Monthly Archives: Desember 2008

10.000 Anak Melacur Di Jakarta

Kemiskinan membuat masyarakat harus hidup membanting tulang. Bahkan anak-anak rela mencari duit untuk membantu orangtua termasuk menjadi pelacur sekali. Di Jakarta saja jumlah pelacur anak mencapai sekitar 10.000 orang.

Data ini diungkapkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam evaluasi tahun 2008. “Kejadian ini sangat memprihatinkan. Apalagi berdasarkan data dari Departemen Sosial, sekurangnya 150 ribu anak Indonesia menjadi korban pelacuran anak dan pornografi tiap tahun,” jelas Ketua Umum Komnas PA, Dr.Seto Mulyadi, Senin (22/12).

Menurut Seto Mulyadi, jaringan pelacuran wanita di bawah usia 17 tahun juga menimpa kalangan siswi sekolah. Kondisi ini terjadi merata di kota-kota besar seperti Batam, Bali, Jakarta, Surabaya, Medan, Jogyakarta, Semarang dan Solo. “Anak-anak itu kerap diselundupkan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Jepang.”

Untuk itu, Komnas PA mendesak pemerintah membentuk Kementerian Khusus Anak mengingat begitu dahsyat dan kompleknya persoalan pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Selain itu, pemerintah harus melakukan upaya keras dalam penanganan dampak krisis ekonomi global

Harga Gas Buat Orang Miskin Makin Liar Akibat Kegagalan Pemerintah SBY dan JK

Pemerintah tidak tegas menerapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji ukuran 3 kilogram. Kini, harga barang yang menjadi kebutuhan rakyat miskin itu menjadi liar. Tidak terkendali. Padahal, awalnya pemerintah memaksa rakyat mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas. Pemerintah pun melempar gas ukuran 3 kg ke pasaran dengan dalih membantu rakyat miskin.

“Pemerintah gembar-gembor nyuruh kami pakai gas dengan alasan lebih hemat. Nyatanya sekarang sudah barangnya susah didapat, harganya juga mencekik leher,” kata Ny. Atikah, warga RW 13 Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin (22/12).

Harga resmi gas ukuran 3 kg Rp13 ribu. Tetapi kenyataan di pasaran saat ini harganya sudah berkisar Rp 18 ribu hingga Rp20 ribu. Bagi warga kurang mampu harga itu tentu sangat memberatkan.

Hal senada diungkapkan Ny. Yuyun, warga RW 05 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing. Ia mengaku bingung mengatur uang belanja. Sebab dia menerima uang kebutuhan sehari-hari dari suaminya yang buruh harian hanya pas-pasan. Jika seluruh penghasilan itu harus dikeluarkan hanya untuk gas, lantas untuk membeli kebutuhan lainnya bagaimana?

Sementara itu, antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, sampai kemarin masih cukup panjang. Sejumlah sopir truk pengangkut mengaku masih antre hingga beberapa jam. “Saya datang jam 9 pagi tetapi baru bisa mengisi gas jam 3 sore. Ini sangat merugikan,” kata Supri satu sopir pengangkut gas.

LANGKA DAN MAHAL
Dalam kondisi normal dia rata-rata bisa mengangkut gas ke agen-agen 4 hingga 5 rit dengan upah Rp 20 ribu per rit. Maka kalau sehari hanya dapat satu rit tentu dia mengaku rugi karena membuang banyak waktu tanpa penghasilan yang cukup.

Selain yang berukuran 3 kg, gas ukuran 12 kg juga harganya melambung. Gas ukuran ini sejak beberapa hari lalu harganya naik dari Rp75 ribu per tabung menjadi Rp 80 ribu sampai Rp 90 ribu.

Sejumlah pengecer di Jakarta Timur mengatakan, untuk pasokan gas ukuran 3 kg sulit, ditambah lagi selama tiga hari ini ukuran 12 kg juga ikut-ikutan berkurang. “Kalau pun dapat, jumlahnya turun drastis. Biasanya saya ambil 500 unit untuk ukuran 3 kg dan 12 kg. Sekarang hanya bisa dapat 100 unit,” katanya.

Langkanya gas elpiji ini jelas membuat pembeli berebut di agen dan pengecer, Misalnya, yang terjadi di Kelurahan Penggilingan. “Waduh, biasanya saya beli cukup di pengecer, sekarang mesti berebut di agen dengan para pengecer,” kata Ny Anisah, warga Penggilingan.

Paluli, pengecer di Jl. Raya Pulogebang, malah terpaksa harus berkeliling ke sejumlah agen untuk mendapatkan tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg. “Sudah lima agen saya datangi, tapi semuanya kosong. Payah nih. Kalau pun ada harganya di agen saja sudah Rp 85 ribu untuk ukuran 12 kg. Lantas berapa harus saya jual lagi?” keluhnya.

KACAU
Didi Suryadi, Ketua DPD Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Jakarta, Jabar, dan Banten mengatakan, mahalnya harga jual gas elpiji belakangan ini akibat kacaunya sistem distribusi.

“Karena distribusi kacau. Harga gas elpiji yang berlaku di pasar sekarang ini adalah harga kemelut,” katanya kepada Pos Kota.

Di tempat terpisah, Tulus Abadi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai menggilanya harga jual gas elpiji ini karena sikap pemerintah sendiri yang tidak konsisten. Masyarakat sudah disuruh pakai gas elpiji, tapi pemerintah tidak menjamin stok serta jalur distribusi gas elpiji. Karenanya, ia mendesak pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan tata niaga gas elpiji.

HET GAS
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), S Zakaria mengungkapkan, sesuai keputusan Menteri ESDM nomor 3174k/k/12/MEM/2007 tanggal 27 Desember 2007, HET gas 3 kilo hanya Rp4.250/kg atau Rp12.750/tabung. Namun kenyataannya, dibayar masyarakat kecil jauh lebih mahal hingga Rp20 ribu/kg. Sedangkan harga gas 12 kilo, sesuai keputusan direksi Pertamina, hanya Rp 5.750/kilo atau Rp 69 ribu/tabung.

Mahalnya harga gas elpiji 3 kg yang dibayar masyarakat kecil, karena sumirnya penjelasan tentang titik serah. Seharusnya dalam Kepmen ESDM pada butir kelima tentang titik serah bukan sampai ke agen atau pangkalan, tapi ke outlet atau pengecer. “Sehingga agen dan pangkalan tidak memungut ongkos angkut lagi,” paparnya

Mobil Mewah Pejabat dan Rakyat Busung Lapar Hidup Berdampingan Di NTT

Pejabat hidup dalam kemewahan, rakyat miskin menumpuk di tebing sampah; mengais di antara jejal belatung. Kemiskinan enggan pergi di antara jeritan hati yang memilukan. Generasi persadaku hilang satu per satu, yang masih tersisa memandang kekeringan panjang dengan bola mata yang redup. (Ises Pugel, Pesona Hati, 2008).

Provinsi NTT sering dipelesetkan merupakan akronim Nasib Tak Tentu, Nanti Tuhan Tolong, Negeri Tak Terang, Nasib Tetap Tersangka, Numpang Tanda Tangan, atau Neraka Tetap Terbuka. Berbagai akronim negatif itu terungkap dalam seminar ”50 Tahun Sunda Kecil Berlalu” di Kuta, Bali, Rabu (10/12).

umlah rumah tangga miskin di NTT kini 623.137 keluarga. Jika setiap rumah tangga beranggotakan lima orang (dengan asumsi setiap pasangan memiliki tiga anak), ada 3.115.685 warga miskin dari total penduduk NTT 4,4 juta jiwa. Ada 1.283.315 warga termasuk kelas menengah ke atas, yaitu pejabat, pegawai badan usaha milik negara/daerah, elite politik, pengusaha, dan wiraswasta.

Data Dinas Kesehatan NTT menyebutkan, jumlah anak balita per 13 Juni 2008 sebanyak 512.407 orang. Dari jumlah itu, 84.887 anak mengalami masalah gizi. Rinciannya, gizi kurang 72.085 anak, gizi buruk (12.680), busung lapar (112), dan meninggal dunia 25 orang. Data terbaru, jumlah anak balita yang meninggal akibat gizi buruk bertambah lima. Dinas Kesehatan NTT butuh dana Rp 50 miliar untuk mengatasi kasus itu, tetapi yang tersedia hanya Rp 10 miliar.

Ironisnya, kasus gizi buruk cenderung meningkat dari tahun ke tahun pada saat pemerintah daerah memperoleh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), APBN, dan tugas perbantuan yang terus meningkat. Tahun 2007, total dana dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rp 9,262 triliun, tahun 2008 meningkat menjadi Rp 10,704 triliun, belum termasuk bantuan luar negeri.

Dana sisa lebih perhitungan anggaran 2007 senilai Rp 300 miliar, menurut pemerintah dan DPRD NTT, digunakan untuk menutup defisit anggaran, investasi, dan bayar utang. Pertanyaannya, investasi di bidang apa? Yang kelihatan, pemerintah membiarkan PT Semen Kupang kolaps. Bukan persoalan mudah untuk menelusuri keberadaan dana investasi. Tidak satu instansi pun di jajaran kantor gubernur bisa memberi data.

Korupsi kronis

NTT terkesan sepi dari kasus korupsi karena tidak ada koruptor yang ditangkap. Kalaupun ada yang ditangkap, mereka tidak diproses sampai ke pengadilan. Jaksa dan polisi hanya membeberkan kasus awal, kemudian diam, sampai mereka pindah tugas dari NTT atau pensiun.

Seorang pemakalah dalam nada bercanda bertanya, adakah tuyul pemangsa dana rakyat NTT? Kalau tuyul itu menyengsarakan rakyat, mengapa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menangkap dan membasminya?

Sungguh kontradiktif melihat kemiskinan yang menimpa 623.137 rumah tangga miskin dengan gaya hidup pejabat dan elite politik di NTT. Sebagian besar masyarakat hidup dalam gubuk reyot, hanya mampu mengonsumsi makanan seadanya. Sementara mereka yang mengaku sebagai pelayan masyarakat beserta keluarganya berkelimpahan harta.

Kemewahan hidup pribadi dan kelompok menjadi target dalam lima tahun menduduki jabatan. Di tengah busung lapar dan kemiskinan, pejabat, elite politik, dan anggota keluarga mereka berlomba-lomba memperkaya diri.

Mobil dinas jenis Kijang Innova seharga Rp 200 juta lebih di NTT dinilai tidak layak setelah dipakai 2-3 tahun. Kijang pun diganti dengan Nissan dan jenis mobil baru dan mahal lain yang mulai marak menghiasi jalanan di NTT.

Bahkan, salah satu bupati di Flores membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar. Ada pula bupati yang memiliki mobil pribadi sampai lima unit. Tidak hanya pimpinan instansi, kini hampir semua pejabat eselon II dan III serta seluruh anggota DPRD mendapat mobil dinas. Satu-satunya kabupaten yang tidak membeli mobil sejak tahun 2003 adalah Flores Timur.

Sulit mendata berapa pembelian mobil dinas per tahun di tiap kabupaten. Sejumlah mobil memiliki dua pelat nomor polisi, yakni merah dan hitam. Penggunaan pelat nomor sesuai kepentingan pejabat bersangkutan.

Belum puas dengan mobil mahal, sejumlah pejabat membangun rumah pribadi dengan nilai miliaran rupiah. Di Ruteng, Manggarai, misalnya, ada pejabat membangun rumah yang disebut menggunakan dana pribadi senilai Rp 2 miliar. Rumah itu dibangun di tengah gubuk penduduk yang didera busung lapar.

Di Kota Kupang, rumah dinas gubernur dibangun dengan dana Rp 15 miliar, rumah dinas wali kota Rp 14 miliar, dilengkapi lapangan tenis dan kolam renang. Padahal, ribuan warga kota sedang kesulitan air bersih dan terpaksa mengeluarkan biaya Rp 50.000 per tangki setiap pekan untuk membeli air bersih.

Di Kefamenanu, pemerintah kabupaten dan DPRD membangun gedung DPRD yang rampung awal Desember 2008 dengan nilai Rp 15 miliar. Padahal, di kabupaten itu ada 8.750 anak balita yang mengalami gizi buruk tanpa kelainan klinis dan gizi kurang.

Tidak hanya di kota atau kabupaten, pejabat dan elite lokal juga membangun rumah mewah pribadi dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung di kampung asal, termasuk rumah anggota keluarga.

Sejumlah pejabat memiliki aset di luar NTT, seperti di Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta, misalnya usaha angkutan kota, hotel, tanah, dan rumah mewah dengan kolam renang. Aset-aset itu dikelola keluarga atau dipercayakan kepada pihak lain.

Semua kebijakan dan program pemerintah berakhir pada kepentingan pribadi. Kabupaten Lembata, misalnya, alokasi belanja pegawai 80 persen dan publik 20 persen. Dari 20 persen ini pun, tiga per lima bagian masih dikorupsi.

Masyarakat seperti hidup tanpa pemerintahan. Mereka bergulat dengan kemiskinan, sementara pejabat sibuk memperkaya diri. Persoalan busung lapar dijadikan proyek yang terus bergulir setiap tahun dan setiap pergantian kepala daerah.

Saat busung lapar merebak, dinas kesehatan diperintahkan mencari para korban untuk dirawat ke rumah sakit, puskesmas, atau bekerja sama dengan LSM mengadakan panti rawat gizi buruk. Padahal, persoalan dasarnya adalah minimnya ketersediaan pangan, kesehatan lingkungan, sanitasi, dan air bersih.

Program Anggur Merah (Alokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat) masih bersifat normatif. Dari delapan program prioritas, pemerintah belum bicara potensi NTT yang hendak dikembangkan (pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, atau pertambangan). Bagaimana pemerintah mendorong partisipasi masyarakat agar bangkit dari kemiskinan, bagaimana mengelola bantuan dari dalam dan luar negeri terkait busung lapar, semuanya masih kabur.

Kekeringan panjang melengkapi penderitaan itu. Lingkungan hidup kian buruk. Kerusakan hutan terjadi di mana-mana akibat pertambangan, pembakaran hutan, dan sistem perladangan berpindah. Sementara itu, para pejabat hidup bermewah-mewah di antara warga busung lapar.

93,5 Juta Dollar AS untuk Perbaiki Kondisi Kesehatan Anak

Pemerintah Indonesia dan Unicef menyiapkan dana senilai 93,5 juta dollar AS untuk meningkatkan upaya memperbaiki kondisi anak-anak Indonesia pada tahun 2009 dan mendukung pemenuhan hak-hak mereka.

Perjanjian itu ditandatangani Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas Nina Sardjunani dan Perwakilan Unicef Indonesia Dr Gianfranco Rotigliano di Jakarta, Selasa (16/12). Dana turun 28,5 juta dollar AS dibandingkan tahun 2008. Dana ini untuk mendukung upaya mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak, malnutrisi, akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan, perlindungan anak, dan HIV/AIDS. Program dilaksanakan di 16 provinsi dan 122 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Penurunan anggaran disebabkan pengurangan program penanggulangan tsunami di Aceh dan Nias. Fokus program pindah dari upaya penanggulangan keadaan darurat ke pembangunan pascakonflik berkelanjutan. ”Tahun depan sangat menentukan sukses upaya pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs),” tutur Rotigliano.

Hasil signifikan indikator pencapaian MDGs tampak pada tingginya angka partisipasi murni di sekolah dasar, pengurangan angka kematian bayi, dan peningkatan akses ke air bersih. Malnutrisi, angka kematian ibu, dan terbatasnya akses pada sanitasi yang baik masih stagnan.

Nina Sardjunani mengatakan, tinjauan tahunan oleh Unicef dan para mitranya bisa memperkuat koordinasi antarsektor tingkat nasional dan daerah sehingga program terpadu

Kesenjangan Kian Tajam – Peralihan Pekerja Sektor Informal ke Formal Menjadi Prioritas

Pertumbuhan sektor keuangan telah meningkatkan kesejahteraan, tetapi gagal menaikkan produktivitas dan lapangan kerja. Akibatnya, kesenjangan upah kelompok kaya sektor keuangan dengan kelas menengah ke bawah sektor riil makin tajam.

Demikian laporan tentang Dunia Kerja 2008 yang diluncurkan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), Selasa (16/12) di Jakarta.

Disebutkan, upah manajer eksekutif di 15 perusahaan di Amerika Serikat tahun 2007 lebih besar 500 kali lipat dibandingkan dengan upah pekerja rata-rata setempat. Pola serupa terjadi di Australia, Jerman, Hongkong, Be>w 9738m<landa, dan Afrika Selatan.

Di Indonesia, selama dua dekade, kesenjangan upah jelas terlihat, seperti yang terjadi di China dan Laos. Penurunan kesenjangan upah hanya terjadi di Filipina dan Kamboja.

Menurut Ekonom Kepala ILO Ekkehard Ernst, faktor domestik yang mendorong kesenjangan upah, antara lain, adalah peranan tripartit, kebutuhan terhadap kualitas dan perubahan pola kerja, serta kebijakan pendistribusian pajak yang lemah.

Tripartit, kata Ernst, cenderung mengutamakan pekerja formal ketimbang informal. Kebijakan perpajakan berpengaruh karena 52 persen pendapatan berasal dari pajak tak langsung. Ini yang membebani kelompok miskin.

Oleh karena itu, Ernst berpendapat, meningkatkan negosiasi bipartit antara pekerja dan pengusaha sangat penting guna menekan kesenjangan upah. Selain itu, memperbaiki kualitas dan kuantitas kerja yang meliputi pengupahan, jaminan sosial, serta implementasi pajak progresif.

Langkah lain yang harus dikerjakan adalah memperketat regulasi pasar keuangan tanpa mengabaikan efek sosial.

Empat kali lipat

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengakui, kesenjangan upah antara eksekutif dan pekerja cukup besar.

Dijelaskan, upah rata-rata pekerja formal lebih besar empat kali lipat dari sektor informal. Upah pekerja formal rata-rata Rp 2,4 juta per bulan, sedangkan sektor informal hanya Rp 603.000 per bulan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 102 juta pekerja pada 2008, sebanyak 70,5 juta bekerja di sektor informal.

”Jadi prioritas kita saat ini adalah menarik pekerja informal ke sektor formal agar perlindungan dan kesejahteraan mereka bisa meningkat,” ujar Sofjan.

Deputi Menteri Negara Badan Perencana Pembangunan Nasional Bambang Widianto mengungkapkan, kesenjangan upah terjadi terkait dengan produktivitas. Industri berskala besar dengan pekerja lebih sedikit mampu memberi upah lebih besar dibandingkan dengan sektor informal.

Indonesia, kata Bambang, saat ini membutuhkan pertumbuhan perekonomian yang besar untuk menambah lapangan kerja formal. Stabilitas pertumbuhan ekonomi bisa mempercepat peralihan pekerja informal ke formal.

”Namun, saat ini prioritas utama adalah mengantisipasi pemutusan hubungan kerja dulu,” kata Bambang

Jurang Antara Si Miskin dan Si Kaya Semakin Lebar … Mari Berbagi

Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim ditutup dengan hasil yang menampakkan melebarnya jurang antara negara kaya dan negara miskin. Oleh karena itu, akan diupayakan ada perundingan pendahuluan pada September 2009.

Perundingan pendahuluan September 2009 pada Sidang Umum PBB tersebut bertujuan mempermulus jalannya kesepakatan akan pakta baru pasca-Protokol Kyoto yang direncanakan ditandatangani pada Konferensi Para Pihak (COP)-15 Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) pada Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark.

Konferensi di Poznan, Polandia, yang dimulai dengan COP-14 sejak 1 Desember 2008, berakhir setelah para menteri bernegosiasi hingga Sabtu (13/12) dini hari. Hasilnya, muncul jurang lebar kepercayaan antara negara kaya dan negara miskin terkait dengan komitmen akan dana (adaptasi) dan target pengurangan emisi.

”Poznan mencapai hasil seperti yang diharapkan, tetapi ada catatan yang kurang menggembirakan,” ujar Sekretaris Eksekutif UNFCCC Yvo de Boer, Sabtu.

Sebelumnya, Brasil dan India menuding negara-negara maju tidak menunjukkan kemurahan hati untuk membantu negara-negara berkembang. Dari dana adaptasi yang diharapkan sekitar 1 miliar dollar AS, negara-negara maju baru memberikan komitmen sebesar 172 juta dollar AS.

”Kondisi ini mengkhawatirkan. Orang mulai mengambil posisi untuk bersikap keras,” ujar De Boer saat penutupan.

Pertemuan September

Setelah negosiasi yang berjalan tidak seperti yang diharapkan itu, De Boer mengungkapkan dukungannya pada usulan Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk mengadakan pertemuan tentang perubahan iklim pada September 2009 guna melancarkan perwujudan pakta baru pasca-Protokol Kyoto yang akan berakhir 2012.

Pada 11 Desember 2008 Ban mengatakan, ”Saya mempertimbangkan akan mengadakan pertemuan puncak dengan fokus perubahan iklim saat Majelis Umum PBB, September 2009.”

”Berdasarkan pengalaman, terutama saat terjadi negosiasi multilateral yang amat sensitif dan kompleks, pelibatan para pemimpin dunia dan pemerintahan sangat diperlukan dan amat penting,” ujar Ban. Pertemuan puncak serupa dilakukan pada September 2007—menjelang COP-13 UNFCCC di Bali.

Rencananya, pertemuan September 2009 akan melibatkan presiden AS yang baru, Barack Obama. Banyak pihak mengharapkan Obama menjadi pemimpin baru pada perundingan perubahan iklim yang semakin sulit mencapai kesepakatan itu.

”Kami prihatin dengan melebarnya jurang kepercayaan antara negara maju dan berkembang,” ujar Menteri Lingkungan Afrika Selatan Marthinus van Schalkwyk. ”Beberapa negara maju masih bermain petak umpet soal iklim ini,” lanjutnya.

Negara-negara Uni Eropa masih bertahan dengan angka pengurangan emisi 20 persen hingga 2020 walaupun, menurut para ahli, dibutuhkan pengurangan 25-40 persen untuk dapat menahan laju pemanasan global yang kini terjadi

Dua Anak Warga Kampung Bubulak Bogor Menderita Gizi Buruk

Dua bocah warga Kampung Bubulak, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, menderita gizi buruk.

Kedua bocah itu, Maessaroh,12 bulan dan Yudis,7, kondisinya sangat kurus bahkan kedua tangan dan kaki mengecil.

Tak hanya itu, rumah warga yang tinggal di Kelurahan Tegalgundil ini sangat memprihatinkan. Kondisinya tak karuan, terletak di pinggiran sungai dan sudah terbelah, baik tembok maupun gentingnya.

Sang ibu, Upi Sopian mengungkapkan, kedua anaknya hanya makan dua kali dalam sehari.

Soal bantuan yang diberikan pihak kesehatan, Upi menjelaskan bantuan berupa makanan sering diterimanya. “Bantuan pernah kita terima dari puskesmas,” ujarnya.

Pihak puskesmas saat dikonfirmasi karena umurnya lebih dari lima tahun, maka itu sudah bukan kewenangan posyandu.

“Kedunya masuk kategori gizi kurang dan kita aktif mendampingi mereka, bahkan kita ajak keluarganya hingga ke PMI untuk pemeriksaan,” kata Sari.

HALUSINASI IBU
Dokter Klinik Puslitbang Gizi Bona Simanungkalit yang memeriksa kedua bocah itu mengatakan, sama sekali tidak menderita gizi buruk.

“Keduanya hanya salah gizi, karena kondisi ibunya yang mengalami halusinasi dengar dan halusinasi lihat sehingga tak mampu mengurus,” katanya.

Agar kedua bocah itu dapat terawat dan asupan gizinya terpenuhi maka perlu juga penanganan terhadap ibunya.

“Jadi kalau ibunya tidak ditangani serius, bagaimana kedua anaknya bisa diasuh dengan baik,” ujarnya.