Monthly Archives: Agustus 2008

Tsunami Pengangguran Terdidik Mencapai 4,5 juta Orang

Sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk kategori pengangguran terbuka Februari 2008 adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Rendahnya daya adaptasi lulusan sekolah formal memenuhi tuntutan pasar kerja kian menjadi persoalan mengatasi pengangguran.

Ironisnya, kondisi ini berlangsung saat perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan tertinggi selama 10 tahun terakhir, yakni 6,3 persen. Pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian angkatan kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru.

Demikian salah satu poin yang mencuat dari laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2008 Organisasi Buruh Internasional (ILO). Ekonom ILO Jakarta, Kee Beom Kim, Kamis (21/8) di Jakarta, mengatakan, sebanyak 50,3 persen penganggur tahun 2007 berpendidikan SMA dan lebih tinggi.

”Peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk ke depan,” kata Kim.

Penganggur terdidik termasuk berusia muda, yakni 15-24 tahun, berjumlah 5.660.036 orang.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja. Meskipun jumlah penganggur terdidik meningkat, secara umum jumlah penganggur terbuka menurun dari sebelumnya 10.011.100 orang.

Peningkatan kompetensi

Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Sri Moertiningsih Adioetomo, mengatakan, pemerintah harus lebih fokus meningkatkan kompetensi dan keahlian para siswa SMA, sekolah menengah kejuruan (SMK), dan mahasiswa sejak mereka masih dididik.

”Pemerintah harus fokus pada pembinaan generasi muda yang bakal masuk ke pasar kerja sejak mereka masih sekolah. Mereka sangat berpotensi dan mampu menyerap berbagai hal yang bisa meningkatkan kompetensi dan keahliannya sesuai kebutuhan pasar kerja,” kata Moertiningsih.

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengatakan, upaya pengurangan harus dimulai dari hulu, yaitu pembenahan sistem pendidikan. Tanpa peningkatan kompetensi sejak awal, laju pengangguran sulit dibendung.

Integrasi kebijakan

Menurut Erman, Depnakertrans, Departemen Pendidikan Nasional, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia sejak 13 Februari 2007 bekerja sama menyinkronkan pemahaman kebutuhan pasar kerja dengan dunia pendidikan. Kerja sama ini mencakup tiga hal, yakni pemahaman hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, kebutuhan pasar kerja, serta pengenalan peraturan ketenagakerjaan.

”Minimnya kompetensi dan keahlian lulusan sekolah formal terlihat dalam bursa-bursa kerja yang semakin sering diselenggarakan sejak tahun 2006. Meskipun peminat setiap bursa membeludak, hampir 30 persen lowongan kerja yang tersedia tidak terisi karena pelamar tidak memenuhi kriteria pemberi kerja. Artinya, lapangan kerja tersedia, kompetensi peminat tak memenuhi persyaratan yang diminta,” kata Erman.

Depnakertrans juga telah menyelenggarakan program three in one, yakni pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, sejak tahun 2007. Sebanyak 162 balai latihan kerja direvitalisasi sejak 2006 guna meningkatkan kompetensi dan keahlian calon tenaga kerja.

Lapangan kerja

Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Neraca dan Analisis Statistik Slamet Sutomo mengingatkan, persoalan krusial dalam kemelut pengangguran adalah melemahnya kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja formal. ”Tahun 2008, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menambah 702.000 tenaga kerja. Tetapi, ada tren semakin besar yang masuk ke sektor informal. Padahal, yang dibutuhkan adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor formal,” ujar Slamet.

BPS mengidentifikasi sekitar 70 persen pekerja berada di sektor informal. ”Jika asumsi itu dipakai pula pada penambahan tenaga kerja baru, artinya dari 702.000 tenaga kerja baru yang bertambah setiap 1 persen pertumbuhan, hanya sekitar 210.000 tenaga kerja yang masuk ke sektor formal,” katanya.

Sektor formal yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri pengolahan, sementara pekerjaan informal terutama disediakan oleh sektor pertanian, perdagangan, dan pengangkutan.

Menurut Slamet, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi makin bertumpu pada sektor jasa. Padahal, sektor jasa, seperti komunikasi dan keuangan, kurang menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang paling banyak menyerap tenaga kerja makin lemah

Iklan

Pemberantasan Kemiskinan Menjadi Prioritas Pemilih Dalam Memilih Pemimpin

Masyarakat menilai pembangunan di sektor perekonomian, pendidikan, dan kesehatan yang dijalankan Pemerintah Kota Jambi belum berhasil. Akses lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan ekonomi masyarakat masih rendah.

Sejumlah masalah perkotaan paling menyita perhatian para calon pemilih. Ini terungkap dalam hasil survei ”Pencitraan Personal dan Pemetaan Isu-isu Politik Pilkada Kota Jambi” yang dilaksanakan Tetra Communication selama April-Juni lalu.

Hasil survei terhadap 535 responden pada 62 kelurahan di Kota Jambi menunjukkan, minimnya lapangan pekerjaan sebagai masalah utama di Jambi, yang mengakibatkan angka pengangguran meningkat tajam. Ini juga berkorelasi dengan pendapat responden mengenai pendapatan ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Begitu pula kebijakan politik dan aksesibilitas publik terhadap masalah pendidikan dan kesehatan.

”Sebanyak 67,8 persen responden menilai penciptaan lapangan kerja belum berhasil, penilaian serupa juga pada upaya peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” tutur A Shomad, Pimpinan Tim Survey Tetra Communication kepada pers, Jumat (15/8) di Jambi.

Partisipasi tinggi

Meski belum puas dengan pembangunan selama ini, angka partisipasi masyarakat Kota Jambi menyambut Pemilihan Kepala Daerah Kota Jambi yang dijadwalkan 20 Agustus mendatang cukup tinggi. Sebanyak 87,8 persen responden menyatakan akan menggunakan hak pilihnya. Hanya 11 persen yang menyatakan tidak ikut memilih, itu pun karena alasan belum terdaftar.

”Ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang bahwa angka golput bakal tinggi,” ujarnya.

Melihat hasil survei, menurut Shomad, tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, yaitu Bambang Priyanto-Sum Indra, Asnawi-Nuzul Prakasa, dan Zulkifli Shomad-Agus Roni, memiliki kesan personal yang bersaing ketat. Dalam hal kesan intelektualitas, posisi Bambang-Sum lebih unggul, yaitu 61,8 persen; pasangan Asnawi-Nuzul 56,4 persen; dan Zul-Agus 56,4 persen. Sutrisno-Effendi Hatta jauh di bawah, hanya 46 persen.

Begitu juga penilaian masyarakat terhadap ketajaman visi pasangan calon, Bambang-Sum 58,7 persen; Asnawi-Nuzul 58,4 persen; Zul-Agus 51,1 persen; sedangkan Sutrisno-Effendi 41,9 persen.

Bambang-Sum kembali unggul untuk penilaian karisma ketokohan, yaitu 59,4 persen; Asnawi-Nuzul 57,5 persen; Zul-Agus 53,5 persen; dan Sutrisno-Effendi 44,4 persen.

Secara umum, pasangan Bambang-Sum unggul pada sejumlah materi survei. Namun, saat ditanya ”Siapakah yang paling pantas menjadi Wali Kota Jambi?”, Asnawi justru lebih unggul, yaitu 18 persen. Bambang memperoleh 13,7 persen, Zulkifli 8,8 persen, Sutrisno 1,5 persen, dan lainnya tidak memilih keempat-empatnya

Pasien Keluarga Miskin GAKIN Makin Dipersulit Untuk Berobat dan Memperoleh Akses Kesehatan

Warga miskin di Jakarta dan sekitarnya yang mengidap penyakit kronis mengaku dipersulit mendapatkan pelayanan pengobatan gratis, terutama permintaan untuk dirawat inap. Selasa (12/8), pasien miskin dan keluarga mereka kembali mengadu ke Menteri Kesehatan dan Kepolisian Daerah Metro Jaya.

”Tumor yang diderita ayah saya tampak menonjol di pipi dan rahangnya. Ayah sering kesakitan dan (penyakitnya) bertambah parah karena harus bolak-balik dari rumah atau tempat penampungan ke rumah sakit. Kondisinya pernah kritis, tetapi RSCM tetap menggolongkannya sebagai pasien rawat jalan,” kata Salman Alfarisi (18), Selasa.

Ayah Salman Alfarisi, Shahidin (53), akhirnya meninggal, Jumat (8/8). Warga Kampung Ali Ulu RT 03 RW 01, Desa Tanjung Sari, Cikarang Barat, Bekasi, ini sudah sejak lama menderita tumor mandibula dan dirawat di RSUD Kabupaten Bekasi sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusimo (RSCM) Jakarta, 16 Mei 2008.

Salman Alfarisi didampingi Ketua Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Iskandar Sitorus mengatakan, Shahidin sempat dirawat inap di RSCM, tetapi kemudian dinyatakan bisa menjalani rawat jalan. Padahal, kata Iskandar, kondisi Shahidin tidak memungkinkan dirawat jalan.

Shahidin termasuk dalam sekitar 26 pasien rawat jalan yang diminta meninggalkan penampungan tidak resmi di ruang Irna B RSCM, Rabu (16/7). Ia juga pernah ditampung di Gedung YLBHI di Salemba. Sebelum meninggal, Shahidin diterima rawat inap di RS Yadika, Pondok Bambu, Jakarta Timur.

”Ayah adalah korban program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang tidak tepat. Seharusnya pemerintah memperhitungkan perawatan yang memadai bagi pasien miskin, termasuk akomodasi selama rawat jalan,” Salman.

Mewakili Salman dan pasien telantar, Ketua Divisi Obat dan Makanan LBH Kesehatan R Aulia Taswin menyerahkan surat permohonan perhatian terkait realisasi program jamkesmas kepada Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan Aminullah. Surat itu akan diteruskan ke Menteri Kesehatan.

Rombongan pasien dan keluarga serta LBH Kesehatan kemudian melaporkan Direktur Umum RSCM ke Polda Metro Jaya.

Tetap dilayani

Direktur RSCM Akmal Taher mengaku bingung karena dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. ”Yang dimaksud tidak bertanggung jawab itu apa. Sampai sekarang, semua pasien rawat jalan tetap dilayani pengobatan medisnya. Kami punya bukti-buktinya,” kata Akmal Taher.

Menurut Akmal Taher, RSCM memperlakukan pasien gakin sama seperti pasien umum. Jika memang statusnya rawat jalan, secara periodik pasien memiliki jadwal kunjungan pemeriksaan atau pengobatan tetap.

Akmal juga menjelaskan, Shahidin dirawat jalan di RSCM sejak 20 Mei hingga 26 Juni. Biopsi, CT-scan, dan pengobatan lain telah dilakukan. Namun, yang bersangkutan tiba-tiba tidak datang lagi ke RSCM sejak pemeriksaan terakhir

4 Juta Anak Indonesia Mengalami Kekurangan Gizi

Sebanyak 4 juta anak Indonesia penderita kurang gizi terancam merosot kondisinya ke gizi buruk jika tidak ditangani semestinya. Hal ini mengkhawatirkan karena dari 250.000 posyandu, yang aktif kurang dari 50 persen. Sementara pemerintah hanya mampu menangani 39.000 anak gizi buruk per tahun.

Demikian diungkapkan ahli gizi anak dari Institut Pertanian Bogor, Prof Dr Ir Ali Khomsan MS, dan Tim Ahli Anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tb Rachmat Sentika, pada peluncuran Nestle Dancow Batita, Senin (11/8) di Jakarta.

Ali Khomsan mengatakan, gizi buruk dilaporkan telah memakan korban. Di Nusa Tenggara Timur, sejak Januari sampai Juni 2008, dilaporkan 23 anak balita gizi buruk meninggal. Kasus di daerah lain banyak, tetapi belum terungkap. Penyebab tingginya angka tersebut adalah kemiskinan. Jika tak ditangani dengan baik, status anak kurang gizi bisa menjadi gizi buruk. Karena miskin, kandungan makanan mereka dominan karbohidrat.

Untuk mencegah merosotnya kondisi anak kurang gizi, posyandu perlu direvitalisasi, antara lain dengan meningkatkan kualitas kader posyandu, terutama soal pengetahuan tentang gizi. Faktanya, pengetahuan gizi kader posyandu umumnya rendah. Apalagi mereka kurang dihargai, dianggap sebagai pekerja sukarela.

”Dari 250.000 posyandu yang ada, tidak lebih dari 50 persen yang masih aktif. Berarti, cakupan pengendalian kualitas gizi balita tak lebih 50 persen,” ujarnya.

Menurut Rachmat, hal mendesak yang harus dilakukan adalah operasi sadar gizi dan keluarga berkualitas secara swadaya. “Timbang seluruh balita tanpa kecuali, tetapkan status gizinya, laporkan secara berjenjang dengan jujur. Penderita gizi buruk atau di bawah garis merah segera lakukan PMT (pemberian makanan tambahan) dan pemulihan di fasilitas kesehatan terdekat. Gizi buruk yang dipulihkan dikembalikan ke masyarakat melalui kader posyandu, bidan desa, dan puskesmas,” paparnya.

Dua tahun pertama

Ali Khomsan mengungkapkan, masa-masa penting dalam pertumbuhan bayi adalah dua tahun pertama. Sel otak anak sampai usia 2 tahun akan berkembang baik jika mendapat asupan gizi yang baik. Jika mengalami gizi buruk di bawah usia 2 tahun, perkembangan kecerdasannya akan terganggu. Ini tak akan tergantikan walau diberi asupan gizi misal sampai usia 5 tahun.

“Fase cepat tumbuh otak mulai dari janin usia 30 minggu sampai bayi 18 bulan. Otak tumbuh selama balita. Ketika lahir jumlah sel otak 66 persen, dengan bobot total 27 persen,” katanya.

Menurut Presiden Direktur Nestle Indonesia Peter Vogts, produk susu formula untuk usia 1-3 tahun bisa mengantisipasi balita kurang gizi dan gizi buruk karena nutrisinya lengkap.

841.000 Siswa SD Putus Sekolah Karena Faktor Ekonomi Menjadi Salah Satu Penyebab

Sekitar 841.000 siswa sekolah dasar serta 211.643 siswa SMP dan madrasah tsanawiyah putus sekolah karena berbagai faktor. Tingginya siswa yang putus sekolah mengancam program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar yang ditargetkan selesai akhir tahun 2008.

Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Mudjito mengatakan, angka putus SD/MI (madrasah ibtidaiyah) sekitar 2,90 persen, sedangkan total murid SD/MI sekitar 28,1 juta.

Mudjito mengungkapkan, penyebab siswa putus sekolah antara lain karena persoalan ekonomi, sosiokultural, dan letak geografis yang sulit.

Secara terpisah, Direktur Pembinaan SMP Depdiknas Didik Suhardi mengatakan, umumnya murid SMP putus di kelas I.

Guna menekan angka putus sekolah, lanjut Mudjito, pemerintah memberikan beasiswa kepada 690.000 murid SD/MI pada tahun 2008. Setiap anak mendapatkan Rp 360.000 setahun. Beasiswa diberikan kepada anak di kawasan rentan mengalami putus sekolah.

Selain itu, diselenggarakan pula program retrival atau penjemputan anak-anak yang putus untuk kembali bersekolah.

Komitmen

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Prof Soedijarto, mengatakan, dengan adanya kata ”wajib” dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, seharusnya segala hambatan anak menuntaskan pendidikan dasar bisa diatasi.

”Segala kebutuhan untuk bersekolah harus dipenuhi. Anak usia sekolah yang putus pendidikan dasar dicari dan dikembalikan ke lembaga pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasarnya,” ujarnya.

Persoalannya, memang seberapa jauh pemerintah menjalankan tugas melindungi warga negara secara aktif, termasuk mencerdaskan dan memenuhi hak pendidikannya.

”Jika memang menjadi prioritas dan ada komitmen, pembiayaan seharusnya tidak menjadi masalah. Semua unsur dan sektor pemerintahan seharusnya sepakat menempatkan pendidikan sebagai program utama. Di negara kesejahteraan, pendidikan merupakan prioritas,” ujarny

Gotong Royong Modal Sosial Diharapkan Dapat Mempercepat Pembentukan Sinergi

Guna menekan jumlah warga miskin di daerah, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk 14 pos pemberdayaan keluarga di dua kecamatan. Pos ini diharapkan mampu menjadi pusat pelatihan dan pengembangan potensi diri bagi warga miskin.

Dua kecamatan di Kulon Progo yang sudah memiliki pos pemberdayaan keluarga (posdaya), yaitu Kecamatan Pengasih dan Temon. Menurut Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo, kedua kecamatan tersebut dipilih sebagai percontohan posdaya karena warganya dikenal memiliki budaya gotong royong yang tinggi di Kulon Progo.

“Inti dari keberhasilan posdaya, bagaimana warga bisa bersinergi mengentaskan kemiskinan. Gotong royong merupakan modal sosial utama bagi pembentukan sinergi,” kata Toyo pada sosialisasi posdaya di Desa Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo, Sabtu (9/8).

Menurut data Badan Pusat Statistik, saat ini jumlah warga miskin di Kulon Progo mencapai 42.078 rumah tangga, dengan jumlah anggota keluarga diperkirakan lebih dari 163.979 jiwa. Angka ini tersebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kulon Progo. Dijelaskan Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Haryono Suyono, posdaya bisa juga dimengerti sebagai pendampingan masyarakat. Para petugas lapangan yang diterjunkan di tiap-tiap pos akan berusaha menggali masalah kemiskinan dan menemukan potensi wilayah serta sumber daya manusia yang ada.

Setelah itu, petugas bersama warga miskin akan bertukar pikiran mengenai solusi pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan karakter wilayah. Solusi ini kemudian dinyatakan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan pelatihan, perintisan usaha, dan pengembangan kemampuan diri bagi warga.

“Kami juga sudah menyiapkan dana pendampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal awal kegiatan warga di bank-bank daerah. Untuk seluruh Indonesia, jumlahnya Rp 1,2 triliun. Warga yang butuh bisa mengajukan permohonan kepada bank dan pasti akan disetujui,” tutur Haryono.

Sukses

Haryono optimistis posdaya akan sukses di Kulon Progo karena program tersebut telah berhasil di daerah lain. Sebagai contoh adalah Kabupaten Bantul, khususnya pada saat masa pemulihan pascagempa, tahun 2007. Kehadiran posdaya dalam wujud sekolah unggulan dan pos pelayanan terpadu (posyandu) plus mampu membangkitkan semangat gotong royong warga untuk memperbaiki fasilitas pelayanan masyarakat.

Diharapkan, pada tahun 2009 dan seterusnya, posdaya akan menyebar ke seluruh pelosok Kulon Progo. Untuk membantu menyosialisasikan program ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan dibantu oleh tenaga pendamping dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.

Menurut Rektor UST Djohar, pihaknya akan berusaha menerapkan metode sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan warga, dengan begitu program posdaya bisa lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh warga miskin.

Nenek Erfiene Meninggal Dunia Di Kolong Ranjang

Louise Komala (81) tidak tahu kakaknya, Erfiene Komala (84), sudah meninggal di kolong tempat tidur. Diperkirakan ia sudah 10 hari meninggal. Louise hampir saja ”turut meninggal” jika tidak segera ketahuan, hari Jumat (8/8) kira-kira pukul 09.30. Louise sudah berhari-hari tidak makan.

Jangankan makan, minum pun tidak. Akibatnya, ia kelaparan dan kehausan. Begitu diketahui, Louise segera dibawa ke Rumah Sakit Saint Carolus, sedangkan kakaknya langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, untuk diotopsi.

Menurut petugas Gereja Santo Ignatius, Jalan Malang, Jakarta Pusat, Lasimin (51), Louise mengatakan, beberapa pekan sebelum meninggal kakaknya punya kebiasaan tidur di kolong tempat tidur.

Satu hari, Louise membangunkan kakaknya. Karena tidak bereaksi, Louise jadi takut keluar. Pintu depan ia kunci. Louise memilih tidur kembali, tidak makan dan minum. ”Ia mengaku tidak bisa bangun dan rambatan di tembok untuk membuka pintu seperti biasanya. Sebab, ia lemah dan gemetar. Waktu di RS Saint (St) Carolus baru ketahuan, dia kekurangan banyak nutrisi karena tidak makan dan minum,” tutur Lasimin, Jumat (8/8) malam.

Kurang bergaul

Erfiene-Louise tinggal di Jalan Latuharhary Nomor 6A, Menteng, Jakpus. Untuk belanja, setiap hari Selasa keduanya minta diantar sopir bajaj, Sukirno, ke Supermarket Hero di Gondangdia. Mereka membeli persediaan makanan dan minuman. Untuk makan harian, setiap hari pukul 08.30, Sukirno datang ke rumah mereka membelikan makanan. Keduanya selama ini melajang.

Menurut Ketua RW 04 Kelurahan Menteng, Nyonya Eko Syamsudin, kedua nenek sudah jarang bergaul. Hidupnya cuma dari rumah ke gereja.

Eko mengatakan, mereka sudah lebih dari 20 tahun tinggal di rumah itu. Sebelumnya mereka tinggal di Jalan Tanjung, Menteng. ”Pasti dari keluarga kaya karena tinggal di kawasan ini,” tuturnya.

Kematian Erfiene terungkap setelah Sunarso, koster Gereja Kristen Indonesia (GKI), Menteng, mencium bau busuk di rumah kedua nenek yang letaknya bersebelahan dengan gedung GKI. Sunarso pun melapor ke pengurus Gereja St Ignatius, Eko, dan Polsek Metro Menteng.

Polisi dan sejumlah orang menjebol pintu depan dengan linggis. Jenazah Erfiene di kolong tempat tidur. Louise terbaring lemah di ranjang. Ia dibawa ke Pastoran Gereja St Ignatius. Dari sana ia dibawa ke RS St Carolus.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Metro Menteng Inspektur Satu Warjono yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian Erfiene. ”Tunggu hasil otopsi Sabtu (9/8),” paparnya. Lasimin menambahkan, dari rumah keduanya ditemukan uang Rp 3,9 juta dan kertas deposito sebuah bank senilai 28.000 dollar AS