Kaum Miskin Dunia Terjepit Harga Minyak dan Pangan

Tragedi kelaparan dan gizi buruk yang melanda rakyat Darfur, Sudan, selama bertahun-tahun telah menyisakan perih kemanusiaan yang mendalam.

Namun kelaparan yang dialami rakyat Darfur itu kini juga berpotensi mengancam rakyat miskin di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Bayang-bayang ancaman kelaparan tampak semakin nyata, sebagaimana ditunjukkan oleh melonjaknya harga beras dan minyak bumi dunia.

Untuk menekan gejolak harga minyak dunia yang sudah menembus angka 117 dolar Amerika Serikat (AS) per barel itu, sejumlah negara dikabarkan telah mengonversi produksi pertanian mereka untuk keperluan bahan bakar nabati (bio-fuel).

Laporan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) 14 Februari 2008 memperkirakan kenaikan jumlah orang yang terancam kelaparan di dunia mencapai 16 juta orang dari setiap satu persen kenaikan harga bahan pangan pokok dunia.

Dengan laju kenaikan sebesar itu, IFAD memperkirakan terdapat 1,2 miliar orang yang akan mengalami krisis pangan kronis di seluruh dunia pada tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi 600 juta orang dari perkiraan sebelumnya.

Di Indonesia, jumlah orang miskin juga tidak sedikit. Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah mereka yang hidup bawah garis kemiskinan hingga Maret 2007 mencapai 37,17 juta orang.

Kisah-kisah di seputar kondisi kehidupan kaum papa yang mengenaskan di Indonesia sudah bukan lagi berita baru bagi publik di negeri yang mendapat julukan “gemah ripah loh jinawi” ini.

Kisah anak-anak Indonesia di bawah lima tahun (balita) yang kurus kering akibat busung lapar dan gizi buruk akut misalnya sudah kerap menghiasi pemberitaan media massa sejak era reformasi.

Bahkan, akhir Februari lalu, Nyonya Dg Basse (27), yang sedang hamil tua, dan putranya bernama Bahir (5) meninggal dunia akibat tidak makan selama beberapa hari karena kemiskinan akut yang membalut kehidupan anak-beranak yang tinggal di Jalan Daeng Tata I Makassar, Sulawesi Selatan ini.

Kemiskinan akut yang sampai merenggut nyawa Basse dan putranya ini hanyalah sebuah fenomena gunung es kaum papa di Tanah Air terlebih lagi di tengah krisis pangan dan energi yang melanda dunia saat ini karena Indonesia tidak akan mampu menghindari dari dampak berantai kondisi global ini.

Dalam masalah beras yang menjadi makanan pokok banyak bangsa di dunia, seperti China dan Indonesia, Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan bahwa pada 2007-2008, stok beras dunia hanya mencapai 72 juta ton. Jumlah ini terendah sejak 1983-1984 atau hanya separuh dari hasil panen puncak tahun 2000-2001.

Stok beras dunia yang hanya separuhnya hasil panen tahun 2000-2001 itu justru terjadi di tengah melonjaknya harga beras dan minyak bumi dunia yang sudah menyentuh angka 113 dolar AS per barel.

Harga beras di pasar dunia pun sudah tidak lagi murah. Portal Bisnis dan Keuangan Irlandia, “Finfacts”, edisi 18 April 2008, menyebutkan, harga satu ton beras di pasar dunia sudah di atas 1.000 dolar AS atau naik sebesar 47 persen sejak Maret 2008.

Surat Yudhoyono

Kondisi ini telah mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia, mengingat rentannya negara-negara itu dari instabilitas dan kekerasan sosial sebagaimana belum lama ini terjadi di Haiti.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sudah menunjukkan kepekaannya dengan menyurati Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon untuk menyampaikan kekhawatiran Indonesia pada krisis pangan dan minyak mentah dunia, terutama karena Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri dan program-program Pemerintah belum jelas hasil dan tujuannya.

Surat Presiden Yudhoyono yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertengahan April lalu itu juga berisi harapan agar PBB dapat memprakarsai upaya global guna menangani krisis tersebut hingga akhirnya bisa menolong rakyat Indonesia ditengah ketidakberdayaan Pemerintah karena telah terlanjur mengkonversi lahan pertanian menjadi pabrik-pabrik perakitan teknologi tinggi yang diharapkan terjadi transfer teknologi tetapi karena adanya paten terhadap teknologi tersebut akhirnya rakyat Indonesia secara perlahan berubah fungsi dari tuan tanah atas ladang dan sawah menjadi buruh dan pesuruh pada pemilik teknologi.

Terhadap ancaman krisis pangan dunia ini, PBB tidak tinggal diam. Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith misalnya mengakui bahwa PBB sudah mendekati negaranya terkait dengan masalah distribusi darurat bahan pangan.

“Kami telah didekati Badan PBB untuk melihat apakah kami bisa memberikan kontribusi darurat dalam jangka pendek. Kami sedang pertimbangkan hal itu,” katanya dalam acara “Meet The Press” hari Minggu (20/4).

Bagi Australia yang sudah memiliki reputasi baik sejak lama dalam soal bantuan pangan, isu keamanan pangan dunia adalah persoalan jangka panjang. Dalam hal ini, kata Menlu Smith, Australia menginginkan adanya kepastian dalam keamanan pangan.

Pemakaian stok pangan untuk kepentingan bahan bakar nabati (bio-fuel) hanyalah satu isu. Menlu Smith mengambil contoh minyak kelapa sawit.

Dalam pandangannya, jika 80 persen dari alokasi pemakaian minyak sawit tetap untuk stok pangan dan 20 persen lagi untuk kepentingan “bio-fuel”, strategi semacam ini merupakan pertimbangan yang dapat diterima, katanya.

“Namun kami patut memastikan bahwa produksi di negara-negara berkembang, akses pasar, pengurangan berbagai hambatan perdagangan terkait dengan pasokan pangan, adalah isu-isu jangka panjang yang harus juga kita jawab,” katanya.

Seperti halnya krisis energi yang sudah menjadi isu penting dunia dalam beberapa tahun terakhir ini, masalah keamanan pangan kini juga sudah menjadi isu penting, katanya.

Terlepas dari bagaimana sepatutnya PBB bersama negara-negara anggotanya merespon hadangan ancaman krisis energi dan pangan dunia ini, pertanyaan bagi Indonesia adalah bagaimana sebaiknya menyikapi kondisi sulit ini?

Harga beras di Indonesia

Bagi Joni M.M. Aji, dosen Departemen Ekonomi Sosial Fakultas Pertanian Universitas Jember yang sedang mengikuti program pendidikan doktor di Universitas Queensland (UQ), masalah ketersediaan stok beras untuk keluarga miskin (Raskin) menjadi penting.

Ia mengusulkan stok Raskin ditambah supaya tetap dalam jumlah yang memadai. Selain itu, pemerintah pun perlu konsisten melakukan pembatasan ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah harga beras di pasar dunia yang tinggi.

Sejauh ini neraca beras Indonesia masih relatif “berimbang” antara produksi dan konsumsi namun pembatasan ekspor perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, ekspor beras baru bisa dilakukan jika stok beras nasional sudah mencapai lebih dari tiga juta ton, katanya.

Dalam masalah harga beras di pasar dunia, Joni M.M. Aji mengatakan, kondisinya kini memang sudah berubah, dimana kecenderungan yang ada menunjukkan harga beras di pasar dunia jauh di atas harga beras di dalam negeri Indonesia.

Pada Maret lalu, harga beras dunia dengan patahan 25 persen sudah mencapai lebih dari 500 dolar AS per ton, sedangkan di dalam negeri (Indonesia) harga beras dengan mutu yang sama mencapai Rp5.000 per kilogram atau sekitar 400 dolar AS per ton, katanya.

“Kenaikan harga beras dunia sebesar itu baru kali ini terjadi dalam dua puluh tahun terakhir,” kata Joni.

Di tengah harga beras dunia yang kini sudah mencapai di atas seribu dolar AS itu, harga beras di dalam negeri Indonesia justru masih tetap di bawah harga beras dunia.

Pada awal April 2008, harga beras dunia mencapai 750 dolar AS per ton namun beras dengan kualitas yang sama di Indonesia masih dijual sekitar 5.600-an rupiah per kilogram atau masih di bawah harga beras dunia, katanya.

Kondisi harga beras yang melonjak secara drastis sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari ekses kebijakan pengadaan bahan bakar nabati negara-negara maju untuk mencari sumber bahan bakar alternatif sekaligus mengurangi ketergantungan mereka pada minyak bumi yang harganya terus naik.

Joni berpendapat, harga minyak dunia yang terus meroket telah mendorong sejumlah negara maju mengonversi sebagian produksi pertaniannya untuk keperluan pembuatan bahan bakar nabati, seperti jagung, kedele dan beras.

Laporan Randy Schnepf, spesialis masalah kebijakan pertanian, bertajuk “Kebijakan Bahan Bakar Nabati Uni Eropa dan Pertanian: Sebuah Tinjauan” tahun 2006, menyebutkan, pada 2004, Uni Eropa memproduksi sekitar 768 juta galon bahan bakar nabati, sedangkan AS memproduksi 3,4 miliar galon (sebagian besar ethanol).

Kebijakan “bio-fuel” inilah yang telah mengakibatkan pasokan bahan pangan dunia, termasuk beras, berkurang sedangkan permintaan bertambah. Kondisi ini pula yang menyebabkan naiknya harga beras.

Fenomena perubahan iklim dan berbagai bencana alam yang melanda sejumlah negara produsen beras dunia turut memengaruhi kondisi ini namun faktor “alam” ini bukanlah yang utama. Joni melihat kebijakan “bio-fuel” negara-negara maju tetap sebagai penyebab utama dari meroketnya harga pangan dunia.

Kini negara-negara di dunia dihadapkan pada situasi dilematis antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan di tengah kesenjangan antarnegara yang sedemikian besar antara yang kaya dan yang miskin.

Dalam situasi dilematis ini, kaum papa yang banyak tinggal di negara-negara berkembang dan miskin muncul sebagai pihak yang kalah dan terjebak di tengah krisis pangan dan energi dunia itu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s