Monthly Archives: Juni 2008

Temuan Kasus Gizi Buruk Bertambah Di Kalimantan

Temuan kasus anak balita bergizi buruk di Kalimantan Selatan meningkat. Apabila bulan Maret terdapat 14 kasus, pertengahan Juni jumlahnya melonjak menjadi 95 kasus, 6 di antaranya meninggal. Selain kemiskinan dan rendahnya pengetahuan, kurangnya tenaga kesehatan juga menjadi penyebab.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Rosehan Adani melalui Kepala Subdinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rudiansyah, Kamis (19/6) di Banjarmasin, menyatakan, kasus gizi buruk terjadi hampir merata di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Anak balita penderita gizi buruk kini mendapat makanan tambahan berupa bubur instan, biskuit, dan susu. Selain itu, tiap keluarga mendapat Rp 750.000 dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk perbaikan gizi.

Menurut Rudiansyah, kesehatan anak balita tidak terpantau karena 95 persen tidak pernah dibawa ke posyandu. Selain miskin, kesadaran orangtua terhadap kesehatan rendah akibat rendahnya pendidikan. ”Pendidikan orangtua 90 persen hanya sekolah dasar, bahkan ada yang tidak tamat,” katanya.

Pelayanan kesehatan juga terbatas. Dari 1.892 desa di Kalsel, sebanyak 816 desa belum punya bidan desa. Pemprov Kalsel menargetkan, tahun 2010 seluruh desa di Kalsel memiliki bidan.

Rudiansyah memprediksikan, temuan gizi buruk akan makin banyak akibat makin beratnya kondisi ekonomi.

Salah satu penderita, Aminah (2), anak bungsu Farida (35), saat ditemui rumah kontrakan di Gang Gandapura, Banjarmasin, Kamis petang, kondisinya mulai membaik setelah mendapat makanan tambahan.

Farida punya tiga anak lain, yaitu Fitri (10), Muhammad (7) yang berbadan kurus dan tidak bisa bicara, dan Suharda (6) yang mengalami lumpuh. Farida bekerja sebagai pengupas bawang. Suaminya, Ramli, bekerja di Malaysia dan tidak ada kabar.

Sementara di Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Djono Koesanto menuturkan, pihaknya berusaha menjaring kasus anak balita bergizi buruk di Kalteng lewat posyandu. Ada 1.700 posyandu aktif di 13 kabupaten/kota di Kalteng. Hasilnya, lima bulan terakhir ditemukan 10 kasus gizi buruk di beberapa kabupaten.

Ahli gizi

Selain mengaktifkan posyandu, ada juga proyek percontohan memberantas gizi buruk dengan menempatkan 10 lulusan akademi gizi sebagai pendamping dan pelatih kader posyandu serta mengunjungi warga untuk memberikan penyuluhan kesehatan dan gizi kepada para orangtua.

Para petugas dikontrak Dinas Kesehatan Kalteng dengan upah Rp 500.000 per bulan.

Iklan

Kemiskinan Akut Yang Terjadi Akibat Korupsi dan Kenaikan BBM Di Indonesia Membuat Rakyat Putus Asa dan Bunuh Diri

Kemiskinan terkadang membuat orang menjadi kehilangan akal sehat. Seperti halnya yang dialami Sudadi (41 tahun), warga Desa Windusari, Kab Banjarnegara, Jawa Tengah. Akhir Januari 2008 lalu, Sudadi nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di bawah plafon rumahnya. Nyawa ayah satu anak ini pun tak terselamatkan.

Korban yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan ini memang acap kali mengeluh. Kepada tetangganya, Sudadi sering curhat lantaran penghasilannya tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tak hanya Sudadi yang mengambil jalan pintas seperti itu. Slamet (34), penarik becak di Banjarnegara, pada akhir Maret lalu juga mengakhiri hidupnya dengan cara serupa. Impitan ekonomi merupakan penyebab Slamet melakukan hal terlarang dalam agama tersebut.

Terus melangitnya harga-harga kebutuhan pokok dan di saat yang sama penghasilan Slamet sebagai penarik becak tak ikut naik, membuatnya gamang menjalani hidup. Apalagi, jumlah penarik becak makin bertambah karena nasib serupa Slamet tak hanya seorang. ”Padahal, saya tidak pernah menuntut apa-apa dari suami. Sudah dapat uang buat makan sehari-hari saja sudah senang,” kata istri korban sembari menangisi kepergian suaminya.

Dua kasus bunuh diri akibat impitan ekonomi itu hanyalah sepenggal potret buram kehidupan rakyat miskin di Tanah Air yang tak kuat menanggung beban hidup. Mereka tak lagi berwacana soal dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tapi benar-benar menjadi korban dampak kebijakan tersebut.

Penghasilan warga miskin selamanya tak akan pernah mampu mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meroket sebagai akibat dikuranginya subsidi BBM. Bagi yang tak tebal iman dan berpemahaman buruk terhadap agama, bunuh diri dianggap salah satu penyelesaian sederhana. Tapi, tidak demikian halnya bagi yang berpikiran jauh ke depan. Kasus bunuh diri yang terjadi di empat kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, memang menunjukkan peningkatan jumlah. Dua kasus di atas hanya bagian dari 26 kasus bunuh diri lainnya.

Tak heran jika Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Banyumas, Kombes Pol Boy Salamudin, menyatakan keheranannya atas banyaknya kasus bunuh diri. Dia menyebutnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Karena, dalam tempo empat bulan, Januari-April 2008, sudah 28 orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Seutas tali dan beberapa botol racun menjadi jembatan para korban membinasakan dirinya.

Dan, yang membuat Kapolwil ini tambah terkejut, penyebab bunuh diri itu karena mereka terjerat kemiskinan. ”Setelah kita data dan rekap semua kasus bunuh diri yang terjadi di jajaran Polwil Banyumas, ternyata semuanya karena kemiskinan,” ungkap Boy, pekan lalu.

Sebenarnya, berkaca dari kasus serupa pada 2007, jumlah bunuh diri selama empat bulan terakhir di 2008 itu sudah tinggi. Karena, selama setahun lalu, jumlah warga yang bunuh diri mencapai 59 kasus. Akar masalah bunuh diri itu, secara mayoritas, karena kemiskinan yang akut. Melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, ditambah penghasilan mereka yang tak berubah, bahkan bisa jadi menurun, menjadi ‘penyakit sosial’ tersendiri di masyarakat.

”Kalau saya lihat angka bunuh diri di Banyumas, sungguh memprihatinkan. Kita harus berbuat sesuatu untuk menghentikannya,” ujar Kapolwil. Dan, ironisnya, daerah yang memiliki potensi warganya bunuh diri, seperti di Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara, merupakan wilayah dengan jumlah pondok pesantren tak sedikit. Semestinya, kehadiran pondok pesantren dapat menjadi benteng moral masyarakat, sekaligus tambatan mencari penghidupan agar tahan terhadap tekanan ekonomi yang kian berat.

Angka statistik di empat wilayah itu memang menunjukkan jumlah warga miskinnya tinggi. Hal ini diperlihatkan dengan derasnya aliran bantuan pemerintah, mulai dari beras untuk rakyat miskin (raskin) hingga bantuan langsung tunai (BLT). Secara geografis, lanjut Kapolwil, sebagian besar warga di empat kabupaten itu menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian dan perikanan.

Guna menekan jumlah warga bunuh diri, ujar Kapolwil, perlu penanganan secara serentak dan sistematis. Segenap komponen masyarakat, termasuk para ulama, harus bertindak nyata. Dalam hal ini, kepolisian bersama para ulama menggelar program khusus pembinaan mental. ”Dua bulan terakhir, saya dan para ulama mengadakan kegiatan ritual, seperti Yasinan setiap malam Jumat, di setiap kecamatan. Alhamdulillah, respons masyarakat cukup besar. Mudah-mudahan, ini menjadi sarana penguatan iman mereka.”

”Sesulit apa pun hidup ini harus dihadapi. Bunuh diri bukan penyelesaian terbaik,” ungkapnya. Guru Besar Bidang Ekonomi, Universitas Gajayana Malang, Prof Dr M Saleh, mengatakan kesenjangan sosial hampir terjadi merata di seluruh pelosok negeri. Masyarakat yang miskin makin bertambah, apalagi setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Jika warga miskin tak dapat mengendalikan diri, emosi akan mudah meluap. ”Sehingga, membuat orang tak lagi dapat berpikir jernih. Karenanya, mudah menjadi brutal dan bertindak anarkistis,” katanya.

Pembinaan keagamaan tak bisa diandalkan semata, tapi juga dengan meminimalisasi kesenjangan ekonomi. ”Kalau kebutuhan ekonomi terpenuhi dengan baik, rakyat tak akan mudah emosi.

Penyapu Jalanan Tewas Kelaparan Karena Gaji Sebagai Pegawai Pemerintah Tidak Mencukupi Untuk Makan

Harga kebutuhan pokok yang terus merangkak seiring kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) memunculkan beragam kisah pilu. Seorang penyapu jalan tewas di pinggir jalan Sukasari, Bogor Timur, Selasa (3/6) siang.

Diduga, Adin, 46, petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bogor, itu meninggal dunia karena kelaparan. Ia hanya makan satu kali sehari karena harus berbagi dengan ketiga anaknya.

Sebagaimana dituturkan Neglasari, 40, istri Adin, di RSUD PMI Bogor tempat jasad sang suami diotopsi, korban meninggal akibat menahan lapar sejak malam.

Menurut Neglasari sejak kenaikan BBM yang dibarengi dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok, ia dan suaminya kelabakan mengatur pendapatan bulanan yang hanya Rp750 ribu.

Jumlah yang sangat minim ini harus diatur sehemat mungkin agar bisa menyisihkan dana untuk biaya sekolah dua dari tiga anaknya. “Biaya hidup dengan tiga anak sangat tidak mencukupi dengan gaji hanya Rp750 ribu sebulan,” kata Neglasari saat berada di ruang forensik rumah sakit.

CUMA MINUM AIR PUTIH
Warga Kampung Cibitung RT 02/07, Desa Tenjolaya, Kabupaten Bogor, ini mengaku untuk bisa bertahan hingga gajian bulan berikutnya, terkadang mereka makan sehari sekali. Bahkan jika makanan yang tersedia tidak mencukupi untuk semua, ia dan suaminya terpaksa cuma minum air putih.

“Dengan gaji suami, kami bisa bertahan hingga dua minggu lebih. Selebihnya, sudah morat-marit. Untuk bertahan agar anak-anak tidak kelaparan, kami makan sehari sekali. Kadang diselipkan dengan rebus singkong dan daunnya yang saya minta dari warga,” paparnya.

Kepergian sang suami, diakui ibu tiga anak ini, akibat sejak malam tidak makan. Menu yang seharusnya untuk sang suami, terpaksa dibagikan ke tiga anaknya yang mengaku sedang lapar.

Bahkan sebelum berangkat kerja, korban sempat mengeluh sakit pada bagian perutnya.

“Saya pikir sakit biasa. Rupanya sakit itu, pertanda lapar sejak malam,” ujar sang istri sambil menambahkan dirinya tidak sempat keluar minta singkong ke tetangga untuk makan suami karena waktu sudah malam.

Kenaikan BBM dan Kesulitan Ekonomi Rakyat Kecil Ternyata Membuat Para Pejabat Tambah Kaya Raya Dengan Penambahan Kekayaan Rata-rata 3 Milyar Rupiah

Kekayaan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto bertambah sekitar Rp 3 miliar dan 50.000 dollar Amerika Serikat dalam waktu sekitar 17 bulan. Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji memiliki 14 rumah yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Depok, Bogor, dan Subang, Jawa Barat.

Harta kekayaan pejabat tersebut diketahui saat Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (3/6) di Jakarta, mengumumkan harta kekayaan kedua pejabat tersebut. Kekayaan penyelenggara negara lain yang kemarin juga diumumkan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta.

Dalam laporannya pada 12 November 2007, Mardiyanto menyatakan memiliki kekayaan Rp 10,309 miliar dan 50.000 dollar AS. Jumlah itu melejit dibandingkan dengan laporan pada 26 Juni 2006, kekayaan Mardiyanto sebesar Rp 7,26 miliar.

Adapun Andi Mattalatta melaporkan, pada 18 Juni 2007 ia memiliki kekayaan Rp 7,411 miliar dan 92.252 dollar AS. Ini berarti naik sekitar Rp 700 juta dibandingkan dengan kekayaannya pada 31 Oktober 2006 atau delapan bulan sebelumnya, dengan data yang dilaporkan Rp 6,676 miliar dan 91.000 dollar AS.

Sementara itu, berdasarkan laporan pada 10 Juli 2007, Hendarman memiliki kekayaan Rp 3,476 miliar atau naik sekitar Rp 1,1 miliar dibandingkan dengan kekayaannya pada 18 Mei 2001 yang besarnya Rp 2,308 miliar. ”Kenaikan kekayaan saya terutama dari harta tidak bergerak dan alat transportasi,” katanya.

Dibandingkan dengan kekayaannya pada tahun 2001, di pelaporan Juli 2007 Hendarman tercatat membeli sebuah mobil Mercedes Benz seri A 140 tahun 2000 seharga Rp 210 juta dan Toyota Vios tahun 2005 seharga Rp 110 juta.

Namun, sumbangan kekayaan terbesar Hendarman berasal dari tanah dan bangunan. Dia tercatat memiliki 19 kapling tanah dengan 14 di antaranya terdapat bangunan yang nilai totalnya Rp 2,625 miliar.

”Tanah dan bangunan di Subang itu milik istri saya. Kebetulan dia sering ke sana,” kata Hendarman tentang delapan lokasi tanah di Subang. Tujuh lokasi tanah di antaranya terdapat bangunan yang baru muncul di laporan 2007.

Mardiyanto juga mengatakan, uang 50.000 dollar AS yang dilaporkannya merupakan tabungan istrinya. ”Pertambahan nilai kekayaan saya lebih karena naiknya nilai jual obyek pajak harta tidak bergerak (tanah dan bangunan),” ucapnya.

Mardiyanto juga mengaku, hampir semua kekayaan yang dimilikinya merupakan harta bawaan sejak sebelum menjadi Menteri Dalam Negeri, misalnya ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah yang dimulai pada 1998.

Tidak masuk akal

Menanggapi kekayaan para pejabat tinggi sedemikian besar itu, Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch menilai, kekayaan para pejabat tidak masuk akal jika dilihat dari penghasilan mereka sebagai aparat negara.

”Kita tahu berapa gaji pegawai negeri. Untuk Andi Mattalatta, sebelum menjadi menteri, ia adalah politisi hingga kemungkinan juga pengusaha. Jadi, wajar jika kekayaannya hingga Rp 7 miliar,” ujarnya.

Menurut Emerson, laporan kekayaan tersebut tidak sekadar berhenti pada mengumumkannya kepada publik.

”Jika ada yang mencurigakan, seharusnya perlu segera diusut,” katanya