Monthly Archives: November 2010

Berpenghasilan Dibawah 200 Ribu Rupiah Per Bulan Adalah Miskin

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis hasil sensus nasional 2010. Salah satu data yang ditampilkan dari sensus tersebut adalah peta kemiskinan di Indonesia.

Menurut Kepala BPS, Rusman Heriawan, untuk mengukur angka kemiskinan agar terpercaya, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

“Garis kemiskinan menjadi suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang,” ujar Rusman seperti dikutip VIVAnews dari hasil survei BPS. Menurut dia, garis kemiskinan ini dibangun oleh dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan.

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan garis kemiskinan non-makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dari hasil survei BPS, selama Maret 2009-Maret 2010, garis kemiskinan rakyat Indonesia mengalami kenaikan sebesar 5,72 persen, yaitu dari Rp200.262,- per kapita per bulan pada Maret 2009 menjadi Rp211.726,- per kapita per bulan pada Maret 2010.

Mereka yang pengeluarannya sebesar itu jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Hingga Maret 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 31,02 juta orang. Ini sebenarnya sudah berkurang 1,51 juta orang dari Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang.

Jumlah itu adalah 13,33 persen dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237 juta orang.

Iklan

Daftar Wilayah Di Indonesia Yang Paling Tertinggal

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemenneg PDT) meluncurkan program Bedah Desa sebagai instrumen untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Menurut Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, saat ini, daerah tertinggal di Indonesia mencapai 183 kabupaten. Nah, provinsi mana yang tercatat paling banyak memiliki kabupaten tertinggal paling banyak?

Berdasarkan data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dari 183 kabupaten, Provinsi Papua memiliki kabupaten daerah tertinggal terbanyak, yakni sebanyak 27 kabupaten.

Terbanyak kedua adalah provinsi Nusa Tenggara Timur, karena mencapai 20 kabupaten, disusul Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 12 kabupaten, dan Kalimantan Barat serta Sulawesi Tengah masing-masing sebanyak 10 kabupaten.

Diketahui pula, dari 183 kabupaten tertinggal, sebanyak 34 kabupaten adalah daerah otonomi baru. Kabupaten tertinggal itu mencakup 26.746 desa atau 35,47 persen dari total 75.410 desa yang ada di Indonesia.

Menurut Helmy, melalui program Bedah Desa tersebut pemerintah menargetkan akan mengeluarkan 50 kapubaten dari ketertinggalan tersebut selama Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua (KIB 2) ini.

“Target selama KIB 2 adalah keluarnya 50 kabupaten dari ketertinggalan,” jelas menteri yang rajin menyambangi daerah-daerah terpencil itu dalam keterangannya yang diterima VIVAnews di Jakarta.

Dia menuturkan, program Bedah Desa bertumpu pada tiga pilar pendekatan yakni agribisnis, berbasis mata pencaharian berkelanjutan, dan berbasis hak. Ketiga pendekatan ini bermuara bagi suatu kerangka kerja yang bertumpu pada tiga aspek dasar yakni partisipasi, penguatan akses, dan reformasi agrarian, serta akuntabilitas.

Selain itu, kata menteri termuda KIB 2 ini, Bedah Desa mengarah pada tiga area penting dalam humanisasi yakni kemandirian, demokrasi, dan kesejahteraan.

“Dengan melalui koordinasi, integrasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan daerah, Bedah Desa dapat menjadi instrumen konsolidasi percepatan daerah tertinggal di daerah tertinggal untuk lepas dari ketertinggalan,” ujarnya.

Dia mengakui, pembangunan perdesaan di daerah tertinggal bukan satu-satunya cara bagi penanganan daerah tertinggal. Namun, melalui Bedah Desa diharapkan pembangunan perdesaan di daerah tertinggal mampu mempercepat upaya pembangunan daerah tertinggal sejajar dengan daerah maju lainnya.

Selama ini, kata Helmy, konsentrasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan di daerah tertinggal terdapat di perdesaan. Padahal, tak bisa dipungkiri, potensi sumber daya alam berlimpah di perdesaan. Di sisi lain, ada banyak program dari kementerian/lembaga juga dijalankan di perdesaan.

“Untuk itulah, Bedah Desa hadir, untuk mengorganisir begbagai input untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal,” tuturnya.

Helmy melanjutkan, operasionalisasi Bedah Desa dijalankan pada tahun depan (2011), melalui tiga tahapan. Pertama, tahap penguatan meliputi fase identifikasi, pengembangan kapasitas, dan penguatan tata kelola, serta fase perdesaan terpadu. Kedua, tahap konsolidasi yakni fase pembentukan pasar. Hetiga adalah tahap kemandirian yakni fase pencapaian dampak.

Konsumsi Terbesar Rakyat Miskin Adalah Rokok dan Bukan Makanan

Merilis angka kemiskinan per Maret 2010 sebanyak 31,02 juta, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa dominasi pengeluaran utama si miskin, 73,5 persen adalah untuk makan. Angka ini hanya berubah sedikit dibandingkan tahun lalu yang tercatat 73,6 persen.

Menurut Rusman, makan menjadi kebutuhan dasar yang dicari pada orang miskin. Setelah itu mereka baru mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk pendidikan dan transportasi dan sisanya untuk kesehatan.

Secara rinci, Rusman memaparkan bahwa komoditi makanan yang dikonsumsi orang miskin itu adalah beras untuk lingkungan perkotaan dengan porsi 25,2 persen, sedang pedesaan mencapai 34,11 persen.

Meski miskin, kebanyakan mereka juga tercatat memenuhi kebutuhan untuk pengeluaran berupa rokok kretek filter sebesar 7,93 persen untuk perkotaan dan di pedesaan sebesar 5,9 persen.

“Meski merokok itu tidak ada gizi, tetap saja merokok ini kami catat karena turut menjadi aktivitas pengeluaran mereka,” kata Rusman di Kantor BPS, Kamis 1 Juli 2010.

Padahal sudah banyak yang tahu bahwa gizi rokok adalah ‘nol’ untuk memenuhi kebutuhan kalori manusia sebesar 2100 kkal per hari. “Faktanya mereka ngrokok meski gizi nol, dan mabok iya,” ujar Rusman mengungkapkan keheranan.

Selain beras diurutan pertama dalam pengeluaran si miskin dan rokok menempati urutan kedua, pengeluaran lainnya untuk mereka yang miskin yakni teralokasi dalam pembelian untuk telur ayam ras 3,42 persen (di perkotaan) dan 2,61 persen (di pedesaan), gula pasir 3,36 persen (di perkotaan) dan 4,34 persen (di pedesaan), mie instan 2,97 persen (di perkotaan) dan 2,51 persen (di pedesaan), tempe 2,24 persen (di perkotaan) dan 1,91 persen (di pedesaan), tahu 2,01 persen (di perkotaan) dan 1,55 persen (di pedesaan) bawang merah 1,36 persen (di perkotaan) dan 1,66 persen (di pedesaan) dan sebesar 1,23 untuk kopi di perkotaan.

Pengeluaran lain untuk perumahan yakni 8,43 persen untuk di kota dan 6,11 untuk di pedesaan. Pengeluaran listrik sebesar 3,30 persen di perkotaan dan sebesar 1,87 persen di pedesaan. Untuk angkutan sebesar 2,48 di perkotaan dan 1,19 persen dipedesaan. Untuk alokasi pengeluaran pendidikan sebesar 2,4 persen di perkotaan dan 1,16 di pedesaan.

11.000 Penduduk Di Kediri Hidup Dalam Kemiskinan

Catatan buruk buat Kota Kediri. Sekitar 11.000 warganya masuk kategori miskin dan mengalami rawan pangan. Mereka tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren.

Kondisi rawan pangan ini terlihat dari data pembagian beras miskin (raskin) dan data dari dinas ketahanan pangan Kota Kediri. Walikota Kediri, Samsul Ashar, membenarkan keadaan tersebut dan meminta masyarakat lebih kreatif dan tidak mengandalkan kebutuhan pokok dari beras saja, namun juga dari bahan lain seperti ketela dan jagung untuk konsumsi.

“Kami berharap masyarakat lebih kreatif dalam mencukupi kebutuhan, jangan selalu berharap pada beras,” harapnya.

Pihaknya dalam waktu dekat ini merencanakan program penanaman tanaman pangan jenis lain di setiap kelurahan. Dana yang dianggarkan untuk program tersebut sebesar Rp 3 juta untuk setiap kelurahan. “Nanti, setiap kelurahan di Kota Kediri akan kami berikan anggaran untuk menjalankan program ini,” bebernya.

Samsul Ashar berjanji program pengentasan rawan pangan tersebut akan dianggarkan dalam APBD 2010. “Mudah-mudahan program ini bisa mengatasi permasalahan rawan pangan,” katanya.

100 Juta Dari 250 Juta Penduduk Indonesia Hidup Dalam Kemiskinan

Jumlah penduduk orang miskin Indonesia berdasarkan hitungan biaya hidup Bank Dunia tercatat 100 juta orang.

Nilai ini hampir tiga kali lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sedangkan penduduk miskin berdasarkan rupiah sebesar 13 persen atau 30 juta orang. “Versi penentuannya banyak, patokannya US$1 pendapatan per hari,” kata ahli ekonomi Megawati-Prabowo, Widya Purnama, dalam diskusi di Media Centre di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, Rabu 3 Juni 2009.

Padahal, dengan kondisi saat ini sulit bagi individu memenuhi kebutuhannya. “Kalau memakai standar Bank Dunia dengan pendapatan US$ 2 per hari, penduduk miskin kita lebih dari 53 persen atau di atas 100 juta orang,” kata Widya.

Besarnya penduduk miskin Indonesia, bisa dibangun dari ekonomi kerakyatan dan belum siap menggunakan ekonomi pasar. Produk pangan utama rakyat seperti minyak, beras serta gas menghindari ekonomi pasar.”Rakyat belum mampu pada liberalisasi pasar. Pemerintah harus punya peran pada rakyat,” katanya.

6,5 Juta Orang di Jawa Tengah Hidup Dalam Kemiskinan

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, saat ini di Provinsi Jawa (Jateng) Tengah masih banyak masyarakat miskin. Jumlahnya mencapai 6,5 juta atau 19,5 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah.

Selain itu, sambungnya, di provinsi yang dia pimpin, sekitar 1,5 juta penduduk masih terbelit masalah pengangguran.

“Yang perlu disiapkan pemerintah adalah peningkatkan kualitas tenaga kerja,” kata Bibit dalam sambutannya ‘Peresmian Technopark Ganesha Sukowati’ di Sragen, Jawa Tengah, Senin 30 Juni 2009.

Hadir dalam acara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Menkopolkam Widodo AS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro. Acara itu juga dihadiri 12 ribu peserta dari wilayah Sragen.

Karena itu, menurut Bibit sebaiknya pemerintah membuat pelatihan-pelatihan untuk kemampuan dalam bekerja sebagai target utama. “Contohnya dengan membuat balai latihan kerja yang menghasilkan tenaga terampil,” tegasnya.

Pemerintah Manipulasi Data Kemiskinan Agar Terlihat Mampu dan Kredibel

Pengamat ekonomi sekaligus anggota Komisi Keuangan DPR RI, Dradjad Wibowo menilai pemerintah telah berhasil menyulap angka kemiskinan.

“Pemerintah melansir sejak Februari 2007 hingga akhir 2008 telah menciptakan 4,47 juta lapangan kerja baru, sementara jumlah pengangguran sebanyak 9,3 juta orang,” katanya saat Dialog “Peran Pengusaha Nasional Menghadapi Krisis Global Dalam Merebut Pasar Lokal” yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Hotel Gran Melia Jakarta, Rabu, 11 Maret 2009.

Dengan jumlah pekerja pada Februari 2007 sebanyak 97,6 juta orang, menurut Dradjad, pemerintah malah merilis data pekerja pada akhir 2008 sebanyak 102 juta orang. Dengan demikian, otomatis jumlah orang miskin pun berkurang.

“Padahal, dari 102 juta orang tersebut yang bekerja di sektor formal hanya 28 persen,” katanya. Sisanya, tersebar di berbagai sektor informal seperti tukang ojek, pak ogah, petani, atau buruh serabutan.

Menurut dia, pemerintah menyulap orang-orang tersebut sebagai keberhasilan membuat orang sedemikian miskin berduyun-duyun menjadi pekerja informal sehingga oleh BPS dicatat sebagai pekerja. “Padahal penghasilannya minim bahkan ada yang nol,” katanya.

Karena itu, Dradjad menyebut tim ekonomi pemerintah sebagai tim ekonomi “David Coperfield”. David adalah seorang pesulap kesohor yang mampu menghilangkan yang seharusnya ada.

Indonesia, menurut Dradjad, sudah termasuk negara yang tercekik karena terjerat utang luar negeri. Jika dihitung, Indonesia sudah membayar US$ 19 miliar lebih banyak dibandingkan utang yang diterima. Teorinya, dengan uang sebanyak itu seharusnya sudah lunas. “Tapi, ini kok belum lunas juga, malah meningkat 39 kali dalam 34 tahun belakangan ini,” katanya.