PemKot Tangerang Abaikan Hak Hak Rakyat Miskin

TANGERANG – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten Media Warman menilai penolakan Pemerintah Kota Tangerang menyalurkan beras untuk rakyat miskin ke warga sebagai tindakan mengabaikan hak keluarga miskin. Ia juga menyebut tindakan itu sebagai tak patuh kepada negara.Media Warman menyatakan hal itu, Senin (24/3), menanggapi keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang tahun ini menolak menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin).

”Seharusnya Pemkot tak mengganjal distribusi raskin. Apalagi pada situasi sekarang di mana warga sangat butuh bantuan karena harga bahan kebutuhan pokok semakin tinggi,” katanya.

Selain itu, ia menilai Pemkot Tangerang tidak patuh pada negara. Bantuan raskin merupakan program pemerintah pusat untuk mengurangi kemiskinan yang harus didukung seluruh elemen masyarakat, terutama perangkat pemerintahan.

Pemkot Tangerang menolak menyalurkan raskin karena Bulog Banten tidak memberi biaya operasional untuk menyalurkannya. Kondisi tersebut, menurut Sekretaris Daerah Pemkot Tangerang Harry Mulya Zein, membuat pelaksanaan program menjadi tak optimal dan menimbulkan kerawanan penyelewengan.

Keputusan Pemkot Tangerang mengakibatkan sekitar 62.000 keluarga miskin di daerah itu belum bisa menikmati raskin (Kompas, 24/3).

Ketua Komisi B DPRD Kota Tangerang yang membidangi urusan raskin Abas Sunarya mengaku belum tahu niat Pemkot Tangerang tersebut.

Tak menggubris

Berkait dengan tindakan Pemkot Tangerang yang tak segera mengambil jatah raskin sebanyak 1.250 ton, Pemerintah Provinsi Banten sudah dua kali melayangkan surat peringatan kepada Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. Akan tetapi, sampai Senin kemarin Wahidin belum memberi tanggapan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Banten Sigit Suwitarto menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten sudah dua kali memberi surat imbauan kepada Wali Kota Tangerang agar segera menetapkan pagu raskin per kecamatan. Wali Kota juga diminta segera mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada Bulog sehingga raskin bisa segera dibagikan.

”Sudah dua kali kami mengirimkan surat, yang pertama ditandatangani gubernur dan yang kedua kemarin ditandatangani oleh wakil gubernur. Namun, sampai sekarang belum ada realisasinya,” katanya.

Wakil Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional Banten Noorpansyah mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum juga menerima SPA dari Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, jatah raskin Januari-Maret untuk 508.970 keluarga miskin di Kabupaten Tangerang dan 62.508 keluarga miskin di Kota Tangerang belum juga didistribusikan.

Harus sesuai aturan

Sesuai pedoman umum raskin yang dikeluarkan pemerintah pusat, surat keputusan bupati/wali kota tentang pagu raskin per kecamatan, serta pengajuan SPA kepada Bulog, merupakan syarat pendistribusian raskin. Tanpa keduanya, Bulog tidak bisa mengeluarkan jatah raskin.

Selain itu, sesuai aturan, Bulog juga tidak bisa membagikan raskin langsung pada keluarga miskin, seperti keinginan Pemkot Tangerang. ”Bulog hanya bertugas mengirimkan raskin ke titik distribusi, setelah kami menerima SPA dari kabupaten/kota,” ujar Noorpansyah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s