Monthly Archives: Mei 2008

Ketidakmampuan Pemerintah Melindungi Rakyat Dari Kemiskinan Adalah Bentuk Kekerasan Dan Penzaliman Yang Paling Besar

Mahatma Gandhi pernah menulis dengan nada lirih, kemiskinan adalah kekerasan dalam bentuk yang paling buruk. Orang miskin memang seperti sebuah representasi nasib buruk. Mereka bukanlah sebuah kesudahan yang tragis, melainkan keseharian yang harus dijalani.

Lalu bagaimana mereka mesti dilindungi, terutama ketika harga pangan dunia melonjak? Kenaikan harga makanan akan sangat memukul mereka yang miskin. Itu sebabnya, bantuan atau subsidi kepada penduduk miskin harus dilakukan. Sayangnya, anggaran terbatas.

Ekonom Faisal Basri dalam tulisan di Kompas (16/5/2008) menulis betapa subsidi BBM 70 persen cenderung dinikmati kelompok 20 persen pendapatan teratas.

Lihat ilustrasi ini: jika rata-rata pemakaian bensin per mobil pribadi adalah 10 liter per hari, sedangkan subsidi BBM per liter sekitar Rp 4.100 (selisih antara harga internasional premium yang sekitar Rp 8.600 dan harga premium domestik sebesar Rp 4.500), subsidi premium kepada pemilik mobil adalah Rp 41.000 per hari. Sebulan berarti lebih dari Rp 1.200.000.

Bagaimana dengan kelompok miskin? Mereka yang miskin praktis tak memiliki mobil atau motor. Subsidi BBM mereka nikmati melalui transportasi yang murah. Artinya proporsinya jauh lebih rendah. Lalu salahkah jika dari subsidi yang lebih dari Rp 1.200.000 itu dialokasikan Rp 100.000 bagi penduduk miskin, ditambah dengan alokasi untuk beras miskin, program padat karya, kredit usaha rakyat (KUR)?

Di sini saya kira kita perlu melihat soal itu dengan lebih dingin.

Pertama, perlindungan untuk masyarakat miskin harus dilihat dalam jangka panjang. Artinya, ia tak bisa sekadar reaksi terhadap kejutan dalam perekonomian. Ke depan, program jaminan sosial harus jadi tujuan utama.

Sayangnya, saat ini program itu belum bisa dijalankan segera. Padahal, kita tahu, dampak kenaikan harga BBM 30 persen secara umum akan menaikkan tambahan inflasi 1,8-2,5 persen. Ini artinya daya beli penduduk miskin juga akan terpukul. Karena itu, harus ada kompensasi langsung segera.

Pemenang Nobel Ekonomi Amartya Sen menulis, kemiskinan dapat terjadi karena penurunan daya beli. Ini akan menghambat akses seseorang untuk memperoleh makanan. Dalam kondisi ini, upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan transfer untuk mengembalikan daya beli, dengan uang, subsidi raskin, minyak goreng, dan kedelai. Jadi, ini bukanlah sebuah konsep yang baru.

Efektifkah? Salah satu kritik terhadap program ini adalah ia memberikan ikan dan bukan kail sehingga menimbulkan kemalasan. Agaknya di sini kita harus hati-hati.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok di dalam jumlah jam kerja antara masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan masyarakat bukan penerima BLT. Selain itu, proporsi terbesar digunakan untuk membeli beras dan minyak tanah. Artinya memang digunakan oleh keluarga miskin.

Meski demikian, saya kira kita harus adil untuk melihat kenyataan bahwa program ini masih memiliki kelemahan, terutama kemungkinan salah sasaran. Karena itu, sasaran harus terus diperbaiki. Di samping perbaikan yang dilakukan pemerintah, peran pers dan kritik yang masuk menjadi penting. Jika pers melaporkan di daerah mana dana kompensasi tak sampai, tugas monitoring amat bisa dibantu.

Itulah yang disebut Amartya tentang pentingnya peran demokrasi dan kebebasan dalam menanggulangi kemiskinan. Karena itu, walau mengandung kelemahan, dalam jangka sangat pendek kompensasi untuk mempertahankan daya beli harus dilakukan. Rakyat tak bisa menunggu sampai pekerjaan tersedia.

Keynes menyebut, in the long- run we are all dead (dalam jangka panjang kita semua mati). Maka kita harus memilih program yang tak sempurna di antara alternatif lain yang lebih buruk.

Kedua, dalam jangka lebih dari satu tahun perlindungan terhadap penduduk miskin tak bisa hanya pada BLT. Program padat karya dan bantuan tunai bersyarat misalnya harus lebih diutamakan di dalam jangka menengah. Di sini pemerintah menyediakan lapangan kerja—dalam periode waktu tertentu— bagi penduduk miskin sehingga memberikan tambahan pendapatan pekerja pertanian dalam periode off-season, ketika mereka yang tergolong miskin dan nyaris miskin harus mencari kerja untuk menyambung hidup.

Bagaimana menjamin pekerjaan itu hanya akan dinikmati oleh yang miskin dan membutuhkan? Kompensasi yang diberikan pemerintah dalam program padat karya ini harus berada di atas garis kemiskinan, tetapi di bawah upah sektor pertanian atau upah minimum. Implikasinya: hanya mereka yang miskin dan benar-benar tidak memiliki pekerjaan yang akan bekerja dalam proyek padat karya (cash for work ). Saya kira, skema ini dapat dilakukan dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Ketiga, langkah pemberdayaan ini harus diikuti upaya pemberian akses kepada usaha kecil. Saya melihat peranan KUR amat penting. Program kredit mikro Bank Rakyat Indonesia, misalnya, dinilai banyak pihak efektif guna membantu usaha sangat mikro dalam perluasan usahanya, khususnya untuk pinjaman di bawah Rp 5 juta.

Keempat, dan yang terpenting, agaknya kita tidak bisa terus terbelenggu dengan program kompensasi ad hoc seperti ini. Perlindungan terhadap mereka yang miskin dalam bentuk jaminan sosial harus merupakan bagian yang permanen dari kebijakan pemerintah.

Dengan adanya sistem ini, kita tak perlu ingar-bingar setiap kali harga minyak atau harga pangan mendera kita. Orang miskin memang seperti sebuah ilustrasi hidup tentang nasib buruk. Ironisnya, sampai saat ini kita tak tahu persis bagaimana mereka mesti dilindungi.

Kasus Gizi Buruk Muncul Lagi Di Depok, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Masih Tidak Bergeming

Tegar Hermawan terlihat gembira bermain bersama kakeknya di lantai beralas tikar karet di salah satu ruangan di Puskesmas Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (16/5) siang. Meski Agustus mendatang usianya bakal genap 5 tahun, Tegar cuma bisa bermain sambil bergolek.

Tungkainya yang kurus, bak tulang berbalut kulit, tak mampu menyangga tubuh mungilnya. Tegar adalah salah satu dari 453 anak balita gizi buruk yang ada di Depok.

”Saya sedih cucu saya belum bisa berjalan walau umurnya sudah hampir 5 tahun,” ungkap Keman Wijaya (47), sang kakek yang kemarin menengok Tegar, cucu pertamanya, yang sedang dirawat di Pusat Pemulihan Gizi atau Therapeutic Feeding Center (TFC) di Puskesmas Cimanggis.

Menurut Kepala Puskesmas Cimanggis drg Sri Suliswati, Tegar masuk dalam kategori anak balita gizi buruk antara lain karena angka perbandingan usia dan berat badannya yang berada di bawah standar minimum anak balita gizi baik. Pada usianya sekarang ini, Tegar yang idealnya sudah memiliki berat badan sekitar 14 kilogram kemarin bobotnya masih 10,5 kilogram saja.

Gizi buruk tak cuma membuat Tegar kurus dan bertungkai bengkok, yang ikut membuatnya tak mampu berdiri tegak. Kurangnya asupan makanan empat sehat lima sempurna juga menghambat perkembangan otaknya. Sementara anak-anak sebayanya umumnya sudah mulai lancar berbicara, Tegar sampai kemarin baru mampu mengucap kata-kata pendek dan terbatas.

”Saya sudah lama tahu cucu saya memang punya kelainan. Akan tetapi, tak ada biaya untuk membawanya ke dokter. Saya sering menangis memikirkan Tegar, tapi tak bisa berbuat apa-apa,” keluh Keman. Lelaki 47 tahun itu mengaku hanya buruh serabutan dengan penghasilan yang tak menentu.

Kesedihan membayang pula di wajah Mariana (24), ibunda Tegar, yang sudah dua pekan lebih ikut menginap di Puskesmas Cimanggis, menemani anak semata wayangnya. ”Mau bilang apa lagi. Suami saya penghasilannya pas-pasan,” kata perempuan warga Kelurahan Harjamukti, Cimanggis, itu. Suhendra, suami Mariana, berkerja sebagai tenaga pembantu harian di sebuah bengkel sepeda motor.

Kemiskinan

Tegar merupakan salah seorang dari 10 anak balita gizi buruk yang sedang menjalani perawatan di dua puskesmas di Depok yang memiliki fasilitas TFC, yakni Puskesmas Kecamatan Sukmajaya dan Puskesmas Kecamatan Cimanggis. Di sana, mereka dirawat intensif dan diasup menu makanan formula khusus untuk meningkatkan status gizi mereka.

Di samping Tegar, di Puskesmas Cimanggis antara lain juga ada Bintang (12 bulan), yang kondisinya tak kurang memprihatinkan. Menurut Ela Komalasari, tenaga pelaksana gizi TFC Puskesmas Cimanggis, setelah dirawat selama 17 hari, bobot Bintang hanya naik 100 gram.

Sementara itu, di TFC Puskesmas Sukmajaya ada Abdul Aziz, anak balita gizi buruk yang kondisinya termasuk yang paling buruk. Menurut Kepala Puskesmas Sukmajaya dr Linda Patricia, pada usianya yang 18 bulan Abdul Aziz hanya berbobot 8,2 kilogram. Kemiskinan merupakan penyebab utama yang menjadi penyebab anak balita gizi buruk di Depok.

Menurut Ernawati (32), ibu Abdul Aziz, suaminya, Suparjo, adalah tukang jahit keliling yang berpenghasilan Rp 20.000-Rp 30.000 per hari. ”Pas-pasan saja untuk hidup. Apalagi kami juga harus membiayai kakak Aziz yang sudah sekolah, yang dititipkan kepada neneknya,” kata perempuan warga permukiman padat Kampung Lio, Kecamatan Pancoran Mas, itu.

Namun, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mien Hartati, gizi buruk yang diderita anak balita di Depok umumnya bukan murni disebabkan kurangnya asupan makanan bergizi. Hal itu juga dipicu oleh penyakit penyerta yang mereka diderita. ”Para balita gizi buruk yang kini dirawat umum mengidap TBC. Hal ini kemungkinan akibat kurang sehatnya lingkungan tempat tinggal mereka dan kurangnya kesadaran orangtua pada masalah higiene,” katanya.

Menurut Mien, dalam APBD Tahun 2008, Pemerintah Kota Depok menganggarkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk berbagai kegiatan penanganan anak balita gizi buruk. Dari jumlah ini, sebanyak Rp 300 juta dialokasikan untuk biaya perawatan cuma-cuma setiap anak balita gizi buruk yang dirawat di Puskesmas Sukmajaya maupun Puskesmas Cimanggis.

Setiap anak balita gizi buruk akan dirawat di TFC selama 10 hari sampai dua pekan, atau hingga kondisi mereka meningkat hingga mencapai batas minimum pada standar bayi gizi baik. Biaya yang diperkirakan rata-rata mencapai Rp 1 juta per anak balita inilah yang akan ditanggung Pemerintah Kota Depok. ”Meski baru merawat 11 balita gizi buruk, kami memiliki kuota merawat balita gizi buruk sampai 15 orang per bulannya,” tutur Mien menjelaskan.

Perusahaan Besar Tidak Memiliki Sumbangsih Terhadap Ekonomi Masyarakat Bawah

Badan Pusat Statistik mengumumkan, angka pengangguran Februari 2008 menurun dibandingkan Februari 2007 dan Agustus 2007. Problem pengangguran terselamatkan oleh sektor informal yang lebih bisa menyerap tenaga kerja.

Meski jadi penyelamat, sektor informal dinilai kurang berkualitas dalam perspektif penyerapan tenaga kerja. Pada umumnya, sektor informal yang menyerap tenaga kerja adalah bidang pertanian, perdagangan, dan jasa kemasyarakatan. ”Dari tahun ke tahun, sekitar 70 persen pekerja di sektor informal, 30 persen di sektor formal,” ujar Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Statistik Sosial Arizal Ahnaf, Kamis (15/5) di Jakarta.

Arizal lebih jauh menjelaskan, jumlah penganggur pada Februari 2008 sebesar 9,43 juta orang, berkurang 584.000 dibandingkan Agustus 2007 atau berkurang 1,12 juta orang dibandingkan jumlah penganggur pada Februari 2007 yang mencapai 10,55 juta orang.

Pada periode Februari 2007-Februari 2008, BPS mencatat, pengangguran meningkat hanya pada 7 provinsi, yakni Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Papua Barat, dan Yogyakarta.

Sebaliknya, penurunan jumlah penganggur terbesar pada Februari lalu terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketiga provinsi tersebut merupakan daerah penghasil beras utama. Pada saat survei dilakukan, musim panen tanaman padi sedang berlangsung sehingga terdapat tambahan tenaga kerja.

Hanya 28,52 juta

Data BPS menunjukkan, dari 102,05 juta orang yang bekerja, hanya sekitar 28,52 juta orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan di sektor formal. Industri adalah penyedia lapangan kerja formal terbesar. Sebaliknya, sektor pertanian yang lebih banyak bersifat informal menyerap 42,69 juta tenaga kerja dari total penduduk yang bekerja pada Februari 2008. ”Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebenarnya relatif tidak banyak berubah dalam tiga tahun terakhir. Ini menunjukkan mulai ada kejenuhan di pertanian,” ujar Arizal.

Pada Februari 2006, pertanian menyerap 42,32 juta tenaga kerja, sedangkan pada Februari 2007, terdapat 42, 61 juta orang bekerja di sektor pertanian.

BPS mendefinisikan, ”bekerja” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan atau membantu memperoleh keuntungan, sedikitnya satu jam dalam waktu seminggu sebelum survei.

Antisipasi pengangguran

Terkait dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi menambah angka pengangguran, Menteri Perindustrian Fahmi Idris saat berkunjung ke Redaksi Kompas, Kamis, mengatakan, pemerintah lebih siap mengantisipasi dampak negatif kenaikan harga BBM terhadap industri kecil dan rumah tangga.

Hal ini berkaca saat pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 114 persen pada Oktober 2005, yang menyebabkan sedikitnya 400.000 orang kehilangan pekerjaan akibat industri kecil bangkrut.

Menurut Fahmi, pemerintah telah memiliki sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Instrumen fiskal dan nonfiskal akan diintensifkan untuk menjaga pertumbuhan industri.

Instrumen fiskal akan digunakan untuk membantu efisiensi industri sehingga biaya produksi bisa turun. Dalam instrumen ini bisa diberikan insentif fiskal baru atau cukup melonggarkan ketentuan yang sudah ada.

Adapun instrumen nonfiskal dipakai untuk mendorong industri kecil dan rumah tangga tetap mampu bertahan dari dampak kenaikan harga BBM. Kebijakan itu berupa insentif perizinan, fasilitas perbankan, dan jaminan kredit modal kerja.

Penghematan Rp 34,5 triliun

Sementara itu, pemerintah memperkirakan anggaran yang dapat dihemat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM adalah Rp 34,5 triliun. Itu dimungkinkan karena kenaikan harga BBM rata-rata yang akan diterapkan adalah maksimal 30 persen.

”Persentase kenaikan maksimal itu pasti. Itu akan diiringi dengan tiga langkah, yakni penyesuaian harga, pengendalian konsumsi, dan kebijakan fiskal lainnya. Detailnya akan disampaikan pada saat kenaikan harga BBM nanti,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu.

Penghematan tersebut akan digunakan untuk empat kelompok tujuan. Pertama, untuk bantuan langsung tunai, beras untuk masyarakat miskin, dan program ketahanan pangan yang seluruhnya mencapai Rp 18,15 triliun.

Kedua, untuk menambah jaminan bagi kredit usaha rakyat senilai Rp 1 triliun. Ini dialokasikan untuk menambah penjaminan kredit perbankan kepada pengusaha kecil dan menengah sehingga nilai kreditnya bisa empat hingga lima kali lebih besar dari jaminannya. Ketiga, memberikan subsidi bagi kereta api kelas ekonomi senilai Rp 0,15 triliun. Subsidi dipastikan akan menghindari kenaikan harga tiket kereta api di kelas ekonomi.

Keempat, dialokasikan untuk menambah cadangan risiko fiskal seandainya kondisi ekonomi memburuk serta menurunkan defisit APBN-P 2008 dari 2,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 1,8 persen. Total anggaran yang dialokasikan adalah Rp 15,2 triliun.

Keadaan PKL Nelayan Dan Buruh Makin Nestapa Di Indonesia

Kehidupan sekitar 130.000 pedagang kaki lima atau PKL di Jakarta bakal makin sulit pascakenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Para PKL menanggung beban kenaikan harga berbagai barang seiring naiknya harga BBM. Mereka juga masih dihantui penggusuran berkedok penertiban.

”Selain terdesak karena kenaikan harga BBM, PKL dibayangi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang menegaskan tidak boleh berdagang di emperan jalan. Besar kemungkinan, banyak PKL terpaksa gulung tikar karena tekanan ini. Tidak ada perlindungan bagi kami, padahal kami ini penggerak ekonomi Jakarta,” kata Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) DKI Jakarta Hoiza Siregar, Rabu (7/5).

APKLI Jakarta memiliki 26.920 anggota atau kurang dari seperlima jumlah total PKL di Jakarta. Menurut Hoiza, rata-rata PKL hanya berpendapatan Rp 30.000-Rp 50.000 per hari. Dengan pendapatan tersebut, mereka harus amat irit untuk menghidupi keluarga mereka. Di sisi lain, PKL adalah ujung tombak pemasaran berbagai macam produk dari perusahaan-perusahaan raksasa. Kalau PKL bangkrut, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) akan bertambah banyak dan para produsen juga merugi.

Harga sembako naik

Selain para PKL, para pedagang di pasar-pasar tradisional mengkhawatirkan kenaikan harga bahan pokok yang dipicu isu kenaikan BBM. Dampak lanjutan meroketnya harga bahan pokok justru akan membuat volume penjualan terus merosot.

Wiwiek (20), pedagang sembako di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengatakan, harga beras IR 64 berkisar Rp 4.800 per liter. Dua pekan lalu harganya sekitar Rp 4.500 per liter. Saat ini, dalam sehari menjual habis satu karung isi 50 kilogram beras saja sulit. Padahal, setahun lalu Wiwiek masih bisa menjual habis tiga karung beras dalam sehari.

Samardi (40), pedagang sembako di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, mengatakan, selama satu dekade Orde Reformasi, omzet penjualannya merosot lebih dari 50 persen. Pemerintah dituding tidak bisa mengendalikan harga dan tidak ada prinsip keadilan antara pengusaha kecil dan besar.

”Sejauh ini pasokan beras masih lancar. Tapi, yang saya khawatirkan kalau BBM naik, nanti ada yang suka nimbun-nimbun. Bikin situasi tambah kacau,” kata Wiwiek.

Selain beras, harga telur dan susu bayi rata-rata juga naik Rp 2.000 menjadi Rp 13.000 per kilogram untuk telur dan Rp 23.000 per kemasan 400 gram untuk susu.

Nelayan berhenti melaut

Satu pekan terakhir, para nelayan di pantai utara Serang, Banten, berhenti melaut karena kesulitan memperoleh minyak tanah. Para nelayan terpaksa berutang, menggadaikan barang, atau menjadi kuli serabutan karena terdesak kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan pantauan, Rabu (7/5), ratusan perahu nelayan tertambat di muara Karangantu, dari Desa Banten hingga Desa Margaluyu, Kecamatan Margaluyu, Kota Serang, Banten. Hanya terlihat satu-dua perahu kecil yang berangkat melaut.

Ratusan nelayan di daerah itu memilih libur melaut sejak minyak tanah sulit didapat. Jika ada, harganya lebih tinggi, mencapai Rp 3.500 per liter.

Salah satu nelayan yang libur melaut adalah Andi Galigo. Ayah lima anak itu sudah lebih dari satu minggu tak melaut. ”Terakhir ke laut hari Selasa minggu kemarin. Sekarang belum bisa melaut karena minyak tanahnya enggak ada,” tuturnya.

Hampir semua nelayan di Karangantu mulai berganti bahan bakar dari solar menjadi minyak tanah sejak harga solar naik pada tahun 2006. Apalagi, saat ini harga solar sudah mencapai Rp 5.500 per liter.

Selain minyak tanah langka, hasil yang mereka dapat dari melaut juga sedikit. Untuk satu kali melaut selama empat hari, Galigo membutuhkan 440 liter minyak tanah seharga Rp 1,54 juta. Sementara itu, hasil yang didapat paling banyak Rp 7 juta, itu pun masih harus dibagi-bagi lagi.

Penghasilan setelah dikurangi bahan bakar dan bekal adalah Rp 5,46 juta. Separuh penghasilan, Rp 2,73 juta, disetorkan kepada pemilik kapal dan separuhnya dibagi 6-7 nelayan yang turut melaut. ”Itu hitungan paling bagus. Rata-rata dapatnya Rp 200.000 per orang. Kalau sekarang memaksa melaut, enggak akan sampai dapat uang segitu,” ujarnya.

Bahkan, menurut Nasir, nelayan lainnya, penghasilan yang didapat tidak sebanding dengan biaya melaut. ”Buat minyak tanah saja sehari habis 40 liter, Rp 140.000. Sekarang ikannya lagi kurang, paling cuma dapat seperempat dari biasanya. Kalau dipaksa melaut, tekor terus,” ujarnya.

Keadaan seperti ini membuat nasib nelayan terpuruk.

Penduduk Miskin Bertambah Sebanyak 15 Juta Akibat Presiden SBY Menaikan Harga BBM

Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi memperkirakan, kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa.

Data Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah orang miskin se-Indonesia adalah 16,85 persen dari total populasi atau sekitar 36,8 juta jiwa.

Berdasarkan simulasi yang dibuat, kenaikan harga BBM 30 persen juga mengakibatkan tambahan inflasi sebesar 26,94 persen. Selain memperhitungkan harga BBM, simulasi itu juga memasukkan komponen produk domestik bruto, penerimaan dan pengeluaran pemerintah, defisit anggaran, investasi, dan ekspor.

”Memang angka ini terlihat sangat besar, tetapi kalau dilihat dari realitas kenaikan harga barang, memang lebih tinggi,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Rabu (7/5).

Menurut Pri Agung, untuk kenaikan harga BBM sebesar 30 persen, kompensasi yang harus diterima masyarakat minimal Rp 168.000. Sementara itu, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100.000 per bulan kepada 19,1 keluarga miskin begitu harga BBM dinaikkan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan komoditas pangan berupa minyak goreng dan gula. Bantuan ini akan berlangsung setidaknya selama satu tahun.

Pri Agung menambahkan, kalau rata-rata harga minyak naik sampai 105 dollar AS per barrel, pemerintah masih bisa menekan defisit anggaran dengan mengurangi marjin keuntungan dan biaya pendistribusian (alpha) Pertamina maupun mengurangi belanja pembangunan. ”Menurunkan alpha dari 9,5 persen menjadi 5 persen, subsidi energi bisa dihemat sekitar Rp 9,5 triliun,” ujar Pri Agung.

Inflasi langsung turun

Pengamat ekonomi Chatib Basri memperkirakan, begitu harga BBM naik 30 persen, inflasi bisa naik sampai 3 persen pada bulan tersebut. ”Tapi, inflasi langsung turun pada bulan berikutnya karena konsumsi BBM biasanya langsung turun. Kalau konsumsi turun, impor BBM juga berkurang. Inflasi juga bisa ditekan lagi bila pemerintah melakukan program stabilisasi harga pangan,” kata Chatib.

Jika dibandingkan dengan kenaikan harga BBM pada Maret 2005 yang juga 30 persen, dampak terhadap inflasi akibat kenaikan harga BBM tahun ini akan lebih tinggi karena porsi premium dalam kenaikan lebih besar.

Berbagai penghematan

Sebelumnya, pemerintah sudah menegaskan bahwa selain menaikkan harga BBM, berbagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap APBN juga akan dilanjutkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran dana bagi hasil migas akan dibatasi agar sesuai dengan pagu, pembatasan volume BBM dengan kartu kendali dilanjutkan, serta tagihan listrik di departemen dan instansi akan dijatah. Penghematan dari tagihan listrik ditargetkan mencapai 30 persen.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono mengatakan, inpres penghematan energi yang akan segera dikeluarkan memuat sanksi yang tegas tidak hanya kepada instansi pemerintah, tetapi juga pelanggan swasta. ”Pelanggan besar di atas 6.600 VA yang boros akan dikenai tarif nonsubsidi,” kata Purwono.

Dipertanyakan

Di Bandung, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Ina Primiana, mempertanyakan efektivitas BLT. Program BLT hanya sebagai penanggulangan jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar permasalahan.

”BLT itu hanya mampu merambah masyarakat miskin selama satu tahun ke depan. Padahal, kenaikan harga BBM hingga 30 persen ini menyebabkan daya beli masyarakat semakin rendah sehingga uang BLT itu tidak ada artinya,” ujar Ina.

Menurut Ina, kenaikan harga BBM tidak hanya memukul masyarakat kecil dan menengah, tetapi juga sektor dunia usaha, sedangkan pemberian BLT hanya menanggulangi sesaat kesulitan masyarakat miskin saja.

”Pemerintah seharusnya menyadari bahwa kenaikan ini memukul dunia usaha yang hitungannya baru berdiri dari pukulan kenaikan harga BBM pada 2005,” kata Ina. Maka, seharusnya pemerintah dapat lebih arif menanggulangi masalah kenaikan harga BBM dunia dengan membentuk suatu program ekonomi jangka panjang atau menengah.

Ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kembali kebijakan dan proyek pemerintah yang kurang efisien. Dengan demikian, penghematan tidak dilakukan melalui pencabutan subsidi BBM. ”Dana hasil efisiensi proyek dan kebijakan dapat dialihkan untuk menjaga kestabilan harga BBM sehingga sektor usaha yang baru berdiri dapat tumbuh,” kata Ina.

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengemukakan, kenaikan harga BBM hanya merupakan jalan pintas pemerintah untuk melepaskan diri dari beban keuangan negara. Namun, kebijakan tersebut menuai dampak buruk yang melemahkan daya beli masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan memukul sektor usaha.

Menurut Ichsanuddin, ada sejumlah kebijakan alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan ekonomi, antara lain mengurangi alokasi pembayaran pokok dan bunga utang melalui penjadwalan kembali pembayaran utang luar negeri, seperti yang dilakukan Argentina dan Brasil, serta restrukturisasi utang dalam negeri dan pemangkasan biaya pengadaan BBM.

Korban PHK Makin Banyak Pasca Kenaikan Harga BBM, Pengusaha Pasrah Karena Pungli Oleh Pemerintah Juga Makin Bertambah

Reaksi rencana keputusan pemerintah menaikkan harga BBM makin mengkristal. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Thomas Darmawan menyatakan kenaikan BBM menambah beban pengusaha yang selama ini telah terbebani dengan banyaknya pungutan.

“Jangan hanya menaikkan harga BBM saja, pemerintah juga harus menyikat berbagai pungutan liar agar beban pengusaha tidak berat,” kata Thomas Darmawan, Selasa (6/5).

Thomas mengaku hanya ada dua pilihan bagi industri. Menaikkan harga produk atau merumahkan pekerja alias pemutusan hubungan kerja (PHK).

DOSA PEMERINTAH
Pengamat Perminyakan, Kurtubi, menegaskan kenaikan harga BBM ini bukan cuma dampak naiknya harga minyak dunia di luar kendali. “Tapi juga dosa pemerintah sendiri,” cetusnya.

Selama ini, pemerintah tidak becus menjaga dan mempertahankan produksi minyak. Akibatnya, rakyat jadi korban. Mereka harus menebus mahal harga bahan bakar minyak (BBM).

Sofyano, Sekjen Komite Indonesia untuk Pengawasan dan Penghematan Energi (Kipper), meminta pemerintah mengeluarkan aturan berisi bahan bakar yang dijual di pom bensin hanya untuk motor dan angkutan umum plat kuning.

“Kalau konsumsi tidak dibatasi, percuma saja menaikkan harga. Sebab subsidi tetap saja membengkak,” ucapnya.

RAKYAT GANTUNG DIRI
Rekasi lain dikemukakan Ketua DPR, Agung Laksono yang menyatakan sangat prihatin dan akan menolak rencana kenaikan BBM karena sekecil apapun memberatkan rakyat.

“Kenaikan BBM akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan pokok karena naiknya biaya transportasi,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjoguritno. “Kalau BBM naik sampai 30 persen sama saja menyuruh rakyat gantung diri,” kata politisi PDI Perjuangan.

Rencana kenaikan harga BBM 30 persen diisyaratkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pernyataan Kalla disampaikan saat berbicara di Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangus) 2008, di Jakarta, Selasa (6/5). Kenaikan harga BBM ini untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) 2008 menyusul harga minyak dunia yang menembus 120 dolar AS per barel.

Kalla mengatakan, pemerintah kemungkinan akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga miskin yang lebih besar dibanding saat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Kehidupan Rakyat Kecil Dan Janda Miskin Bertambah Berat Pasca Presiden SBY Menaikan Harga

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat rakyat kecil kian kelabakan. Sebab, saat ini mereka sudah terlalu berat menanggung biaya hidup, ditambah lagi imbas kenaikan harga sembilan bahan pokok (Sembako) yang terus melambung.

Kehidupan serba kekurangan dan memprihatinkan tersebut menimpa Ny. Titin, 43, warga RT 03, RW 06 Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Ibu enam orang anak ini mengaku hidupnya makin susah, semenjak harga kebutuhan pokok melambung. Bahkan makan pun jarang dan terpaksa menunggu belas kasihan tetangga.

Sebagai seorang janda yang ditinggal mati suaminya beberapa tahun lalu, membuat hatinya sangat terpukul. Dengan nada sedih ia menceritakan perjalanan hidup keluarganya yang selalu diiringi penderitaan. Ibu paruh baya ini mengaku dua dari 6 anaknya hilang tanpa rimba. “Waktu itu saya lagi repot, kedua anak saya main di luar dan tiba-tiba dibawa pergi oleh orang yang tak dikenal ,”ucapnya, dengan mengeluarkan air mata.

Kesedihannya tak sampai di situ, dua orang anak yang masih dalam asuhannya kini menderita sakit jiwa dan kebutaan. “Anak saya yang satu gak waras dan si bungsu matanya buta dan gak bisa jalan,” ungkapnya, sambil mengatakan saban harinya kerjaannya hanya mengasuh buah hatinya yang tidak bisa mandiri karena cacat dan gila.

“Tulang punggung keluarga saya dari anak ketiga, yang bekerja serabutan dengan penghasilan Rp 20ribu /harinya. Uang tersebut untuk beli kebutuhan, sedangkan bangunan rumah petak, pemasangan listrik dan air merupakan hasil bantuan dari warga setempat,” sambunganya.

BIAYA HIDUP
Hal sama juga dialami Ny Namah, warga RW 07 Kelurahan Marunda Jakarta Utara, yang setiap harinya mengandalkan biaya hidup dari hasil mengelupas kerang hijau. Penghasilannya juga tidak menentu tergantung kondisi badan, karena upah kerja berdasarkan berapa kilogram bisa mengelupas kerang hijau.

“Setiap kilonya dapat upah Rp2.000, padahal kalau kondisi badan sehat paling banya hanya bisa mengelupas kerang hingga 10 Kg saja,” ungkapnya.

Hasil kerja tersebut, kata dia, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja utamanya beli beras. Apabila harga kebutuhan terus naik, otomatis kehidupannya makin berat. ”Sebagai rakyat kecil kami hanya bisa pasrah, habis gimana lagi mau ngeluh pada siapa lagi,” ucap Ny. Namah.