Monthly Archives: November 2008

Sulitnya Mengatasi Kematian Ibu dan Anak Di Tanah Papua

Panas sungguh terik di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (22/11) siang. Sejumlah anak menangis dalam gendongan ibunya. Gerah, barangkali. Mungkin juga lapar. Sebagian, tampak bermain sekedarnya di ruang sempit Posyandu Ottauw, Kampung Sereh.

Ketika pejabat datang, seusai pencanangan Revitalisasi Posyandu dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), anak batita (bawah tiga tahun) dan balita (bawah lima tahun) ditimbang gantung. Sebagian anak memberontak, menangis.

Ada sejumlah anak batita dan balita menderita penyakit kulit serta gizi kurang. Namun, hari itu bukan untuk mendata penyakit tersebut, kecuali untuk menunjukkan aktivitas Posyandu yang dilengkapi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Yoas, seorang ibu (22) berharap bagaimana agar kesehatan anak-anaknya dan juga dirinya bisa lebih diperhatikan. ”Selama ini pelayanan kesehatan hanya dilakukan oleh kader Posyandu,” ujar ibu itu. Harapan ibu Yoas, dan juga ibu-ibu lainnya di Jayapura, sama halnya dengan tekad Provinsi Papua, yang mencanangkan Menuju Papua Baru; Ibu Sehat Anak Sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Bagus Sukaswara mengungkapkan, angka kematian ibu melahirkan di Papua 396 per 100.000 kelahiran hidup dan kematian bayi 52 per 1.000 kelahiran hidup.

”Yang mendesak, ini persoalan krusial dan kritis, adalah penyediaan tenaga kesehatan yang berdaya tinggal tinggi. Kalau tidak, saya khawatir, ibu-ibu hamil dan bayi di pelosok-pelosok kampung di Papua, terancam tidak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan sebagaimana mestinya,” ujar Bagus.

Direktur Bina Kesehatan Ibu Departemen Kesehatan Sri Hermiyanti Yunizarman mengakui, Papua merupakan satu dari 13 provinsi di Indonesia yang angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, cakupannya di bawah 75 persen.

Menurutnya, saat ini derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih belum memuaskan. Hal ini antara lain ditandai dengan tingginya angka kematian ibu, yaitu 334/100.000 per kelahiran hidup yang merupakan angka tertinggi di antara negara-negara ASEAN.

Data Depkes menyebutkan, penyebab langsung kematian ibu 28 persen karena pendarahan, eklamsia (24 persen), komplikasi puerperium (8 persen), abortus (5 persen), partus macet/lala (5 persen), trauma obstetrik (5 persen), emboli obstetrik (3 persen), dan lain-lain (11 persen).

Adapun penyebab langsung kematian bayi baru lahir, 29 persen disebabkan berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia (13 persen), tetanus (10 persen), masalah pemberian makan (10 persen), infeksi (6 persen), gangguan hematologik (5 persen), dan lain-lain (27 persen).

Data yang diperoleh Kompas dari Millennium Development Goals dalam laporan 2007/2008 menyebutkan, setiap tahun sekitar 18.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat komplikasi dalam persalinan. Melahirkan yang seyogyanya menjadi peristiwa bahagia, tetapi seringkali berubah menjadi tragedi.

Karena itu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari berharap agar jajaran pemerintah kota dan kabupaten dapat meningkatkan perhatian terhadap status kesehatan, terutama penurunan angka kematian ibu dan anak.

Kondisi Kritis

Kepala Dinas Kesehatan Papua Bagus Sukaswara melukiskan kondisi pelayanan kesehatan di daerahnya sebagai krusial dan kritis. Ia melukiskan, tingginya angka kematian ibu dan anak di Papua karena pertolongan persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan masih di bawah 75 persen. Bidan atau tenaga kesehatan jumlahnya pun tak lebih dari 60 persen.

”Jumlah bidan yang ada sekarang tak lebih dari 1.000 orang. Dari jumlah yang ada itu, jika mereka menikah, sering 'lari', maksudnya mengikuti kepindahan suaminya, yang umumnya polisi dan tentara,” ujarnya.

Di Papua ada 3.300 kampung. Terbuka lebar untuk menjadi bidan di sana. Persoalannya, profesi bidan kurang diminati, karena medan tugas yang jauh di pelosok.

”Bekerja sebagai bidan, yang dibutuhkan adalah sepatu yang baik, kaki yang kuat dan berdaya tinggal tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, banyak banyak masyarakat yang memilih untuk persalinan secara tradisional, tanpa dibantu bidan. ”Bukan cuma di Papua, di daerah lain juga begitu,” kata Direktur Bina Kesehatan Ibu, Departemen Kesehatan, Sri Hermiyanti.

Ia menggambarkan, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia sekitar 75 persen sehingga masih banyak pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun bayi yang menggunakan cara-cara tradisional.

Banyak ibu-ibu di Papua mengaku lebih memilih tenaga tradisional. Kenapa? Banyak alasan. Salah satunya, karena biayanya murah dan dapat dibayar dengan hasil pertanian atau barang-barang lain. Mereka yakin, tenaga persalinan tradisional lebih mudah ditemukan dan beranggapan bahwa mereka lebih memberikan perawatan pribadi.

Sri Hermiyanti juga mengakui, salah satu kendala utama lambatnya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia adalah hambatan terhadap penyediaan dan akses pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.

Jika pada hari Kesehatan Nasional ke-44 tahun 2008 tema yang diangkat Rakyat Sehat, Kualitas Bangsa Meningkat, maka Kondisi Ibu dan anak di Papua, cerminan kualitas bangsa yang rendah. Cerminan pelayanan kesehatan publik yang rendah.

Siapa sangka, di balik tanah Papua yang kaya, ternyata kesehatan masyarakatnya memprihantinkan…

Krisis Ekonomi Membuat Makin Banyak Rakyat Menjadi Miskin … Ayo Kerja Lebih Keras

Imbas krisis ekonomi global semakin nampak nyata pengaruhnya pada perekonomian Indonesia. Dalam hitungan bulan, satu persatu perusahaan bakal bertumbangan.

Ratusan ribu pekerja terancam PHK. Mereka bakal kehilangan sumber pendapatan. Daftar pengangguran makin panjang. Tak hanya itu, pelacuran bakal tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Tindak kejahatan pun mengintai.

Sosiolog Universitas Indonesia Imam B Prasodjo dalam kasus-kasus PHK, orang harus mengambil alternatif untuk mengamankan hidupnya, mengamankan ekonomi keluarga. Jika mereka berasal dari kelas menengah (midle), akan memilih strategi alternatif income sebagai sumber keuangan keluarga. Misalnya menjadi pedagang Kaki-5, buka warung dan menjadi sales.

Berbeda dengan keluarga kelas bawah. PHK dikhawatirkan bakal memunculkan kasus kejahatan. Semakin banyak masyarakat bawah terkena PHK, tingkat kerawanan kejahatan semakin meningkat tajam. Mereka yang tergolong masyarakat paling bawah di antaranya tukang cuci, tukang kebun, satpam dan pekerja kasar. “Memilih kejahatan karena mereka tidak memiliki alternatif apa pun sebagai sumber pendapatan. Mau usaha modal tidak ada. Inilah jalan yang paling gampang,” ujar Sosiolog Universitas Nasional Sigit Pranawa. Jika terjadi PHK besar-besaran, angka kejahatan meningkat tajam. Kota-kota besar akan diserbu sektor informal.

Kriminolog UI Erlangga Masdiana, mengatakan kalau pemerintah tidak siap, kemiskinan akibat kesulitan ekonomi akan menimbulkan kriminalitas dimana-mana. Karena itu pemerintah dianjurkan menjaga kestabilan pengamanan, terutama pada beberapa sektor industrial yang ada seperti sektor pariwisata, agro bisnis dan ekonomi informasi.

TAK BISA DIELAKKAN
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi mengaku masalah PHK tak bisa dielakkan. Kondisi ini terjadi, menyusul krisis ekonomi global yang menyebabkan anjloknya permintaan ekspor yang kini mulai dirasakan para pengusaha di tanah air.

Begitu pula pasar di dalam negeri juga menciut, karena tidak ada daya beli. Sehingga produksi turun jauh. “Akibatnya, para pengusaha terpaksa merumahkan pekerjanya,” katanya.

Ia memperkirakan jumlah pekerja yang bakal terkena PHK tahun depan jauh lebih besar dibanding yang disampaikan Menakertrans Erman Suparno.

CABUT SKB
Di tengah ancaman PHK di sejumlah perusahaan, serikat pekerja/buruh justru melayangkan somasi kepada menteri yang terkait pada SKB. Padahal keberadaan Surat Keputusan Bersama Empat (SKB 4) Menteri merupakan jaring pengaman untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat krisis global.

Kalangan serikat pekerja/buruh meyakini SKB itu lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja, karena juga menyebutkan kenaikan UMP diserahkan pada kehendak pasar sehingga posisi tawar buruh menjadi lemah. “Yang banyak dipermasalahkan kalangan pekerja/buruh adalah isi Pasal 3 dari SKB tersebut yang bunyinya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini yang memicu kalangan pekerja melakukan aksi demo,” kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sjukur Sarto, kepada Pos Kota, Jumat.

Sementara itu Ketua KSPSI Jacob Nuwa Wea mengatakan jika mengacu pada Tap MPR Nomor III/2000 jo UU No 10/2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, SKB itu batal demi hukum karena di luar ketentuan hukum di Indonesia.

1.597 KARYAWAN DIRUMAHKAN
Sekitar 1.597 buruh pada 4 perusahaan tekstil di Kawasan Serang Timur, Banten, dirumahkan. Empat perusahaan tekstil yang merumahkan karyawannya yaitu PT. Panca Plaza Indo Tekstil (PPIT), PT. Grand Pintalan (GP), PT. Sugih Brother (SB) dan PT. Pancawira Brother (PB).

Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, Mapar Suparyadi, mengatakan PT. PPIT merumahkan sebanyak 386 karyawan, PT. GP sebanyak 417, PT. SG 429 dan PT. PB sebanyak 365 buruh. Menurut Mapar alasan perusahaan merumahkan karena pengusaha mengalami kerugian.

Akibat Kurang Makan Banyak Warga Bogor Numpang Makan Pada Kondangan Dengan Modal Uang Seribu dan Baju Batik

Jika perut butuh makan, dan terdesak, ada saja orang punya akal untuk mendapatkannya. Ini terjadi di Bogor. Dengan modal hanya seribu rupiah, orang bisa makan sepuasnya. Tentu, modus ini jangan ditiru….

Ini kisah Eddy (bukan nama sebenarnya), dengan setiap kali hanya bermodal uang seribu rupiah dimasukkan ke dalam amplop, plus sedikit pakaian batik yg rapi, ia sudah bisa makan enak.

”Itu saja modalnya. Selanjutnya menuju ke tempat pesta pernikahan yang dilaksanakan di gedung pertemuan yang mewah,” ujar Eddy sambil senyum, menuturkan ”kebiasaan buruknya” jika terdesak butuh makan.

Biasanya, Eddy dengan tenangnya menandatangani buku tamu. Amplop berisi uang Rp 1.000 yang telah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Lalu dengan tenang melangkah ke dalam gedung. Berputar-putar sejenak, kemudian menuju ke meja hidangan tanpa perlu salaman dengan pengantin dan orangtuanya. Setelah kenyang menikmati hidangan yang enak, selanjutnya melenggang keluar gedung. ”Kenyang deh, hanya dengan uang Rp 1.000,” kata Eddy….

Orang yang ”numpang makan” seperti Eddy ini acap kali muncul di tempat pesta pernikahan yang biaya sewa gedungnya puluhan juta rupiah selama tiga-empat jam seperti di Jalan Raya Pajajaran, Bogor.

Mereka tak bisa dicegah. Karena, penjaga tamu tak akan pernah menanyakan surat undangan kepada tamu yang datang. Tidak seperti kalau hadir pada acara seminar, yang harus menunjukkan bukti pembayaran atau bayar di tempat dan kemudian ditukar tas yang berisi makalah.

Warga daerah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, yang belum lama ini menikahkan anaknya, akhir Oktober lalu, mengungkapkan ia menemukan belasan amplop masing-masing berisi uang Rp 1.000 masuk dalam kotak sumbangan.

”Jangan-jangan, kena deh gua,” katanya dengan nada sedikit kesal atas ulah orang-orang yang numpang makan di kondangan ini. Dan amplop-amplop berisi uang seribuan itu pun diremas lalu diempaskannya ke lantai.

Balita Gizi Buruk Di Bogor Alami Gangguan Paru Paru

Seorang balita berusia 25 bulan menderita marasmus (gizi buruk). Balita itu bernama Annisa warga Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Bogor.

“Kami menerima rujukan dari Puskesmas Citeko untuk menangani bayi tersebut,” ujat dr. Bona Simalungkalit, yang menangani klinik di Puslitbang Gizi Bogor.

Dikatakan, bayi seberat 6,3 kg ini, juga mengalami gangguan paru-paru dan polidactily (jari tangan lebih dari lima ). Bayi ini menunjukan gejala-gejala marasmus seperti kurus, cengeng, rambut tipis, pantat dan ketiak kendur, keriput dan apatis.

Kendati dari pengakuan ibu Anisa, Yusi, anaknya tidak sulit makan, tapi kata dr. Bona pertumbuhannya tidak seimbang antara tinggi dan berat badan karena pola makan yang kurang.

Pengakuan ibu Anisa, Yusi, anaknya mengalami berat badan lahir rendah. “Tapi anak saya nggak susah makan,“ ungkapnya. Ibu dua anak ini menuturkan jika dirinya baru pertama kali ke Puslitbang Gizi. Itupun dibawa petugas puskesmas di tempat tinggalnya.

Puluhan Ribu Balita Mengalami Gizi Buruk Di Sulawesi Selatan

Diperkirakan 72.000 anak di bawah lima tahun atau balita dari 800.000 anak balita di Sulawesi Selatan mengalami gizi buruk. Selain itu, ada 272.000 anak kurang gizi. Namun, pada Januari-Oktober 2008, petugas kesehatan hanya menemukan 94 kasus gizi buruk, tujuh anak di antaranya meninggal dunia.

Data tersebut diungkapkan Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Selatan Astati Made Amin di Makassar, Senin (3/11).

”Perkiraan itu didasarkan hasil Survei Gizi Mikro tahun 2006 yang diperbarui dengan Program Pemantauan Status Gizi 2007. Adapun Program Pemantauan Status Gizi 2008 belum dilakukan,” kata Astati.

Menurut dia, 72.000 anak balita gizi buruk itu tersebar di 23 kabupaten/kota di Sulsel. ”Jumlah anak balita gizi buruk cukup tinggi, tetapi jumlah kasus yang ditemukan sedikit, 94 kasus. Sepanjang 2008, Sulsel beberapa kali menetapkan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk tiap kali ada anak balita gizi buruk meninggal,” katanya.

Terkait kematian Dea Adelia (2) pada Sabtu lalu, pihak Dinkes Sulsel belum menetapkan KLB gizi buruk. Warga Makassar itu demam selama satu bulan dan mengeluarkan cacing dari mulutnya.

Ibu Dea, Nur Fadilah (20), mengaku tidak membawa anaknya ke rumah sakit karena tidak punya uang. Dea baru dibawa ke RS Labuang Baji, Makassar, pada 29 Oktober, tetapi nyawanya tidak tertolong.

”Kami belum mendapat laporan bahwa anak balita itu meninggal karena gizi buruk. Dia didiagnosa meninggal karena sesak napas,” kata Astati.

Adapun jumlah anak balita kurang gizi mencapai 34 persen dari jumlah anak balita di Sulsel. ”Untuk mengatasinya, sejak 2007 kami menyebarkan 180 tenaga pendamping gizi di 180 desa di Sulsel. Program berakhir pada April 2008. Kini kami sedang mengajukan program pemberian makanan tambahan bagi 110 anak balita penderita gizi buruk dengan total anggaran Rp 113 juta,” katanya.

Jaminan kesehatan

Kepala Dinkes Sulsel Muh Saad Bustan menyatakan, kasus Dea seharusnya tidak terjadi karena pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulsel menggratiskan biaya perawatan di rumah sakit pemerintah.

”Ada 2.429.708 penduduk miskin yang terdata di Sulsel telah mendapat kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat sehingga bisa berobat gratis,” kata Saad.

Ia menambahkan, Pemprov Sulsel juga mempunyai Program Jaminan Kesehatan Daerah. Semua pemegang kartu tanda penduduk (KTP) Sulsel, baik yang mampu maupun yang miskin, bisa berobat gratis di 32 rumah sakit pemerintah milik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Sulsel. Untuk tahun 2008, Pemprov Sulsel menganggarkan dana Jaminan Kesehatan Daerah lebih dari Rp 81 miliar.

”Penduduk yang tidak memiliki KTP tetapi memegang surat keterangan tidak mampu dari lurah juga bisa berobat gratis. Masalahnya, masyarakat malas mengurus KTP atau surat keterangan. Kami memang harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat menggunakan hak mereka,” kata Saad

Orangtua Tak Sanggup Bayar Rumah Sakit, Bayi Meninggal – Janji Pemerintah Tinggal Janji Atau Memang Pembohong Akut

Tragedi yang menimpa keluarga miskin seperti cerita tanpa episode akhir. Sebuah keluarga harus kehilangan putra tercintanya yang baru berusia 5 bulan lantaran tak kuat membayar biaya rumah sakit yang selangit.

Muhamad Renaldi, 5 bulan, meninggal dunia di rumahnya Gang Tanjung RT06/04, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (31/10) pagi.

Bayi itu pulang dari Rumah Sakit Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (30/10) petang, setelah dirawat selama 29 hari di rumah sakit tersebut karena sakit panas.

Kepulangan Renaldi sebenarnya bukan atas kemauan keluarga. Namun mereka terpaksa membawa pulang buah hatinya setelah pihak rumah sakit menyodorkan biaya rumah sakit sebesar Rp20 juta.

Bagi Ny. Hariyati, 26, ibu Renaldi, angka itu hampir mustahil dipenuhi, meski cuma membayar 50 persennya saja. Apalagi sang suami kini tak tahu di mana keberadaannya. Hariyati dan bayinya selama ini hanya menggantungkan hidupnya pada Ny. Nani, 43, dan Asih Asmadi, 45, orangtuanya yang cuma seorang pengojek motor.

Melihat biaya yang selangit itu, pihak keluarga memutuskan membawa pulang Renaldi. “Dokter memang menyatakan cucu saya sudah membaik dan bisa dirawat jalan. Tapi saat itu suhu badannya sesungguhnya masih panas dan kondisinya lemah. Yah kami mau bagaimana lagi. Sebenarnya berat untuk membawanya pulang tapi kami tak punya uang,” keluh Nani.

Setelah sang cucu berada di rumah, suhu badannya makin tinggi dan terus menangis. “Esok paginya Renaldi menghembuskan nafas terakhir di pelukan ibunya,” ungkap Nani.

Nani mengakui saat ini pihak RS masih menahan KTP orang tua korban dan suaminya sebagai jaminan. Sebab, kata Nani, jika tidak ada jaminan berupa KTP atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) pasien tidak boleh pulang. ”Entah bagaimana kami harus membayarnya. Sedang untuk bayar uang DP saja kami harus minjam tetangga dan belum bisa dilunasi,” keluh Nani.

RS HAJI BANTAH MENGUSIR
Pihak RS Haji membantah telah mengusir pasien. Bayi itu dipulangkan karena kondisinya sudah membaik. “Kalau terus di rumah sakit justru ia bisa kena penyakit lain karena banyak pasien lainnya,” kata dr. Eli yang menangani sakitnya Renaldi.

Menurutnya, saat datang, bayi lima bulan itu dalam kondisi parah. Berat badannya 4,5 kilo, diare, berak darah dan hasil rontgen menunjukkan sakit paru-paru parah yang ditunjukkan dengan kedua paru-paru berwarna putih. Selain itu, sel darah putih mencapai 54.000 dari kondisi normal 10.000 hingga 15.000. Bayi itu juga menderita gizi buruk.

Diakuinya, ketika pulang bayi itu beratnya 4,1 kilo. Namun, panas tubuhnya 37 derajat dan sudah tak diare atau berak darah lagi. Sel darah putihnya turun menjadi 19.000 dan Hb-nya yang semula 9 menjadi 12,8. “Melihat bayi itu datang dan bisa pulang dalam keadaan lebih baik saya sangat bersyukur.”

Melihat perkembangan kesehatan bayi tersebut, Eli menduga bayi itu meninggal mendadak karena tersedak hingga masukan oksigennya terhanggu dan bisa mengakibatkan kejang. “Masalah tersedak ini yang biasa menyebabkan bayi meninggal mendadak.”

Selama perawatan, sambung dia, keluarga bayi tak pernah diberikan resep sehingga tak perlu mencari obat sendiri. Segala kebutuhan obat hingga susu kedelai diberikan rumah sakit.

Sedangkan Inuthiah, Kepala Bagian Perawatan RS Haji, mengatakan bayi itu bukan pasien Gakin yang bisa seratus persen gratis. Perawatan 20 hari dengan dua kali masuk ruang ICU selama 3 hari, biayanya mencapai Rp 20 juta.

Seminggu setelah perawatan, keluarga bayi baru menyatakan dari keluarga tak mampu. Merekapun memberikan surat keterangan tak mampu (SKTM). Dengan SKTM ini, Dinas Kesehatan DKI melalui Puskesmas akan melihat keluarga itu untuk menentukan besar biaya yang harus ditanggung pasien. Ketika keluar rumah sakit, keluarga diingatkan untuk membayar semampunya. “Dengan SKTM besar biaya yang harus dibayar bukan kami yang menentukan,” ujarnya. “Bisa saja Dinas Kesehatan menilai keluarga itu bisa membayar 20 persen, 50 persen atau bahkan tidak sama sekali.”

Kepala Subdin Pemasaran Sosial dan Informasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Tini Suryanti, yang dihubungi mengaku belum mendapatkan informasi adanya kasus ini. “Saya akan melakukan pengecekan, jika benar terjadi maka akan kami berikan sanksi tegas.”

Sanksi akan diberikan mulai dari surat teguran hingga pemecatan. Apalagi hingga menyebabkan pasien yang bersangkutan meninggal dunia. “Dinkes dapat merekomendasikan ke Depsos unutk melakukan pemecatan terhadap oknum itu jika nantinya terbukti bersalah.”

BOCAH TERSERANG TUMOR GANAS
Di Bogor bayi berusia tiga bulan kini bergelut dengan tumor ganas yang menyerang bagian kepala dan hidungnya. Tumor ganas itu terus membesar hingga menutupi mata sang bocah.

Bayi malang itu, Muhamad Refandi Permana, kini hanya bisa menangis. Kedua orangtuanya yang miskin tidak berdaya untuk memberinya perawatan medis yang memadai. Yusuf, 26, dan istrinya, Yeni, 24, kedua orangtua Refandi, hanya bisa pasrah sambil berharap uluran tangan dermawan.

Refandi memang pernah mendapat perawatan di RSD Ciawi. Menurut dokter yang menangani, sang bocah menderita proptosis os ec susp encephalocele atau tumor ganas. “Saya pasrah dengan kondisi anak saya. Doa saya, semoga ada yang menolongnya,” ujar Yeni yang saat ini tinggal di RT 02/ 02 Desa Bitungsari Kecamatan Ciawi