebagai fenomena sosial setidaknya terjadi peningkatan kasus dalam batasan waktu tertentu. ”Bisa saja secara jumlah tidak terlalu tinggi, tetapi karena kasusnya sensasional maka memunculkan pemberitaan yang besar. Namun, secara sosiologis itu sebetulnya belum menggejala,” ujarnya.

Ia menyimpulkan, kasus-kasus yang terjadi secara sporadis di sejumlah daerah tersebut secara ilmiah belum dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang menunjukkan kondisi tertentu di masyarakat.

Akan tetapi, Paulus menekankan, harus diwaspadai jika pembunuhan itu dilatarbelakangi tekanan ekonomi. ”Kasus-kasus yang terkait dengan kemiskinan biasanya cepat meningkat dan merata,” ujarnya.

Elly Risman, psikolog sekaligus Direktur Yayasan Kita dan Buah Hati, menolak tegas anggapan tekanan ekonomi menjadi penyebab utama seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri.

”Ini adalah kasus kehancuran jiwa. Faktor kejiwaan si ibu melatarbelakangi tindakannya. Dengan kondisi yang demikian, si ibu kurang kesiapan untuk menjadi orangtua,” kata Elly Risman, Rabu.

Pemerintah harus bertanggung jawab

Terjadinya kasus-kasus ibu membunuh anak, menurut Paulus, merupakan suatu peringatan kepada pemerintah bahwa peningkatan kemiskinan sudah pada level sangat membahayakan masyarakat.

Pemerintah perlu segera bertindak memperbaiki ekonomi secara keseluruhan. Pada sisi lain, perlu ada kesetiakawanan sosial sehingga ada tempat bergantung bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, baik itu bergantung pada keluarga, tetangga, lembaga sosial maupun pemerintah.

Program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Presiden SBY dan Partai Demokrat telah gagal total untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Psikolog Elly Risman berpendapat, agar kasus serupa tidak terulang kembali diharapkan masyarakat waspada. Masyarakat perlu memiliki kepekaan sosial dan saling membantu di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.

PemKot Tangerang Abaikan Hak Hak Rakyat Miskin

TANGERANG – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten Media Warman menilai penolakan Pemerintah Kota Tangerang menyalurkan beras untuk rakyat miskin ke warga sebagai tindakan mengabaikan hak keluarga miskin. Ia juga menyebut tindakan itu sebagai tak patuh kepada negara.Media Warman menyatakan hal itu, Senin (24/3), menanggapi keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang tahun ini menolak menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin).

”Seharusnya Pemkot tak mengganjal distribusi raskin. Apalagi pada situasi sekarang di mana warga sangat butuh bantuan karena harga bahan kebutuhan pokok semakin tinggi,” katanya.

Selain itu, ia menilai Pemkot Tangerang tidak patuh pada negara. Bantuan raskin merupakan program pemerintah pusat untuk mengurangi kemiskinan yang harus didukung seluruh elemen masyarakat, terutama perangkat pemerintahan.

Pemkot Tangerang menolak menyalurkan raskin karena Bulog Banten tidak memberi biaya operasional untuk menyalurkannya. Kondisi tersebut, menurut Sekretaris Daerah Pemkot Tangerang Harry Mulya Zein, membuat pelaksanaan program menjadi tak optimal dan menimbulkan kerawanan penyelewengan.

Keputusan Pemkot Tangerang mengakibatkan sekitar 62.000 keluarga miskin di daerah itu belum bisa menikmati raskin (Kompas, 24/3).

Ketua Komisi B DPRD Kota Tangerang yang membidangi urusan raskin Abas Sunarya mengaku belum tahu niat Pemkot Tangerang tersebut.

Tak menggubris

Berkait dengan tindakan Pemkot Tangerang yang tak segera mengambil jatah raskin sebanyak 1.250 ton, Pemerintah Provinsi Banten sudah dua kali melayangkan surat peringatan kepada Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. Akan tetapi, sampai Senin kemarin Wahidin belum memberi tanggapan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Banten Sigit Suwitarto menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten sudah dua kali memberi surat imbauan kepada Wali Kota Tangerang agar segera menetapkan pagu raskin per kecamatan. Wali Kota juga diminta segera mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada Bulog sehingga raskin bisa segera dibagikan.

”Sudah dua kali kami mengirimkan surat, yang pertama ditandatangani gubernur dan yang kedua kemarin ditandatangani oleh wakil gubernur. Namun, sampai sekarang belum ada realisasinya,” katanya.

Wakil Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional Banten Noorpansyah mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum juga menerima SPA dari Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, jatah raskin Januari-Maret untuk 508.970 keluarga miskin di Kabupaten Tangerang dan 62.508 keluarga miskin di Kota Tangerang belum juga didistribusikan.

Harus sesuai aturan

Sesuai pedoman umum raskin yang dikeluarkan pemerintah pusat, surat keputusan bupati/wali kota tentang pagu raskin per kecamatan, serta pengajuan SPA kepada Bulog, merupakan syarat pendistribusian raskin. Tanpa keduanya, Bulog tidak bisa mengeluarkan jatah raskin.

Selain itu, sesuai aturan, Bulog juga tidak bisa membagikan raskin langsung pada keluarga miskin, seperti keinginan Pemkot Tangerang. ”Bulog hanya bertugas mengirimkan raskin ke titik distribusi, setelah kami menerima SPA dari kabupaten/kota,” ujar Noorpansyah.

Anak Keluarga Miskin Semakin Sulit Mengakses Pendidikan

Jakarta – Anak dari keluarga miskin semakin terpinggirkan dalam dunia pendidikan akibat kondisi perekonomian yang terus mengimpit kalangan lemah. Pemerintah dinilai tak sensitif dalam mengantisipasi kenaikan harga berbagai bahan pokok, tarif listrik, hingga pencabutan subsidi minyak tanah.

”Gejala anak putus sekolah mulai marak itu sudah sejak tahun 2006 ketika harga BBM (bahan bakar minyak) naik. Itulah bisulnya, yang sekarang ini mulai meledak,” kata Lies Sugeng, Wakil Ketua Perhimpunan Orangtua Murid Indonesia, Selasa (18/3).

Lies mengatakan, kenaikan harga berbagai bahan pokok, diikuti tarif listrik dan minyak tanah, pada akhirnya memicu krisis di bidang lain. Bidang yang paling krusial terkena dampaknya adalah pendidikan dan kesehatan.

”Meski sekolah di negeri gratis, bagaimanapun anak tetap butuh biaya untuk ongkos, alat tulis, dan buku. Sementara bagi keluarga yang penghasilannya sehari Rp 10.000-Rp 15.000 akan lebih mementingkan untuk makan sekeluarga daripada sekolah. Jadi tidak heran fenomena putus sekolah pasti meledak seiring krisis harga bahan pokok dan minyak tanah,” kata Lies.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta Sylviana Murni mengatakan, di wilayah Jakarta saja terdapat 2.254 sekolah dasar negeri. Namun, SD sebanyak itu tidak diimbangi dengan jumlah sekolah menengah pertama negeri (SMPN) yang setara, yang jumlahnya hanya 288 SMPN.

”Jadi yang tidak tertampung di SMP negeri mau tak mau mencari yang swasta,” kata Sylviana.

Lies menambahkan, sering kali anak-anak dari keluarga miskin terpaksa mencari sekolah swasta karena tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Dengan demikian, anak dari keluarga miskin itu terpaksa keluar biaya lebih besar karena sekolahnya tidak gratis.

”Banyak sekolah swasta yang dipenuhi anak-anak dari keluarga miskin. Swasta itu tidak mesti elite,” kata Lies.

Reni Edi Nuryanto (48), tukang perahu di Sungai Cisadane, Tangerang, misalnya. Ayah dari empat anak ini tak lagi sanggup membiayai sekolah anak-anaknya, yaitu Ryanto (18), Rio (16), Rica (14), dan Richard (5). Reni mengenakan tarif Rp 1.000 per penumpang untuk menyeberang.

”Penghasilan saya tak tentu, Rp 4.000 hingga Rp 8.000. Bisa beli beras seliter Rp 5.000. Kalau lebih, bisa beli lauk,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Selasa.

Reni mengaku, dengan penghasilan sejumlah itu, dia lebih mementingkan urusan perut dibandingkan pendidikan anak- anaknya.

Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintahan SBY Di Bogor Gagal Total

BOGOR – Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemkot Bogor dinilai anggota dewan gagal. Sebab tidak tercapainya misi yang dilakukan dengan indikator Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), sehingga penanggulangan kemsikinan hanya sebatas proyek semata.

“Kami menilai Pemkot Bogor gagal karena dana yang digulirkan dalam P2KP itu mengalami kemacetan 92,3 persen dari dana Rp16 miliar sehingga pengentasan kemiskinan hanya menghambur-hamburkan duit,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Bogor Ani Sumarni.

Dana miliaran rupiah buat anggaran kemiskinan sejak 2005 terus naik dari Rp7 miliar menjadi Rp9,2 miliar pada 2006 dan Rp9,5 miliar pada 2007. Jika dilihat dari persentase kenaikan justru berkurang.

“Angka kemiskinan melonjak, tapi persentase anggaran justru dikurangi,” katanya. Dia menilai penanggulangan kemiskinan tidak disikapi serius oleh Pemkot Bogor.

Hal sama juga dilontarkan Ketua Pansus LKPj 2007 Najamudin yang menyatakan program ini memiliki nilai merah. “Tahun 2007 angka kemiskinan turun tiga persen, kenyataannya kemiskinan meningkat,” kata anggota dewan ini.

Berdasarkan LKPj 2007 angka kemiskinan 41.398 KK dan turun 7.920 KK, tapi terdapat angka kemiskinan baru 10.000 KK, yang secara substansi naik 1.080 KK.

Warga Kampung Gang Tali – Rumah Bilik Dan Makan Aking

TANGERANG – Kehidupan puluhan keluarga miskin di Kampung Gang Tali, Desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang sangat mengenaskan. Rumah-rumah mereka sudah berukuran kecil, terbuat dari gedek, dan di antaranya ada yang sudah miring serta nyaris roboh.

Kami yang mengunjungi perkampungan petani derep (buruh tani membantu hasil panen sawah milik orang berpunya) dan sebagian nelayan di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang melihat kondisi kampung yang sangat miskin.

PRIA MENGANGGUR
Kaum prianya, baik remaja, dewasa sampai orangtua, hampir seluruhnya tengah menganggur. Sehingga suasana kampung di tengah terlihat banyak kaum prianya. Ada yang mengobrol ngalor-ngidul sesamanya, namun kebanyakan para pria itu duduk memeluk dengkul di bale-bale rombeng depan rumah sambil termenung.

“Panen memang telah selesai, jadi mereka menganggur lagi,” kata Jaro Uning, tokoh warga kampung itu, Sabtu (15/3).

Kampung itu sendiri sangat kumuh dengan penataan 130-an rumah sekenanya sehingga menciptakan gang-gang berkelok-kelok. Di antara jejelan rumah, ada rumah Keluarga Ny. Tating, Ny. Imi, dan Ny. Marni yang sudah kecil juga berkondisi memprihatinkan.

Rumah itu miring, sehingga perlu ditunjang balok, atau bersandar ke rumah tetangga yang kokoh agar tidak roboh.

“Ya hidup keluarga saya memang begini,” kata Ny. Marni. Suaminya saat ini menganggur, padahal mereka punya 4 anak masih kecil-kecil. Rumahnya sendiri sudah kecil kini harus ditunjang balok dan bersandar ke rumah tetangga yang kokoh.

Ny. Imik mengaku sekeluarga terdiri dari 7 orang, suami, anak dan 3 cucu, kini harus sering mengalami makan nasi aking. Kalau sehabis panen, suami dan anaknya yang menjadi petani derep dengan mendapat upah seperlima bagian panen, maka sekeluarga baru bisa makan nasi. Tetapi 3 bulan setelah itu, mereka makan nasi aking.

BUTUH BANTUAN
“Mereka berharap pemerintah mau mendrop beras bagi warga miskin. “Setahun lalu memang ada, sekarang engga ada lagi,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah Kades Sukadiri dan Camat Sukadiri tidak mendata dan program pendropan raskin yang dijual per kg Rp1.600. “Wah di kampung kita engga pernah ada kades dan camatnya, karena mereka tak pernah mau meninjau ke kampung ini, kalo lagi mau kampanye ma banyak jang,” tutur warga.

Diakui Jaro Uning, kehidupan warganya kini semakin menderita saja. “Kalau ada dermawan yang mau membantu tolong dibawa ke sini!”

H. Nuryadi, Ketua Umum LSM Permata Pantura yang ikut mengunjungi Kampung Gang Tali sempat menyesalkan belum adanya bantuan raskin kepada warga. “Seringkali raskin yang didapat bukannya didistribusi ke warga miskin, malah dijual ke tengkulak.” Dia pun menyesalkan, jarak kampung ini hanya 1 km dari kantor Kecamatan Sukadiri bisa tak terkontrol kemiskinannya.

UPAYA PEMKAB TIDAK MEMADAI

Atep Wahyu, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemkab Tangerang ketika dikonfirmasi program-program membantu warga miskin menuturkan, pemkab terus berupaya membantu warga miskin itu. Di antara dengan mendata mereka untuk mendapat raskin.

Untuk tahun 2008 misalnya telah didata 250.485 rumahtangga miskin (RTM) untuk mendapatkan raskin per bulan 15 kg dengan harga per kg Rp 1.600.

Total permohonan pendropan yang diajukan tahun 2008 sebanyak 360.000 ton raskin ke Banten untuk didrop ke RTM-RTM itu.

Agar warga Kampung Gang Tali mendapatkan raskin ini, semestinya Camat Sukadiri harus mengajukan permohonan raskinnya ke Dinkesos, yang selanjutnya akan dilanjutkan Bulog Banten karena itu bukan tanggung jawab Dinas Kesejahteraan Sosial Pemkab Tangerang.