Monthly Archives: September 2008

Tragedi Kemiskinan

Kalau bisa memilih, orang pasti tak mau menjadi miskin. Namun, kemiskinan sering tak bisa dihindari, terutama bagi orang-orang yang dikorbankan akses mereka.

Sebab, hakikat kemiskinan adalah masalah kalah dalam merebut akses terhadap sumber ekonomi. Mereka yang mempunyai kekuatan untuk merebut akses itu lebih mudah terhindar dari kemiskinan. Di negeri ini, kekuatan dimaksud identik dengan kekuasaan.

Dalam kenyataannya, kemiskinan bukan sekadar angka, tetapi menggambarkan hubungan dinamis antara orang-orang dan risiko maupun peluang hidup dalam keseharian. Jika hubungan itu berlangsung timpang, terjadilah kesenjangan.

Dalam satu kalimat bisa dijelaskan, kemiskinan adalah kondisi deprivesi atas sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar (seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, maupun pendidikan dasar), sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan akses atas sumber ekonomi yang dimiliki (Bambang Sudibyo, 1995).

Dalam kaitan itu, saat Vandana Shiva (2005) berbicara soal kemiskinan global, setidaknya ada uraian yang patut dipikirkan, yaitu sebaiknya orang-orang (kaya) tidak mengambil secara berlebihan agar orang lain mendapat kesempatan mendapat akses untuk keluar dari kemiskinan. Shiva ingin menjelaskan soal pemerataan akses justru hal penting dalam mengatasi kemiskinan.

Orang-orang kaya, seperti diklasifikasikan Shiva, suatu saat bisa menjadi sumber ekonomi bagi mereka yang miskin. Seperti Saikhon di Pasuruan, Senin (15/9), adalah sumber ekonomi bagi ribuan orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Hari itu Saikhon membagi kelebihannya kepada tetangga. Merujuk Shiva, Saikhon sedang membuka akses bagi orang miskin.

Ternyata niat baik membuka akses malah berbuah tragedi. Ribuan orang berebut akses itu sehingga mereka berdesak-desakan. Mereka yang kuat menang dan yang lemah kalah. Kekalahan itu ditandai dengan 21 orang tewas dan puluhan lainnya luka. Maka, mereka yang lemah siap- siap jadi korban dalam perebutan akses.

Pemerataan akses

Insiden di Pasuruan itu merupakan tragedi kemiskinan. Para pemimpin di negeri ini seharusnya ”terbelalak” bahwa korban akibat ketimpangan akses masih banyak. Para pemimpin layak introspeksi, benarkah pemerintah ”telah berbuat bagi orang miskin”? Sepintas ”ya”, tetapi jika direnungkan lebih dalam ”tidak”. Sepintas ”ya” karena telah terjadi alokasi dana dari sebelumnya dinikmati orang kaya (misalnya subsidi BBM) kepada orang miskin (berupa uang kompensasi). Setelah direnungkan, akan berubah ”tidak” karena uang subsidi yang belakangan ini dikenal sebagai bantuan langsung tunai (BLT) hanya tambal sulam sesaat. Setelah uang BLT terhenti, orang miskin bisa berbuat apa?

Penyelesaian kemiskinan memang tak bisa diprogram sesaat, tetapi harus permanen. Apa pun bentuk program dimaksud, setidaknya diupayakan untuk pemerataan akses. Dari sisi positif, negeri ini membutuhkan banyak Saikhon. Dari sisi negatif, cara yang dilakukan Saikhon berisiko sehingga perlu dibenahi.

Namun, Saikhon setidaknya telah membangun solidaritas sosial karitatif, yakni kepedulian yang lebih mengacu pada penekanan bantuan berwujud kebendaan. Saikhon telah mempraktikkan benih solidaritas, seperti dikemukakan tokoh solidaritas El Salvador, Jon Sobrino, ”Kita benar-benar menjadi manusia apabila mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap kehidupan manusia lain, terutama yang menderita dan yang paling miskin maupun tertindas.”

Merawat solidaritas

Insiden di Pasuruan menjadi cermin akan beberapa hal. Pertama, para pemimpin harus membuka mata dan telinga atas tragedi kemiskinan di penjuru negeri. Jangan gegabah bahwa angka kemiskinan telah dikurangi.

Kedua, kita ternyata tak pandai merawat solidaritas. Solidaritas perlu dirawat agar terus tumbuh sebab solidaritas menjadi tali pengikat untuk mengutamakan kepentingan yang lebih luas, bukan kepentingan diri sendiri. Solidaritas melipatgandakan kekuatan kolektif untuk bermasyarakat dan berbangsa dengan mengedepankan kemanusiaan. Kita butuh solidaritas agar kemiskinan yang mendera 16 persen dari total penduduk Indonesia masih ditengok oleh mereka yang bernasib lebih baik.

Ketiga, hati-hati, di negeri ini kian terjadi krisis kepercayaan terhadap kelembagaan yang ada. Idealnya pembagian zakat itu bisa dilakukan lewat institusi yang dikemas dalam berbagai nama. Namun, Saikhon lebih percaya untuk membaginya sendiri meski lemah dalam koordinasi. Ini menjadi bahan telaah bagi para pengelola lembaga atau institusi di bidang apa pun, sudahkah mereka menjalankan kelembagaan itu secara benar?

Toto Suparto Peneliti pada Pusat Kajian Agama dan Budaya Yogyakarta

Kemiskinan Yang Membelenggu dan Arti Zakat

Pada bulan suci Ramadhan ini kita dikejutkan oleh meninggalnya 21 orang di Pasuruan saat mengantre untuk mendapatkan zakat.

Zakat uang tunai itu dibagikan oleh keluarga Haji Saikhon kepada ribuan orang. Akibatnya, mereka saling berdesakan, para janda dan wanita tua tergencet, 21 orang hidupnya berakhir sia-sia.

Kejadian di Pasuruan bukan peristiwa pertama. Sejak tahun 2001 hingga 2007, hampir setiap bulan puasa terulang kembali kejadian serupa. Ironisnya, tempat kejadian dan peristiwa yang menyebabkan umumnya mirip, yaitu pembagian zakat dari si kaya kepada orang miskin (Kompas, 16/9/2008).

Sebetulnya, pemerintah dan banyak ulama mengkritik pembagian zakat model ini. Dalam ajaran Islam, pembagian zakat seyogianya diberikan secara langsung dengan mendatangi orang yang berhak menerima. Pembagian dengan mengumpulkan ratusan atau ribuan orang kurang etis karena mencerminkan sikap riya (mempertontonkan kedermawanan). Selain itu, kita sudah memiliki institusi penyalur zakat yang kredibel, seperti Baznas dan Lazis.

Cermin kemiskinan

Tragedi itu juga menunjukkan, kemiskinan ada di hadapan kita. Kemiskinan bukan sesuatu yang berhenti pada angka statistik yang naik dan turun sesuai survei. Kemiskinan adalah sebuah realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang serius diderita dan dirasakan sebagian masyarakat. Tidak mengherankan jika ada orang membagi-bagikan uang Rp 20.000 hingga Rp 30.000, ratusan hingga ribuan orang rela antre guna mendapatkannya.

Anehnya, kemiskinan yang merajalela dan membelenggu itu banyak dipelihara elite ekonomi dan politik. Orang kaya yang memberi zakat uang tunai hampir setiap tahun adalah satu contoh pemeliharaan kemiskinan. Ia tidak beda dengan sinterklas yang membagi-bagi hadiah seakan setelah itu problem kemiskinan selesai. Bukankah lebih baik memberi mereka modal untuk bekerja atau diberi pinjaman lunak untuk membuka usaha?

Untuk mengakhiri kemiskinan, kita perlu belajar dari pengalaman Muhammad Yunus di Banglades dengan program Grameen Bank.

Keberhasilan Muhammad Yunus untuk memuseumkan kemiskinan membutuhkan kesabaran, keseriusan, dan tanpa pamrih politik. Dengan membangkitkan kepercayaan diri dan menjadikan orang miskin mampu mengerahkan segenap sumber daya dan modal yang dimiliki, kita bisa optimistis bahwa kemiskinan akan terkurangi. Tentu saja, struktur ketimpangan sosial dan politik serta kebijakan pemerintah yang tidak memihak orang miskin harus diakhiri. Elite politik jangan hanya gemar perang wacana angka kemiskinan, tetapi tidak melakukan aksi nyata.

Agama yang membebaskan

Untuk memuseumkan kemiskinan, kita perlu merenungkan kembali fungsi utama agama. Kehadiran agama sejatinya bukan hanya sebagai obat penenang manusia saat dilanda kesedihan atau kegagalan. Agama berfungsi membebaskan manusia dari ketertindasan sosial dan yang dilakukan sesamanya.

Hampir semua tokoh agama sejak awal mengabarkan perdamaian, kesejahteraan, keadilan sosial, dan bertekad menolong orang miskin dan tertindas.

Dalam tataran praktis dan teoretis, ini amat terkait teologi pembebasan yang diperkenalkan Gustavo Guiterrez. Menurut Guiterrez, teologi pembebasan mempunyai dua institusi penting (Two Theological Perspectives: Liberation Theology and Progressivist Theology, 1976).

Pertama, teologi pembebasan sejak awal diciptakan sebagai komitmen aktif yang hadir untuk pembebasan. Teologi adalah refleksi kritis atas dan dari dalam praksis historis, serta praksis historis teologi pembebasan adalah menerima dan menghidupkan firman Tuhan melalui iman.

Kedua, dalam teologi pembebasan, sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan. Dan, ini hanya bisa diungkapkan dalam konteks sejarah yang nyata tentang pembebasan terhadap orang miskin dan orang tertindas.

Maka, jika teologi harus berhubungan dengan praksis historis yang nyata, aksi konkretnya adalah membela orang miskin. Orang miskin tidak hanya dijadikan bentuk refleksi, tetapi orang miskin adalah subyek historis atas praksis teologi. Jadi, keberagamaan akan menjadi benar dan bermakna jika kita terlibat aktif dalam pembebasan orang miskin dan tertindas.

Jelas bahwa sejatinya agama bisa menjadi kekuatan penting dalam melakukan langkah nyata mengakhiri kemiskinan jika teologi yang kita anut adalah teologi pembebasan. Orang miskin, yang selama ini menjadi obyek dalam politik sering dikeluarkan dari lembar sejarah serta obyek pembagian uang zakat, harus diberi harapan kemajuan dan diberikan ruang untuk berbicara.

Kita berharap teologi pembebasan akan mampu memberikan kontribusi pada perubahan sejarah pembebasan orang miskin dan menjadi pemahaman baru tentang iman.

Ahmad Fuad Fanani Peneliti di International Center for Islam and Pluralism (ICIP)

Zakat dan Penderitaan Kaum Miskin

Tragedi pembagian zakat di Pasuruan yang menewaskan 21 orang merupakan sebuah potret kemiskinan bangsa Indonesia yang akut.

Ini adalah gambaran memilukan bagi bangsa besar dengan potensi kekayaan alam melimpah. Kaum miskin harus rela menderita dan mati hanya untuk mendapat zakat. Inilah wujud kemiskinan paling nyata dalam hidup manusia.

Dalam hal ini, refleksi bersama yang harus dituntaskan adalah bagaimana mengelola zakat sebagai bagian upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Zakat tidak boleh lagi menjadi petaka, tetapi menjadi anugerah bagi kaum miskin. Tragedi kemanusiaan di Pasuruan harus menjadi cambuk bagi pemerintah dan pengelola zakat, baik individual maupun kelompok, untuk menuntaskan mekanisme pengelolaan zakat.

Potensi pengelolaan zakat

Zakat merupakan potensi besar yang dimiliki Islam untuk menciptakan keadilan sosial, terutama untuk membantu fakir miskin. Islam sebagai agama universal memiliki mekanisme yang jelas tentang distribusi kekayaan untuk keadilan sosial. Karena dengan membayar zakat, terjadi sirkulasi kekayaan dalam masyarakat, yang tidak saja dinikmati orang kaya, tetapi dinikmati juga orang miskin.

Secara global, potensi zakat cukup besar. Asumsinya, besar zakat yang dapat dikumpulkan adalah 2,5 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Dengan asumsi itu, Arab Saudi memiliki potensi zakat hingga 5,4 miliar dollar AS atau Rp 48,6 triliun (1 dollar AS setara Rp 9.000). Adapun Turki berpotensi lebih besar, 5,7 miliar dollar AS (Rp 51,3 triliun), sedangkan potensi Indonesia hingga 4,9 miliar dollar AS atau Rp 44,1 triliun (Irfan Syauqi Beik, 2007).

Meskipun demikian, fakta menunjukkan kondisi yang amat ironis. Hingga kini belum ada satu negara Islam pun yang mampu mengumpulkan zakat hingga 2,5 persen dari total PDB-nya. Malaysia pada tahun 2006 hanya mampu mengumpulkan zakat 600 juta ringgit (Rp 1,5 triliun), atau sekitar 0,16 persen dari total PDB. Begitu pun Indonesia hanya mengumpulkan Rp 800 miliar atau hanya 0,045 persen dari total PDB. Secara umum, negara-negara Teluk hanya mampu mengumpulkan zakat rata-rata 1,0 persen dari PDB.

Padahal, jika dikelola dengan baik, zakat dapat diarahkan pada usaha pemerataan ekonomi masyarakat. Jika zakat dapat dikelola efektif dan efisien, terjadi keseimbangan sirkulasi ekonomi masyarakat. Masyarakat miskin akan mendapatkan haknya secara lebih baik guna memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, zakat akan berfungsi sebagai salah satu instrumen mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat dapat membentuk integrasi sosial serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai cita-cita keadilan sosial, zakat harus dikelola dengan baik dan menggunakan sistem yang akuntabel. Sayang, pengelolaan zakat masih berkutat dalam bentuk-bentuk konsumtif-karikatif yang tidak menimbulkan dampak sosial berarti. Zakat hanya diberikan langsung oleh tiap pembayar kepada penerima sehingga zakat tidak menjadi sistem sosial yang mampu melakukan transformasi sosial. Bahkan, pembagian zakat justru menimbulkan malapetaka kemanusiaan.

Transformasi pelembagaan zakat

Karena itu, dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik di masyarakat menjadi amat penting. Institusi zakat, selain sebagai lembaga di masyarakat, juga sebagai sistem atau mekanisme yang berfungsi mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif, seperti membuka lapangan kerja atau memberi bantuan modal guna membuka usaha mandiri.

Sayang, negara baru berhasil dalam tingkatan normatif-formalistik dengan mengeluarkan beberapa regulasi tentang zakat, antara lain Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat; Peraturan Menteri Agama No 5/1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 dan 47/1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah; Instruksi Menteri Dalam Negeri No 7/1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah; dan UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun, di tingkat kultural dan institusionalisasi, badan amil zakat, infak, dan sedekah (baziz) yang dibentuk pemerintah tidak berhasil mendapat kepercayaan masyarakat. Padahal, soal pengelolaan zakat selalu berpangkal pada kepercayaan publik (trust). Inilah yang harus dibenahi pemerintah agar baziz di tingkat pusat hingga daerah benar-benar dipercaya publik. Publik masih khawatir jika dana zakat yang mereka berikan dikorupsi atau dikelola bukan untuk kaum miskin. Publik lebih suka menyalurkan zakat langsung kepada individu atau lembaga zakat swasta. Tak mengherankan jika di Indonesia baziz yang dibentuk pemerintah kalah bersaing dengan lembaga-lembaga zakat swasta yang relatif lebih modern, akuntabel, dan dipercaya. Di sinilah tantangannya melembagakan pengelolaan zakat.

Tampaknya kita perlu belajar dari Pemerintah Malaysia dalam penanganan zakat. Masalah pengelolaan zakat yang dihadapi Malaysia diatasi dengan pendekatan baru. Itu ditandai dengan dioperasionalkannya Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Kuala Lumpur. PPZ yang didesain konsultan Coopers & Lybrand bukanlah lembaga pemerintahan, tetapi murni perusahaan swasta yang disewa pemerintah. Sebagai perusahaan swasta, kedudukan PPZ independen, posisinya sejajar dengan Baitul Mal. Dan, PPZ berhasil mendapatkan kepercayaan publik.

Transformasi pengelolaan zakat ke arah yang lebih menyejahterakan kaum miskin adalah cita-cita bersama untuk menciptakan keadilan sosial. Kaum miskin tidak boleh lagi diperalat untuk kepentingan individu atau kelompok dengan iming- iming mendapat bagian zakat. Kaum miskin harus diperlakukan sebagai manusia yang berdaya dan sederajat sebagai makhluk Tuhan.

Khamami Zada Analis Keagamaan PP Lakpesdam NU; Pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Puluhan Orang Terinjak dan Tewas Saat Pembagian Zakat

Tragis. Deraan kemiskinan bagi rakyat mengakibatkan mereka rentan terhadap musibah hanya untuk mendapatkan uang Rp10.000. Insiden tewasnya sejumlah warga di Pasuruan, Jawa Timur dalam pembagian zakat membuktikan bahwa masyarakat miskin jumlahnya semakin banyak di negeri ini. 

“Bayangkan nyawa mereka hanya ditukar dengan Rp10 ribu, betapa murahnya nyawa masyarakyat miskin di negeri ini, dan jumlahnya pun sangat banyak,” kata anggota Komisi VIII DPR dari FPDIP Agung Sasongko, Senin (15/9). 

Peristiwa tragis yang menewaskan 21 orang di Pasuruan itu, lanjut Agung, juga membuktikan bahwa jurang antara masyarakat miskin dan kaya semakin lebar. Ini juga bukti bahwa pemerintah tidak mampu berbuat banyak terhadap rakyat miskin di negeri ini. “Saya kira fakta membuktikan bahwa rakyat miskin bukannya berkurang, saya yakin sebenarnya jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu.” 

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar hanya mempersoalkan proses pembagian yang tidak baik. Selain itu juga ditambah budaya masyarakat yang tidak disiplin sehingga menimbulkan insiden tersebut. “Ini terutama karena pelaksanaan tidak disiapkan dengan baik. Sangat disayangkan sekali. Ini begitu memprihatinkan. Kadang-kadang kita sebagai warga, tidak disiplin dan tidak sabar apalagi mengantre.” 

Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saefuddin juga senada dengan Muhaimin Iskandar. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara massal seperti itu hendaknya ditangani secara baik dan dikoordinasikan kepada pihak keamanan. “Jangan sampai niat baik akhirnya menjadi bencana, itu sangat disayangkan,” tambahnya. “Saya kira penyelenggara tetap harus bertanggung jawab.” 

Laporan dari Departemen Agama menyebutkan, saudagar H Syaikon setiap tanggal 15 Ramadhan membagikan zakat tanpa melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Setiap orang mendapat Rp30.000,-, semakin siang jumlah zakatnya menurun Rp20.000,- dan karena warga yang datang makin banyak maka jumlah zakatnya diturunkan menjadi Rp10.000,- 

Peristiwa yang merenggut korban yang meninggal dunia 21 orang, delapan orang dari Kabupaten Pasuruan dan 13 orang dari kota Pasuruan. Menteri Agama M Maftuh Basyuni atas nama pemerintah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Penilaian yang sama juga disampaikan Maftuh, bahwa seharusnya Syaikon koordinasi dengan aparat kepolisian. 

Menag mengakui pembagian zakat secara langsung oleh masyarakat merupakan bentuk ketidak-percayaan masyarakat kepada BAZ, sebagai badan yang mengelola zakat. 

Karena itu, dirinya telah memerintahkan kepada seluruh kantor wilayah departemen agama di Indonesia untuk mensosialisasikan perlu menyerahkan zakat kepada BAZ. “Selain itu, BAZ juga harus mengelola masyarakat dengan baik dan transparan sehingga masyarakat bisa percaya kalau zakat mereka diserahkan kepada BAZ.” 

Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) KH Ma’ruf Amin memberikan zakat bisa mendatangkan pahala dan perbuatan mulia apalagi dilakukan pada bulan Ramadhan. Namun, apa yang dilakukan Syaikon itu sangat teledor karena memberikan zakat dengan massa yang begitu banyak tanpa koordinasi dengan pihak kepolisian. 

Ia mengatakan di tengah kehidupan sekarang ini banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari mereka yang berpunya. Bagi mereka (kaum miskin) Rp10.000 atau lebih sangat berarti bagi mereka. 

“Sebab itu, saya mengimbau kepada mereka yang kaya agar membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, untuk menghindari apa yang telah terjadi di Pasuruan hendaklah mereka yang mau membagikan zakat itu menyiapkan sebaik-baiknya teknis pembagian zakat, atau koordinasi dengan pihak kepolisian,” papar Ma’ruf yang juga anggota dewan pertimbangan presiden ini. 

Mencegah terjadinya korban nyawa, DPRD DKI Jakarta meminta gubernur melarang warga mampu memberikan zakat di rumahnya. Hal tersebut, selain mengganggu ketertiban umum juga mengancam keselamatan warga miskin yang ikut antre zakat atau hadiah lainnya. Zakat atau infak dan sadaqah diberikan saja melalui Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah (Bazis). 

Penegasan tersebut disampaikan untuk mencegah terjadinya korban nyawa. Seperti yang terjadi di Pasuruan, Jaktim, yang menyebabkan 21 warga tewas terinjak-injak karena ikut antre zakat. 

“Untuk mencegah berbagai kemungkinan nmaka gubernur harus melarang pemberian zakat di rumah-rumah warga mampu. Sebaiknya zakat tersebut serahkan saja ke Bazis. Biar bazis yang menyalurkan zakat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam,”kata H. Ade Surapriatna, Ketua DPRD DKI Jakarta. 

H. Muhayat, Sekdaprop DKI Jakarta, mengimbau agar warga mampu tidak memberikan zakat di depan rumahnya. “Untuk menjaga segala kemungkinan dihimbau warga yang mampu menyalurkan zakat melalui Bazis saja. Lebih tepat sasaran.”

Rahasia Orang Kaya Makin Kaya

Ujaran lama memang benar : Orang kaya semakin kaya.

Bahkan ketika pasar finansial dunia mengalami gonjang-ganjing tahun lalu, kekayaan personal di seluruh dunia meningkat sebesar 5 persen menjadi 109,5 triliun dolar, demikian menurut laporan kekayaan global yang dirilis Boston Consulting Group (BCG), seperti dikutip Reuters.

Kenaikan ini merupakan yang keenam kalinya secara berturut-turut. Pertumbuhan tercepat terjadi di kalangan rumah tangga negara-negara berkembang, seperti China dan negara-negara Teluk serta di kalangan keluarga yang memang sudah kaya.

Kekayaan itu juga kian terkonsentrasi di kalangan orang-orang terkaya.

Sebanyak 1 persen dari seluruh rumah tangga memiliki 35 persen dari total kekayaan dunia tahun lalu. Sementara itu, sebanyak 0,001 persen orang super kaya dengan pemilikan aset sedikitnya mencapai 5 juta dolar, menguasai kekayaan senilai 21 triliun dolar atau seperlima kekayaan global.

Planet Bumi juga terus mencetak dengan cepat jutawan-jutawan baru. Lompatan terbesar pada 2007 berasal dari negara-negara berkembang di Asia dan Amerika Latin.

Secara keseluruhan, jumlah rumah tangga jutawan meningkat 11 persen menjadi 10,7 juta rumah tangga tahun lalu.

Penyesuaian

BCG mencatat bahwa, sementara orang kaya tetap kaya, mereka telah melakukan penyesesuian sebagai akibat adanya krisis finansial.

Tahun ini, aset-aset tersebut diubah ke berbagai investasi yang lebih konservatif, semakin banyak uang disimpan di pasar-pasar dalam negeri dan sejumlah individual telah membatasi investasi baru.

Namun demikian, BCG memperingatkan bahwa prediksi bagi pasar kekayaan dan bank yang melayani mereka, akan suram akibat krisis finansial sekarang ini.

BCG, yang memberikan nasehat kepada bank dan para menejer kekakayaan, meramalkan kekayaan personal akan tetap tumbuh, namun dalam kecepatan yang lebih lambat.

Pada tahun ini, dengan bursa Wall Street mengalami salah satu kemuduran terburuk dalam beberapa dekade, pertumbuhan nilai aset diperkirakan hanya akan meningkat kurang dari 1 persen

Gelandangan dan Pengemis Serbu Jakarta dan Bogor Selama Bulan Puasa

Kota Jakarta dan Bogor kembali diserbu gelandangan dan pengemis. Kehadiran para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ini kembali marak saat memasuki bulan puasa hingga hari Selasa (2/9). Diperkirakan jumlah mereka yang terdiri dari anak-anak, dewasa, dan orang usia lanjut ini semakin banyak sampai menjelang hari Lebaran.

”Saat ini kami perkirakan jumlah meningkat 20 persen dan akan naik lagi 20 persen menjelang Lebaran. Mereka datang dari luar Kota Bogor,” kata Kepala Seksi Penegak Perda Kota Bogor Dinas Satuan Pamong Praja Faridz Wahdy, Selasa kemarin.

Mereka menempati perempatan jalan, ikut masuk dalam angkutan kota sekitar pusat perbelanjaan, masjid, dan permukiman penduduk untuk mengais rezeki dari amal.

Ipul (11), pengamen anak dalam bus Koantas Bima 102 jurusan Ciputat-Tanah Abang yang mengamen bersama empat anak lainnya, mengatakan, dia baru dua minggu datang dari Indramayu. Namun, dia tidak mau bercerita lebih banyak lagi.

Sejumlah pengamen anak- anak yang berkeliaran di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, langsung berhamburan setelah melihat seseorang yang memegang kamera. ”Lari…! Ada yang bawa kamera,” kata salah seorang pengamen perempuan.

Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta mencatat 53 daerah rawan PMKS. Ke-53 daerah itu tersebar di 10 daerah di Jakarta Pusat, 8 di Jakarta Utara, 9 di Jakarta Barat, 13 di Jakarta Selatan, dan 13 di Jakarta Timur.

Mari Beramai Ramai Menuai Keuntungan Dari Orang Miskin Biar Cepat Kaya

Soma (48), tidak meminta belas kasihan. Ia hanya menyuarakan,” Harga sarana produksi pasti tinggi. Sayangnya, harga produk pertanian tidak pernah pasti.”

Itulah kondisi yang selalu dialami Soma, dan petani lainnya. Bahkan situasi itu pula yang dihadapi orangtuanya, bahkan kakeknya, yang menjadi petani.

Persoalan petani selalu berulang. Namun, tidak satu pun ”uluran tangan” pemangku kepentingan yang menyelesaikan persoalan itu. Apalagi di era globalisasi, ketika komoditas pangan dan hortikultura dari negara lain menyerbu pasar lokal. Petani dibiarkan ”bertarung” sendiri melawan kapitalisme global.

Sudomo (65), petani warga Kendal, Jawa Tengah mengungkapkan, ”Petani selalu disuruh berjudi. Mulai dari berjudi dengan alam, karena iklim yang tidak menentu yang menyebabkan kerap gagal panen.”

Setelah memenangkan perjudian dengan alam, petani kecil harus berjudi dengan pasar. Harga komoditas pangan di pasar yang kerap fluktuatif, tak jarang membuat petani bangkrut.

Direktur Penelitian dan Pengembangan PT Sang Hyang Seri (Persero), produsen benih padi varietas unggul bermutu utama (VUB) di Indonesia, Niswar Syafa'at, menyatakan, nasib petani dengan industri benih sama. ”Kami dulu hanya bertugas merakit dan memasarkan benih padi VUB hasil penelitian Balai Penelitian Tanaman Padi Departemen Pertanian. Sekarang SHS boleh meneliti sendiri, tidak hanya menjadi tukang rakit,” katanya.

Niswar mengungkapkan, harga benih padi VUB seperti Ciherang hanya Rp 6.000 – Rp 7.000 per kilogram. Keuntungan produsen benih VUB relatif sedikit, karena biaya produksi benih VUB relatif tinggi, mendekati harga jual.

Selain itu, produsen benih VUB harus menghadapi pasar yang tidak pasti. Meski sekitar 30 persen dari total kebutuhan benih padi dalam negeri untuk 12,5 juta hektar sawah dipasok dari SHS, namun risiko yang dihadapi SHS cukup tinggi, karena ketidakpastian pasar.

Seandainya boleh memilih, SHS lebih senang memproduksi benih padi atau jagung hibrida. Benih hibrida menciptakan ketergantungan pada penggunanya (petani). Petani atau penangkar kecil-kecilan tidak akan mampu memproduksi benih padi hibrida. Selain proses penyilangannya rumit, butuh ketelitian tinggi, juga harus dilakukan sinkronisasi untuk mendapat produktivitas yang optimal.

Ketergantungan inilah yang mendatangkan keuntungan besar bagi produsen benih. Maka tidak heran bila sejak satu dekade terakhir banyak investor swasta menanamkan modal untuk membangun industri benih.

Syngenta, produsen benih dul nia asal Eropa, misalnya, pada 2007 mengalokasikan 830 juta dollar AS untuk penelitian benih hibrida.

Dupont, produsen benih jagung hibrida, dengan merek dagang Pioneer, berinvestasi besar-besaran. PT Bisi International Tbk, produsen benih jagung hibrida merek Bisi, tahun 2008 menganggarkan miliaran rupiah untuk meningkatkan kapasitas produksi benih hingga 60.000 ton per tahun. Investasi besar-besaran ini dikarena produsen telah mengambil pelajaran dari kegagalan Prof BJ Habibie yang mengaku orang paling pintar se Indonesia dalam mengembangkan pesawat yang setelah memakan triliunan dana penghijauan hutan, ternyata pesawat terbang tersebut  bisa dimakan setelah terlebih dahulu ditukar dengan beras di Thailand.

Untung dari hibrida

Memproduksi benih, baik padi atau jagung hibrida, hanya butuh biaya produksi 15.000 – Rp 20.000 per kg. Padahal harga benih padi maupun jagung hibrida di pasaran, Rp 40.000 – Rp 50.000 per kg.

Dengan luas tanaman padi 12,5 juta ha setahun, bila rata-rata kebutuhan benih per hektar 25 kg, total kebutuhan benih padi hibrida di Indonesia mencapai 312.500 ton.

Dengan menghitung harga benih padi hibrida rata-rata Rp 50.000 per kg, potensi pendapatan industri benih padi hibrida setahun Rp 15,62 triliun. Bila biaya produksi benih padi hibrida 40 persen dari harga jual, maka pendapatan bersihnya Rp 9,37 triliun setahun.

Petani akan selalu tergantung pada industri benih hibrida, karena ia tidak dapat mengembangkan sendiri benih itu. Keuntungan akan terus mengalir sepanjang ketergantungan bisa terus dijaga. Caranya dengan riset yang kuat. Keuntungan industri benih semakin berlipat, karena komersialisasi benih hibrida biasanya ”satu paket” dengan penjualan pestisidanya.

Penjualan benih Monsanto misalnya, meningkat 26 persen, dari 2,842 miliar dollar AS pada kuartal III/2007 menjadi 3,588 miliar dollar AS di kuartal III/ 2008. Syngenta juga mencatat kenaikan penjualan benih 20 persen pada semester I/2008, menjadi 7,3 miliar dollar AS dibandingkan semester I/2007.

Dengan menanam benih hibrida keuntungan petani akan meningkat. Tetapi biaya produksi pun membengkak.