Monthly Archives: Oktober 2008

90 Persen Nelayan Hidup Dibawah Garis Kemiskinan

Sedikitnya 14,58 juta atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta nelayan di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, demikian Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien Martadiningrat, Sabtu.

Kondisi itu berlangsung terutama karena belum profesionalnya pengelolaan potensi kelautan dan belum berubahnya pola pikir nelayan yang enggan merencanakan masa depannya.

Sebagai negara maritim, potensi kelautan Indonesia sangat besar tetapi tidak dikelola oleh manajemen yang profesional.

Yussuf mencontohkan belum maksimalnya fungsi koperasi nelayan di beberapa sentra perikanan Indonesia sehingga nelayan sulit mengembangkan usahanya dalam menangkap ikan.

Kondisi tersebut menyebabkan kerja nelayan menjadi tidak terorganisir sehingga mendorong spekulan berbuat semaunya dengan menentukan nilai ikan.

Apabila tangkapannya sedikit maka nelayan merugi, tapi jika banyak pun tetap tak bisa untung banyak karena harga ditentukan spekulan, kata mantan Kepala Dinas Potensi Maritim (Kadispotmar) Angkatan Laut (AL) itu.

Kondisi itu diperparah oleh sikap nelayan yang “permisif” atau tidak terlalu peduli pada masa depannya sehingga tidak bisa merencanakan masa depan.

“Ketika banyak ikan, nelayan `hura-hura` dan menghabiskan semua uangnya, tetapi ketika ikan sedikit, utang mengelilingi pinggang,” kata mantan Asisten Rencana dan Anggaran Kepala Staf AL (KSAL) itu

8 Tahun Berdirinya Provinsi Banten Bukannya Mendatangkan Kemakmuran Tetapi Kemiskinan

Delapan tahun berdirinya Provinsi Banten yang katanya pembangunannya sudah berhasil di segala bidang, ternyata masih menyisakan warga penderita gizi buruk.

Di ruang perawatan RSUD Serang, Rabu (22/10), terdapat satu penderita gizi buruk yang bernama Fitri, 9, asal Desa Ciherang, Kecamatan Gunung Sari, terkulai lemah.

Anak yang dirawat di ruang Flamboyan, kamar 3 ini hanya memiliki berat 10 kilogram kendati usianya sudah 9 tahun.

Tak banyak yang dilakukan Fitri selain terkulai lemas sambil memegang slang inpus yang menempel di tangan kirinya, yang sudah tidak normal karena ukurannya semakin mengecil.

Di kamar ini, Fitri hanya ditemani Junti, neneknya. Menurut keterangan Junti, cucunya dirawat di RSUD sejak Kamis (16/10) lalu. “Ibunya sudah meninggal dan ayahnya sejak lama pergi entah ke mana, tidak pernah menjenguk sampai Fitri dirawat,” tutur Junti dengan mata berkaca-kaca, Kamis (23/10).

BELUM SEKOLAH
Kaki dan tangan Fitri terlihat tidak normal karena ukurannya sangat kecil. “Tanda-tanda ini sudah terlihat sejak kecil, yah mungkin kurang gizi karena tak ada yang untuk membeli. Makanya sampai sekarang Fitri belum sekolah,” kata Junti seraya mengatakan bahwa Fitri baru tinggal bersamanya sejak satu tahun lalu.

Menurut Junti pula, Fitri tinggal bersama ibunya di Ciomas. Namun, ketika ibunya meninggal beberapa tahun lalu, Fitri dibawa ke rumahnya. “Terpaksa saya bawa karena ayahnya juga pergi tanpa keterangan jelas sampai saat ini,” ungkap Junti seraya berharap pemerintah daerah memperhatikan nasib Fitri.

Bambang, staf Instalasi Rawat Inap (IRI) RSUD Kabupaten Serang menuturkan, selama Oktober ini sudah ada dua penderita gizi buruk yang dirawat. “Hasil laporan yang kami terima baru ada dua gizi buruk yang masuk,” kata Bambang.

Penduduk Miskin Tambah 20 Persen, Di Kalimantan Setengah Juta Buruh Akan Di PHK

Anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit di Provinsi Riau diprediksi akan menambah angka kemiskinan sebesar 20 persen di daerah kaya minyak itu. Di Kalimantan, jatuhnya harga kelapa sawit akan berakibat pada pemutusan hubungan kerja hampir setengah juta pekerja di sektor ini.

Bila dalam dua bulan ke depan gejolak harga tandan buah segar (TBS) juga tidak berubah, 196.467 keluarga petani kelapa sawit swadaya akan masuk dalam kategori miskin.

”Dengan asumsi satu keluarga memiliki empat anggota, maka jumlah penduduk yang terkena imbas anjloknya harga sawit hampir mencapai 1 juta orang atau 20 persen dari total penduduk Riau yang mencapai 5 juta orang. Ditambah angka kemiskinan, menurut data BPS saat ini mencapai 11 persen, maka penduduk miskin Riau akan mencapai 31 persen,” ujar Edyanus Herman Halim, pengamat ekonomi Riau dalam diskusi ”Dampak Anjloknya Harga Kelapa Sawit” oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau di Pekanbaru, Selasa (21/10).

Menurut Edyanus, penghitungan kenaikan angka kemiskinan itu didasarkan pada penghitungan turunnya pendapatan petani sawit dalam sebulan terakhir yang mencapai 77,49 persen. Pada Agustus lalu, harga TBS masih mencapai 1.550 per kilogram dan pada pekan terakhir mencapai Rp 250 sampai Rp 350 per kg.

”Kalau sampai PHK terpaksa dilakukan, tidak hanya berdampak bagi 500.000 pekerja di sektor perkebunan sawit, tetapi juga sekitar 2 juta orang keluarga mereka. Jumlah ini hampir separuh dari jumlah penduduk di Kalbar yang berkisar 4 juta jiwa,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar Ilham Sanusi dalam dialog asosiasi pengusaha kelapa sawit dan karet di Kalbar, Selasa di Pontianak.

Untuk sedikit membantu meringankan beban pengusaha sawit, GPPI Kalbar mengusulkan agar pemerintah pusat menghapuskan pajak ekspor kelapa sawit yang mencapai 5 persen serta membangun tangki penimbunan CPO di Kalbar. Pemerintah diharapkan pula menurunkan harga solar industri bagi industri pengolahan CPO dan menyubsidi pupuk bagi perkebunan sawit

Kasus Gizi Buruk Di Palembang Begitu Mendunia Sehingga ADB Mendonasi Bantuan Untuk Peningkatan Gizi 500 Balita Penderita Gizi Buruk

Pemerintah Kota Palembang mendapatkan dana hibah sebesar 70 juta dollar AS atau sekitar Rp 630 miliar untuk menuntaskan kasus gizi buruk pada balita dan anak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan hingga 2008, lebih dari 500 balita dan anak penderita gizi buruk masih belum tertangani.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Zoel Noerdin, di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (9/10), gizi buruk sampai sekarang masih menjadi persoalan utama kesehatan masyarakat yang belum bisa dituntaskan, baik di tingkat Kota Palembang maupun tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Dia menjelaskan, belum tuntasnya kasus gizi buruk tersebut, antara lain disebabkan persoalan kemiskinan yang berimplikasi pada ketidaktahuan orang tua tentang asupan gizi, terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, dan ketersediaan pangan di tingkat RT.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dipercaya menyusun program peningkatan kesehatan masyarakat, terutama untuk anak balita, anak-anak, dan ibu hamil. Kemudian, Pemkot memperoleh dana hibah untuk proyek perbaikan gizi ini dari Asean Development Bank (ADB) dan pemerintah pusat.

Jumlah dananya mencapai 70 juta dollar AS atau sekitar Rp 630 miliar. Secara keseluruhan, proyek ini sasarannya 1,48 juta anak dan anak balita, serta 500.000 ibu hamil.

Kegiatan ini akan diberikan kepada 1.800 desa dan kelurahan, dengan jumlah bantuan sekitar Rp 140 juta selama tiga tahun.

Kepada pelaksana, penerima, dan pengelola dana proyek ini, Zoel Noerdin mengingatkan agar tidak diselewengkan ke dalam kegiatan di luar koridor yang sudah ditentukan.

Dia menjelaskan sejumlah kegiatan yang tidak boleh didanai dengan dana proyek ini, antara lain membangun gedung baru pos pelayanan terpadu (posyandu), memberikan upah tenaga-gaji bagi petugas kesehatan, membeli obat gizi dan MP-ASI yang telah disediakan dana APBN, dan membeli timbangan/dacin untuk posyandu.

”Jadi, dananya khusus untuk melaksanakan kegiatan peningkatan gizi saja,” katanya.

Sejumlah kegiatan yang diperbolehkan didanai dengan dana proyek itu, antara lain monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak; penyuluhan dan pendidikan kader gizi agar terlatih; kegiatan kelas bagi ibu tentang pola asuh anak, menyusui, dan demonstrasi masak; penyediaan air bersih skala kecil dan sanitasi di sekolah dasar; serta pelatihan warung sekolah dan penjaja makanan tentang gizi.

Pengamat kesehatan ibu dan anak Ida Maharani mengatakan, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik asalkan ada komitmen antara pemerintah dan pelaksana di lapangan. Komitmen ini harus dalam bentuk prioritas manfaat bagi sasaran proyek, yang meliputi ibu hamil, bayi, dan anak.

Dia menyarankan agar dana itu juga dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan peran posyandu. Selama ini, posyandu terbukti bisa bertahan, bahkan bisa menjangkau hingga ke masyarakat tingkat RT.

Posyandu awalnya adalah sebuah organisasi pelayanan pencegahan penyakit dan keluarga berencana bagi kalangan istri berusia subur dan anak balita.

Posyandu diharapkan lahir dan dikembangkan atas kesadaran dan upaya masyarakat sendiri, atau partisipasi sosial dari setiap komunitas di desa dan kelurahan. Kegiatan posyandu dilakukan oleh anggota PKK tingkat desa dan kelurahan di bawah koordinasi istri lurah.

Krisis Ekonomi Global Akan Membuat Semakin Banyak Rakyat Kekurangan Makan dan Gizi

Harga bahan bakar dan makanan yang melambung akan menambah 44 juta orang yang kekurangan gizi, demikian laporan yang disiarkan Bank Dunia, Rabu.

Meskipun kenaikan harga bahan bakar dan makanan tak bergejolak dalam beberapa bulan belakangan, harga tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dan memperlihatkan sedikit tanda penurunan mencolok, demikian antara lain isi laporan itu –yang diberi judul “Rising food and fuel prices: addressing the risks to future generations”. Jumlah kekurangan gizi di seluruh dunia akan menjadi 967 juta orang.

Keluarga miskin di seluruh dunia terus terdorong ke tebing kelangsungan hidup, sehingga jutaan anak mengalami kerusakan kesehatan yang tak dapat diperbaiki. Saat banyak keluarga mengurangi pengeluaran, juga terdapat resiko sangat besar bagi kondisi pendidikan anak-anak miskin.

“Meskipun perhatian rakyat di negara maju terpusat pada krisis keuangan, banyak orang lupa bahwa krisis kemanusiaan bahwa krisis kemanusiaan dengan cepat terurai di negara berkembang. (Kondisi) itu mendorong orang miskin ke tebing kelangsungan hidup,” kata Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick.

Ia memperingatkan, “Krisis keuangan hanya akan menambah sulit negara berkembang melindungi rakyat mereka yang paling rentan dari dampak kenaikan harga bahan bakar dan makanan.”

Laporan tersebut, yang direncanakan disiarkan Ahad untuk Komite Pembangunan dalam Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF, menekankan krisis bahan bakar dan makanan dapat memiliki dampak jangka panjang pada negara dan orang miskin.

Pada Mei, Bank Dunai meluncurkan program keuangan cepat bernilai 1,2 miliar dolar AS guna membantu negara miskin menanggulangi krisis makanan. Sejak itu, sebanyak 850 juta dolar AS telah disediakan untuk mendanai program pembenihan, penanaman pohon dan makanan.

Pada April, Zoellick menyerukan Kesepakatna baru bagi Kebijakan Pangan Global, yang meliputi tindakan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memberi bantuan segera bagi petani dan orang miskin dan pada saat yang sama dilakukan peningkatan produksi makanan

Hak Dasar Rakyat Tidak Dapat Dipenuhi Oleh Negara

Berjubelnya pemudik dalam gerbong kereta, kapal laut, serta jalan raya yang dipenuhi ratusan ribu sepeda motor pemudik seharusnya membuat negara malu. Tak tersedianya kendaraan umum yang memadai untuk memfasilitasi arus mudik yang selalu berulang setiap tahun menampakkan ketidakmampuan negara memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya.

”Sebagai bagian dari hak budaya dan hak dasar warga, negara seharusnya memfasilitasi mereka dengan transportasi yang manusiawi,” kata Ketua Forum Warga Kota Azas Tigor Nainggolan ketika dihubungi Kompas, Kamis (2/10) di Jakarta.

Apalagi, hak dasar itu juga menjadi bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang juga telah diakui Indonesia. Lebih lanjut Tigor mengatakan, kondisi yang tampak saat ini bukan sesuatu yang baru.

Seharusnya negara belajar dan berupaya keras meningkatkan pelayanan. Apalagi mudik adalah peristiwa tahunan.

Pemerintah, tuturnya, seharusnya tidak kalah dari para pemodal. Sebagaimana diberitakan, beberapa perusahaan memfasilitasi warga untuk mudik dengan menyediakan kendaraan umum yang memadai.

Jika pemodal mampu mengoordinasikan dan berinisiatif membantu warga untuk mudik dan menyediakan fasilitas bagi mereka, seharusnya negara jauh lebih mampu melakukannya. ”Tetapi, ternyata tidak demikian. Pemerintah justru sibuk membangun citra diri,” kata Tigor.

Ia menganjurkan, seharusnya negara tidak serta-merta menyerahkan tanggung jawabnya kepada pemodal. ”Jika demikian, artinya negara kalah dari pemodal,” kata Tigor.

Menurut dia, negara dapat mengorganisasikan kemampuannya dalam pelayanan publik yang lebih memadai. Mengapa demikian? Karena negara bertanggung jawab dan berwenang untuk menjamin kesejahteraan umum.

Tanggung jawab bersama

Dihubungi secara terpisah, guru besar emeritus Universitas Airlangga Surabaya, Soetandyo Wignyosoebroto, melihat hal itu bukan semata-mata kelalaian negara. ”Masyarakat karena dorongan tradisi memaksakan diri untuk pulang,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, telah berupaya membantu, seperti mengimbau pemudik motor dan memberikan petunjuk untuk menjaga diri. ”Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri,” kata Soetandyo.

Ia justru melihat ada masalah struktural yang mengiringi persoalan itu, yaitu terpusatnya peredaran uang di Jakarta. Ada sentralisasi aktivitas finansial dan itu menjadikan Jakarta menjadi tujuan bagi banyak orang di Indonesia.

Jika negara mampu menghidupkan wilayah-wilayah lain di luar Jakarta sebagai pusat-pusat lain bagi aktivitas keuangan, warga tidak lagi menyerbu Jakarta. Menurut dia, tidak cukup hanya menyebar pusat-pusat kegiatan seperti pabrik di berbagai daerah.