Monthly Archives: April 2008

Kaum Miskin Dunia Terjepit Harga Minyak dan Pangan

Tragedi kelaparan dan gizi buruk yang melanda rakyat Darfur, Sudan, selama bertahun-tahun telah menyisakan perih kemanusiaan yang mendalam.

Namun kelaparan yang dialami rakyat Darfur itu kini juga berpotensi mengancam rakyat miskin di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Bayang-bayang ancaman kelaparan tampak semakin nyata, sebagaimana ditunjukkan oleh melonjaknya harga beras dan minyak bumi dunia.

Untuk menekan gejolak harga minyak dunia yang sudah menembus angka 117 dolar Amerika Serikat (AS) per barel itu, sejumlah negara dikabarkan telah mengonversi produksi pertanian mereka untuk keperluan bahan bakar nabati (bio-fuel).

Laporan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) 14 Februari 2008 memperkirakan kenaikan jumlah orang yang terancam kelaparan di dunia mencapai 16 juta orang dari setiap satu persen kenaikan harga bahan pangan pokok dunia.

Dengan laju kenaikan sebesar itu, IFAD memperkirakan terdapat 1,2 miliar orang yang akan mengalami krisis pangan kronis di seluruh dunia pada tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi 600 juta orang dari perkiraan sebelumnya.

Di Indonesia, jumlah orang miskin juga tidak sedikit. Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah mereka yang hidup bawah garis kemiskinan hingga Maret 2007 mencapai 37,17 juta orang.

Kisah-kisah di seputar kondisi kehidupan kaum papa yang mengenaskan di Indonesia sudah bukan lagi berita baru bagi publik di negeri yang mendapat julukan “gemah ripah loh jinawi” ini.

Kisah anak-anak Indonesia di bawah lima tahun (balita) yang kurus kering akibat busung lapar dan gizi buruk akut misalnya sudah kerap menghiasi pemberitaan media massa sejak era reformasi.

Bahkan, akhir Februari lalu, Nyonya Dg Basse (27), yang sedang hamil tua, dan putranya bernama Bahir (5) meninggal dunia akibat tidak makan selama beberapa hari karena kemiskinan akut yang membalut kehidupan anak-beranak yang tinggal di Jalan Daeng Tata I Makassar, Sulawesi Selatan ini.

Kemiskinan akut yang sampai merenggut nyawa Basse dan putranya ini hanyalah sebuah fenomena gunung es kaum papa di Tanah Air terlebih lagi di tengah krisis pangan dan energi yang melanda dunia saat ini karena Indonesia tidak akan mampu menghindari dari dampak berantai kondisi global ini.

Dalam masalah beras yang menjadi makanan pokok banyak bangsa di dunia, seperti China dan Indonesia, Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan bahwa pada 2007-2008, stok beras dunia hanya mencapai 72 juta ton. Jumlah ini terendah sejak 1983-1984 atau hanya separuh dari hasil panen puncak tahun 2000-2001.

Stok beras dunia yang hanya separuhnya hasil panen tahun 2000-2001 itu justru terjadi di tengah melonjaknya harga beras dan minyak bumi dunia yang sudah menyentuh angka 113 dolar AS per barel.

Harga beras di pasar dunia pun sudah tidak lagi murah. Portal Bisnis dan Keuangan Irlandia, “Finfacts”, edisi 18 April 2008, menyebutkan, harga satu ton beras di pasar dunia sudah di atas 1.000 dolar AS atau naik sebesar 47 persen sejak Maret 2008.

Surat Yudhoyono

Kondisi ini telah mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia, mengingat rentannya negara-negara itu dari instabilitas dan kekerasan sosial sebagaimana belum lama ini terjadi di Haiti.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sudah menunjukkan kepekaannya dengan menyurati Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon untuk menyampaikan kekhawatiran Indonesia pada krisis pangan dan minyak mentah dunia, terutama karena Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri dan program-program Pemerintah belum jelas hasil dan tujuannya.

Surat Presiden Yudhoyono yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertengahan April lalu itu juga berisi harapan agar PBB dapat memprakarsai upaya global guna menangani krisis tersebut hingga akhirnya bisa menolong rakyat Indonesia ditengah ketidakberdayaan Pemerintah karena telah terlanjur mengkonversi lahan pertanian menjadi pabrik-pabrik perakitan teknologi tinggi yang diharapkan terjadi transfer teknologi tetapi karena adanya paten terhadap teknologi tersebut akhirnya rakyat Indonesia secara perlahan berubah fungsi dari tuan tanah atas ladang dan sawah menjadi buruh dan pesuruh pada pemilik teknologi.

Terhadap ancaman krisis pangan dunia ini, PBB tidak tinggal diam. Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith misalnya mengakui bahwa PBB sudah mendekati negaranya terkait dengan masalah distribusi darurat bahan pangan.

“Kami telah didekati Badan PBB untuk melihat apakah kami bisa memberikan kontribusi darurat dalam jangka pendek. Kami sedang pertimbangkan hal itu,” katanya dalam acara “Meet The Press” hari Minggu (20/4).

Bagi Australia yang sudah memiliki reputasi baik sejak lama dalam soal bantuan pangan, isu keamanan pangan dunia adalah persoalan jangka panjang. Dalam hal ini, kata Menlu Smith, Australia menginginkan adanya kepastian dalam keamanan pangan.

Pemakaian stok pangan untuk kepentingan bahan bakar nabati (bio-fuel) hanyalah satu isu. Menlu Smith mengambil contoh minyak kelapa sawit.

Dalam pandangannya, jika 80 persen dari alokasi pemakaian minyak sawit tetap untuk stok pangan dan 20 persen lagi untuk kepentingan “bio-fuel”, strategi semacam ini merupakan pertimbangan yang dapat diterima, katanya.

“Namun kami patut memastikan bahwa produksi di negara-negara berkembang, akses pasar, pengurangan berbagai hambatan perdagangan terkait dengan pasokan pangan, adalah isu-isu jangka panjang yang harus juga kita jawab,” katanya.

Seperti halnya krisis energi yang sudah menjadi isu penting dunia dalam beberapa tahun terakhir ini, masalah keamanan pangan kini juga sudah menjadi isu penting, katanya.

Terlepas dari bagaimana sepatutnya PBB bersama negara-negara anggotanya merespon hadangan ancaman krisis energi dan pangan dunia ini, pertanyaan bagi Indonesia adalah bagaimana sebaiknya menyikapi kondisi sulit ini?

Harga beras di Indonesia

Bagi Joni M.M. Aji, dosen Departemen Ekonomi Sosial Fakultas Pertanian Universitas Jember yang sedang mengikuti program pendidikan doktor di Universitas Queensland (UQ), masalah ketersediaan stok beras untuk keluarga miskin (Raskin) menjadi penting.

Ia mengusulkan stok Raskin ditambah supaya tetap dalam jumlah yang memadai. Selain itu, pemerintah pun perlu konsisten melakukan pembatasan ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah harga beras di pasar dunia yang tinggi.

Sejauh ini neraca beras Indonesia masih relatif “berimbang” antara produksi dan konsumsi namun pembatasan ekspor perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, ekspor beras baru bisa dilakukan jika stok beras nasional sudah mencapai lebih dari tiga juta ton, katanya.

Dalam masalah harga beras di pasar dunia, Joni M.M. Aji mengatakan, kondisinya kini memang sudah berubah, dimana kecenderungan yang ada menunjukkan harga beras di pasar dunia jauh di atas harga beras di dalam negeri Indonesia.

Pada Maret lalu, harga beras dunia dengan patahan 25 persen sudah mencapai lebih dari 500 dolar AS per ton, sedangkan di dalam negeri (Indonesia) harga beras dengan mutu yang sama mencapai Rp5.000 per kilogram atau sekitar 400 dolar AS per ton, katanya.

“Kenaikan harga beras dunia sebesar itu baru kali ini terjadi dalam dua puluh tahun terakhir,” kata Joni.

Di tengah harga beras dunia yang kini sudah mencapai di atas seribu dolar AS itu, harga beras di dalam negeri Indonesia justru masih tetap di bawah harga beras dunia.

Pada awal April 2008, harga beras dunia mencapai 750 dolar AS per ton namun beras dengan kualitas yang sama di Indonesia masih dijual sekitar 5.600-an rupiah per kilogram atau masih di bawah harga beras dunia, katanya.

Kondisi harga beras yang melonjak secara drastis sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari ekses kebijakan pengadaan bahan bakar nabati negara-negara maju untuk mencari sumber bahan bakar alternatif sekaligus mengurangi ketergantungan mereka pada minyak bumi yang harganya terus naik.

Joni berpendapat, harga minyak dunia yang terus meroket telah mendorong sejumlah negara maju mengonversi sebagian produksi pertaniannya untuk keperluan pembuatan bahan bakar nabati, seperti jagung, kedele dan beras.

Laporan Randy Schnepf, spesialis masalah kebijakan pertanian, bertajuk “Kebijakan Bahan Bakar Nabati Uni Eropa dan Pertanian: Sebuah Tinjauan” tahun 2006, menyebutkan, pada 2004, Uni Eropa memproduksi sekitar 768 juta galon bahan bakar nabati, sedangkan AS memproduksi 3,4 miliar galon (sebagian besar ethanol).

Kebijakan “bio-fuel” inilah yang telah mengakibatkan pasokan bahan pangan dunia, termasuk beras, berkurang sedangkan permintaan bertambah. Kondisi ini pula yang menyebabkan naiknya harga beras.

Fenomena perubahan iklim dan berbagai bencana alam yang melanda sejumlah negara produsen beras dunia turut memengaruhi kondisi ini namun faktor “alam” ini bukanlah yang utama. Joni melihat kebijakan “bio-fuel” negara-negara maju tetap sebagai penyebab utama dari meroketnya harga pangan dunia.

Kini negara-negara di dunia dihadapkan pada situasi dilematis antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan di tengah kesenjangan antarnegara yang sedemikian besar antara yang kaya dan yang miskin.

Dalam situasi dilematis ini, kaum papa yang banyak tinggal di negara-negara berkembang dan miskin muncul sebagai pihak yang kalah dan terjebak di tengah krisis pangan dan energi dunia itu.

Balita Gizi Buruk Dipulangkan RSCM Karena Adanya Pemotongan Anggaran Disemua Departemen Oleh Pemerintah

Balita gizi buruk memprihatinkan warga RT 02, RW 06 Kel. Tugu Utara, Jakarta Utara. Selain terkena gizi buruk, bocah menderita pembengkakan pada wajahnya akibat penggumpulan cairan otak.

Verina, balita berusia 2 tahun 9 bulan, yang tinggal di Jalan Mawar hanya bisa tergolek lemas di rumahnya. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Berat badannya hanya 4 Kg. Untuk berobat, orangtuanya tidak punya duit. Ia hanya mengandalkan penghasilan sebagai buruh cuci motor di wilayahnya.

Meliana 24, orangtua Verina, Minggu (20/4), mengatakan sebelumnya si balita pernah dirawat di RSCM. Karena tidak mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ia terpaksa dibawa pulang lagi.

KONDISI MAKIN PARAH
Selama enam bulan kemudian kondisi balita ini semakin parah. Berat badannya semakin menurun drastis. Akhirnya dibantu yayasan keagamaan, pada Januari 2006 balita itu dibawa ke RSCM. Di sana, Verina di diagnosis menderita hydrochepalus dan gizi buruk. Setelah dirawat sebulan balita itu dipulangkan kembali.

Direktur RSCM Akmal Taher, menjelaskan pemulangan Verina merupakan prosedur standar bagi pasien yang kondisinya tidak termasuk gawat darurat. Kondisinya dianggap tidak memerlukan perawatan intensif seperti pemakaian selang infus karena masih bisa mendapatkan asupan susu lewat mulut.

Penanganan Kasus Gizi Buruk Masih Sebatas Wacana dan Janji Surga

Sebanyak 3.787 anak balita di DKI Jakarta mengalami gangguan pertumbuhan, termasuk kurang gizi dan gizi buruk. Meski kualitas kesehatan anak-anak itu terindikasi buruk, program perbaikan gizi melalui pemberian makanan tambahan masih terbatas sehingga ada anak yang terpaksa dirawat intensif di rumah sakit.

Demikian dikatakan Kepala Seksi Gizi Komunitas pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Elisbatti, Kamis (17/4) di Jakarta.

Elisbatti mengatakan, para pasien anak yang mengalami gizi buruk itu dirawat di tujuh rumah sakit berbeda. ”Semuanya dibebaskan dari biaya perawatan rumah sakit tanpa harus menunjukkan surat keterangan tanda miskin,” katanya.

Sementara itu, bagi anak-anak yang menderita kurang gizi, kata Elisbatti, pihaknya menyediakan program makanan tambahan pemulihan (PMTP). Program ini, misalnya, berupa pemberian bubur bayi dan susu, dikoordinasi oleh puskesmas setempat.

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Sido Muncul Irwan Hidayat, Kamis kemarin, menyerahkan bantuan Rp 100 juta untuk perbaikan gizi anak kepada Pemkot Jakarta Utara. Bantuan itu diterima Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Utara Paripurna Harimuda, disaksikan Wakil Wali Kota Jakarta Utara Syafruddin Putra.

”Upaya-upaya perbaikan gizi anak memang harus terus dilakukan. Selain dengan pemberian makanan tambahan juga perlu ada pembentukan pos gizi dan kelompok air susu ibu,” kata Safruddin Putra.

Gizi buruk di Kota Bekasi

Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyebutkan, dari kira-kira 177.000 anak balita di wilayah itu terdapat 15.066 anak balita yang mengalami rawan gizi. Bahkan, sebanyak 735 anak balita di antaranya sudah dikategorikan sebagai penderita gizi buruk.

Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad berjanji, jajaran dinas kesehatan dan seluruh kader posyandu diminta aktif memantau kondisi kesehatan dan gizi keluarga, terutama anak-anak. Pemkot Bekasi sudah mencanangkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk perbaikan gizi anak balita.

Status gizi 15.066 anak balita di Kota Bekasi itu diketahui pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi dari hasil penimbangan anak balita Agustus 2007. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Bekasi Anne Nurcandrani, sebanyak 735 anak balita terindikasi menderita gizi buruk. Sisanya, 14.331 anak balita, mengalami gizi kurang.

Anak balita yang mengalami rawan gizi itu tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi, dan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Jatiasih. Di Kecamatan Bekasi Utara terdapat 156 anak balita yang mengalami rawan gizi, sementara di Kecamatan Jatiasih terdapat 107 anak balita yang mengalami rawan gizi.

Dinkes Kota Bekasi mencanangkan PMTP selama 90 hari bagi 500 anak balita yang menderita gangguan gizi buruk.

Rakyat Kecil Menjerit Karena Gas Elpiji Bersubsidi Hilang Dipasaran. Setelah Minyak Tanah Bersubsidi Dipakai Industri Kini Gas Elpiji Bersubsidi Digunakan Oleh Restoran Kelas Atas

Krisis elpiji tampaknya kian melebar. Menyusul langkanya tabung gas elpiji isi 12 kg di pasaran, maka tabung 3 kg yang mestinya jatah rakyat miskin ikut diserobot.

“Saya terpaksa membeli gas ukuran 3 kilogram 5 tabung sekaligus gara-gara yang ukuran 12 kilo susah dicari,” kata Siswanto tukang las di Jalan Tipar Cakung, Jakarta Utara, kemarin.

Akibat banyaknya pihak yang menggunakan tabung ukuran 3 kg warga kurang mampu jadi ikut kebingungan. Sebab, di warung-warung persediaannya jadi sering habis.

“Kami jadi bingung. Gas ukuran 3 kilogram jadi sering habis gara-gara ada yang borong,” kata Ny. Husna warga Semper Barat.

Hasanudin agen penjualan gas di Jalan Sungai Kampar, Semper Barat mengakui sudah sekitar sebulan ini agak kesulitan memperoleh pasokan gas ukuran 12 kilogram. Dia mengaku tidak tahu alasan seretnya pasokan gas tersebut.

KESULITAN
Memang ada pula wilayah yang tidak mengalami kesulitan memperoleh gas. Seperti diungkapkan Ny. Rosmawati warga Jalan Mayang Sari 2 Kelurahan Tugu Utara yang mengaku belum mengalami kesulitan memperoleh gas ukuran 12 kilogram.

Sulitnya mendapatkan gas ukuran kg juga dialami warga Jakarta Selatan. Sejumlah pengecer di Cilandak mengaku mulai mengalami kesulitan mendapatkan gas elpiji ukuran tersebut. Sebagian besar pengecer dan konsumen akhirnya mencari gas ukuran 3 kg.

“Selain harga juga sudah mencapai Rp 55 ribu untuk gas ukuran 12 kg kini pengecer dan pedagang yang biasa menyetok gas tersebut susah diperoleh,” kata Ny. Dewi, warga Kebayoran Baru.

Dudung, pengecer gas elpiji di Pasar Blok A, Kebayoran Baru, mengatakan pengiriman gas 12 kg ke agen memang agak terlambat dari distributor. Jadi bukan pedagang yang menimbun.

DOSA PEMERINTAH
Kisruhnya masalah gas elpiji belakangan ini tidak lepas dari dosa pemerintah karena tidak mengambil keputusan politik yang jelas terhadap keberadaan elpiji 12 kg. “Seharusnya ada keputusan politik dari pemerintah yang menyatakan elpiji 12 kg untuk rumah tangga dan usaha kecil yang penggunaannya hanya memasak seperti Perpres No 55 tentang minyak tanah,” ungkap Sofyano Z, Sekjen Komite Indonesia untuk Pengawasan dan Penghematan Energi (Kipper).

Dengan demikian, kelompok usaha seperti industri, hotel dan restoran hanya dibolehkan menggunakan gas elpiji ukuran 50 kilogram. Tidak boleh memburu elpiji 12 kg yang harganya lebih murah karena disubsidi Pertamina.

Warga Padeglang Antri Minyak Tanah Hingga 7 Hari

Satu bulan terakhir, minyak tanah mulai sulit didapat di sejumlah daerah di Provinsi Banten. Bahkan di Pandeglang, para pedagang eceran harus mengantre selama tiga hingga tujuh hari untuk memperoleh minyak tanah di sejumlah pangkalan.

Tumpukan jeriken terlihat di sebuah pangkalan minyak tanah di daerah Ciekek, Kecamatan Pandeglang, Sabtu (5/4) pagi. Pada tiap-tiap jeriken tertulis tanggal serta nomor urut antrean. Sekitar 20 pedagang eceran menunggu di depan pangkalan hingga pasokan minyak tanah datang pada Sabtu siang.

Para pengecer minyak tanah itu mengaku sudah mengantre tiga hingga tujuh hari. Mereka menyimpan jeriken yang ditata berurutan sesuai dengan waktu pertama mengantre.

”Saya sudah seminggu nitip jeriken di sini. Setiap hari ditengokin, tapi belum juga dapat jatah. Jarang kebagian, baru hari ini bisa dapat,” ujar Ahmad Dahlan, pedagang eceran minyak tanah dari Kecamatan Cimanuk, Pandeglang.

Selain harus mengantre lama, jatah minyak tanah yang ia terima juga berkurang. Jika sebelumnya Ahmad bisa membawa pulang 200 liter minyak tanah, kemarin ia hanya memperoleh 80 liter saja.

Karena itulah, dia terpaksa menaikkan harga jual dari Rp 2.700 menjadi Rp 3.000 per liter. Padahal, harga beli di pangkalan hanya Rp 2.250 per liter. Hal serupa dialami Enek, pengecer minyak tanah dari daerah Cikondang, Kecamatan Pandeglang. Dia sudah tiga hari berkeliling ke sejumlah pangkalan, tetapi persediaan selalu habis.

Tumpukan jeriken juga terlihat di sejumlah pangkalan di kompleks Pasar Cibadak, Juhut, Ciekek, dan lainnya. Rata-rata jeriken-jeriken itu sudah dititipkan sejak hari Kamis lalu dan baru bisa memperoleh minyak tanah pada Senin ini.

Yayan, pegawai pangkalan di Ciekek, menceritakan, tiga pekan sebelumnya banyak pembeli baru datang ke pangkalannya. ”Enggak tahu persis kenapanya, tapi tiga minggu sebelumnya memang banyak pembeli yang belum dikenal. Makanya karena kurang terus, seminggu ini hanya melayani pembeli yang dikenal saja,” tuturnya.

Perbatasan

Kelangkaan minyak tanah juga mulai terjadi di daerah-daerah perbatasan di pantai utara Kabupaten Serang. Warga mengeluhkan sulitnya memperoleh minyak tanah satu pekan terakhir. ”Sekarang lagi susah cari minyak tanah, sering enggak kebagian. Padahal, butuhnya bisa 5-6 liter sehari,” ungkap Sumiyati, warga Pontang.

Secara terpisah, Sekretaris Hiswana Migas Banten Hermansyah mengatakan, belum ada pengurangan pasokan minyak tanah untuk Serang, Pandeglang, Cilegon, dan Lebak. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga daerah perbatasan yang rawan penyelundupan minyak tanah.

Derita Rakyat Dinegara Kaya Raya Dan Kehidupan Super Mewah Para Pejabatnya

Seorang pembantu bergegas menyelesaikan pekerjaannya untuk bisa antre mendapatkan minyak tanah. Di sejumlah rumah makan kita menyaksikan hidangan tahu atau tempe dengan irisan yang lebih kecil. Di mana-mana warga naik kendaraan ibarat menumpangi kapal yang diterpa gelombang karena jalanan rusak. Tak sedikit warga yang terancam malnutrisi karena harga pangan naik.

Inilah gambaran dari sebagian warga di negara yang dinamakan Republik Indonesia, yang sarat rezeki ini. Ya, untungnya Indonesia tidak sendiri. Entah kenapa penderitaan ini dan kemiskinan ini disebut untung hanya karena tidak sendirian.

Di Mauritania, ada banyak warga yang mengurangi frekuensi makan, dari tiga kali sehari menjadi hanya sekali. Negara, yang mengimpor 70 persen kebutuhan pangan ini sedang ketiban masalah akibat kenaikan harga pangan.

Kepala Perwakilan World Food Programme (WFP) di Mauritania, Giancarlo Cirri, mengatakan, di negara ini rakyat tidak saja mengurangi konsumsi makanan, tetapi juga biaya pendidikan dan pengobatan. Bahkan, sejumlah keluarga sudah meminta anak-anaknya untuk menjadi pengemis.

Di Banglades ribuan warga antre panjang untuk mendapatkan beras bersubsidi dari pemerintah seharga Rp 3.300 atau 40 persen lebih murah dari harga pasar.

Inilah sekilas gambaran dari kaum papa di dunia yang sedang kesusahan karena kenaikan harga pangan. Ancaman pangan ini begitu mengkhawatirkan sehingga Presiden Bank Dunia Robert Zoellick meminta negara maju membantu negara termiskin yang terancam malnutrisi, lagi-lagi karena kenaikan harga.

Pangan yang dimaksud kacang polong, beras, terigu, minyak, dan lainnya. Menteri Keuangan India P Chidambaran marah kepada AS, yang mengonsumsi tumbuhan biji-bijian untuk dikonversi menjadi minyak yang bebas polusi, yang kita kenal dengan istilah biofuel.

Para pengamat mengatakan kebangkitan ekonomi China, India, Brasil, dan Rusia telah menyebabkan permintaan pangan meningkat sehingga harga naik.

Menambah kerunyaman ini, analis pasar modal mengatakan bahwa investor kaya telah berspekulasi di bursa komoditas internasional, bursa yang menawarkan transaksi maya untuk jual beli pangan. Walau secara nyata investor tersebut tidak membutuhkan pangan itu untuk dikonsumsi, mereka berlomba-berlomba menyerbu pasar dengan memasang kontrak pembelian. Tujuannya tak lain adalah menjual kontrak pembelian tersebut jika kemudian harga terdongkrak naik, melebihi harga ketika ia memasang kontrak beli.

Investor yang sedang kalut karena kekacauan bursa saham dan valuta asing memasuki bursa komoditas, dengan memainkan isu kelangkaan pangan karena konversi ke biofuel dan naiknya permintaan pangan dari China dan India.

Terjadilah kesusahan yang menimpa beberapa warga miskin di sejumlah negara berkembang akibat kelangkaan pangan disertai dengan harga yang meroket, setidaknya lebih dari 100 persen sejak tahun 2006.

Indonesia Korban Ditengah Kemajuan Karena Bodoh

Dunia kini sedang meributkan akar krisis. Salah satu hal mencuat adalah kekacauan pasar uang akibat regulasi yang longgar. Hal ini dimanfaatkan para spekulan di bursa untuk mendongkrak harga demi keuntungan pribadi tanpa memerhatikan dampak negatif dari aktivitas bisnis mereka.

Kini di AS sedang terjadi upaya penggodokan peraturan yang mengendalikan lembaga-lembaga keuangan, sesuai dengan saran George Soros, spekulan yang pernah ”membobol” Bank of England.

Namun, itu adalah urusan internasional. Kembali ke urusan domestik RI, dengan keberadaan teknokrat, atau staf-staf hingga bertitel doktor, juga ekonom, Indonesia tidak selayaknya menjadi korban dari eksternalitas itu.

Mengapa? Pertama, bukankah RI ini kita juluki negara yang gemah ripah loh jinawi? Dengan kesuburan yang tak dimiliki banyak negara, tak seharusnya rakyat kesusahan pangan. Indonesia malah seharusnya ketiban rezeki seperti Vietnam dan Thailand.

Jika lahan kita memang tak subur untuk ditanami komoditas pangan, juga tak selayaknya rakyat kekurangan pangan, apalagi kelangkaan BBM, mengalami listrik padam, dan segala derita yang sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir ini.

Adalah ironi jika ini terjadi di tengah kekayaan sumber daya mineral yang tertanam di perut Bumi, seperti minyak, gas, serta emas, tembaga, nikel, dan lain sebagainya itu.

Gugatan tulisan ini tidak hendak memojokkan pemerintahan sekarang semata, tetapi sekadar membuka pikiran semua pihak, elite, DPR, dan mereka yang tergolong sebagai influencer.

Bagaimana bisa kita tak memiliki perencanaan pertanian yang matang? Bagaimana kita tak bisa memperkirakan kebutuhan pangan, memperkirakan gejolak pangan sehingga kita bisa terhindar dari eksternalitas yang sedang menjadi kekuatan perusak?

Bagaimana bisa kita tidak bisa seberani Venezuela, Bolivia, Rusia? Tiga negara ini telah menggusur kekuatan perusahaan multinasional, yang bertahun-tahun menikmati kekayaan energi tanpa bisa memakmurkan warga tempat ia berusaha?

Kesadaran elite, katakanlah Vladimir Putin (Perdana Menteri Rusia), Hugo Chavez (Presiden Venezuela), dan Evo Morales (Presiden Bolivia) telah mengubah status quo kontrak-kontrak migas sehingga memberi manfaat bagi rakyat.

Bisakah RI maju secara ekonomi, dengan rakyat yang relatif makmur, jika kesadaran tiga negara ini tidak kita tiru?

Ini bukan berarti hendak mengabaikan pencapaian yang didapat, yakni kemakmuran yang diraih segelintir orang, lengkap dengan mobil, rumah mewah, serta simpanan miliaran dollar AS di luar negeri seperti disinyalir Merrill Lynch. Namun, janganlah kemilau pembangunan di Jakarta dan sekitarnya membuat kita lupa akan keadaan faktual yang menimpa rakyat.

Ada banyak warga RI yang harus menyambung nyawa dengan terpaksa mengais di Malaysia, Timur Tengah, dan negara lain. Jika kita memang mampu memberi mereka kehidupan adalah hal yang mustahil bagi jutaan warga mengungsi ke negara lain agar tidak nestapa di dalam negeri sendiri.

Taruhannya bukan saja risiko warga disiksa, dipukuli seperti yang menimpa sejumlah warga RI di Malaysia. Taruhannya adalah kehormatan dan harga diri bangsa, yang menjadi keprihatinan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Lagi, ini bukan hanya hardikan bagi elite pemerintahan, tetapi juga DPR yang menyatakan diri sebagai wakil rakyat. DPR yang menikmati uang laptop, uang hadir, uang ini dan uang itu juga menjadi bagian lembaga yang diharapkan memikirkan masa depan bangsa.

Jika kita eling lan waspodo, sebagaimana sering diutarakan oleh almarhum mantan Presiden Soeharto, rezim otoriter yang menjadi penyebab utama krisis berkelanjutan di Indonesia, ke depan negara Indonesia akan menghadapi era kejayaan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengatakan bahwa Indonesia punya prospek pada tahun 2030 tetapi bangsa Indonesia dan Para pemimpinnya lebih banyak bicara dan mengeluarkan jargon daripada bertindak.

Namun, semuanya harus dimulai dengan bergegas dari sekarang sehingga Indonesia menjadi bagian dari Benua Asia, yang kini menikmati kepemilikan atas abad ke-21.

Retorika yang manis, penampilan yang necis dengan kalimat yang terpadu indah hanya akan terasa indah dan nikmat jika rakyat menjalani hidup yang normal, alias tidak terancam pangan, anak-anak tidak terancam putus sekolah dan tidak mati karena sakit yang tak bisa diobati karena tidak ada uang.

Warga Kurang Gizi Mudah Ditemui Di Indonesia

Kesunyian ruang rawat anak Rumah Sakit M Hoesin Palembang, Rabu (26/3), terpecahkan oleh erangan Aldino (2), anak balita penderita gizi buruk.Jamilah (52), ibu Aldino, lantas mengusap kepala anaknya itu agar tidur lagi. Senyum tipis untuk anaknya tak bisa menghilangkan kedukaan dan beratnya beban Jamilah.

Iba, dan rasa tidak tega, menjalar saat menyaksikan anak balita asal Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang, itu.

Percakapan dengan Jamilah dimulai dengan tragedi yang menimpa Albagir (2), anak balita asal Kota Palembang, yang meninggal 25 Maret lalu pukul 04.00 di RS M Hoesin. Albagir juga menderita gizi buruk seperti Aldino. ”Meninggalnya Albagir terus menghantui pikiran. Saya takut kehilangan Aldino,” kata Jamilah.

Keprihatinan makin bertambah saat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Sahrul Muhammad menjelaskan hanya dalam waktu 10 hari pada bulan Maret ini sudah ada dua anak balita di Sumsel meninggal di rumah sakit akibat gizi buruk: Farel (3 bulan) dan Albagir (2).

Persoalan gizi buruk di Sumsel merupakan bagian dari merosotnya kesejahteraan warga masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah.

Kasus gizi buruk juga dialami Ana Henuk (26 bulan), warga Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; Dian Susanto (13), warga Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan; dan Muhamad Irfan (4), warga Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Hingga usia 2 tahun lebih, berat badan Ana Henuk hanya 4,2 kg. Tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang. Bola matanya membengkak bersamaan dengan kelopak mata, dan kepala membesar.

Dian Susanto hanya bisa terbaring di rumahnya. Lengan dan kakinya agak bengkok, kepalanya hampir sebesar tubuh. Ia ternyata mengalami tahap tak mampu melihat, bicara, dan berjalan. Menurut ayahnya, Slamet (38), bobot Dian 10 kilogram dan panjang tubuh 150 sentimeter.

Lengan Muhamad Irfan nyaris tak berdaging. Bobotnya cuma 10 kg. Sudah empat minggu tubuhnya panas. Seminggu lalu tungkai kaki kiri terasa amat sakit sehingga tak bisa berjalan. Nurliana Adriati Noor dari Bagian Humas RSUD Abdoel Wahab Sjachranie, Kota Samarinda, mengatakan, Irfan sebelumnya hanya makan nasi, garam, air hangat, dan tak terbiasa minum susu.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel pada Januari-Maret ini saja mencatat sembilan anak balita penderita gizi buruk dirawat di RS M Hoesin. Aldino adalah bungsu tujuh bersaudara. ”Pendapatan suami sebagai petani kecil, sangat kurang untuk hidup layak,” kata Jamilah.

Kondisi yang sama juga dialami orangtua almarhum Albagir. Mereka tinggal di rumah kontrakan di Lorong Asia, Pasar Kuto, Palembang. Alamsyah, ayah Albagir, buruh serabutan.

Siti Farida, ibunda Irfan, mengaku sulit menyediakan makanan bergizi di rumah. Rusdi (29), suaminya, berpenghasilan Rp 500.000 per bulan dari tempatnya bekerja, persewaan tenda nikah. Karena itu yang lebih sering ada di rumahnya hanya nasi, garam, dan air minum. Kadang-kadang, Farida membeli tempe, tahu, dan ikan. Namun, Irfan tak doyan, lalu minta mi instan. ”Uang habis untuk makan dan bayar listrik, susu tak terbeli,” katanya.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel (2007) menunjukkan, dari total 193.782 anak dan anak balita di Sumsel, sebanyak 2.061 anak balita digolongkan gizi buruk dan 20.278 anak balita kurang gizi.

Sayang, saat Ana diperiksakan ke puskesmas, orangtuanya tak diberi tahu bahwa Ana mengalami gizi buruk. Ana cuma diberi vitamin dan obat cacing.

Kepala Sub-Dinas Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan NTT Bobby Koamesah membenarkan, banyak petugas kesehatan di lapangan tidak paham tentang status gizi anak balita sebagaimana terjadi di Maulafa, Kota Kupang, Rote Ndao, dan daerah lain di NTT.