Category Archives: Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan AS Capai Level Tertinggi

Tingkat kemiskinan Amerika Serikat mencapai level tertinggi dalam dua dekade terakhir. Begitu juga dengan pendapatan rumah tangga yang menurun dari tahun 2010. Ini menggaris bawahi dampak dari buruknya perekonomian selama 7 dekade.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Sensus AS, Selasa (13/9/2011) waktu setempat, memperlihatkan jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan mencapai 15,1 persen. Tingkat kemiskinan berada di level 14,3 persen pada tahun 2009. Nilai tengah pendapatan rumah tangga pun turun 2,3 persen.

Jumlah penduduk AS yang hidup dalam kemiskinan ini adalah yang tertinggi dalam 52 tahun sejak Badan Sensus AS mulai melakukan pendataan. Ini menunjukkan perekonomian semakin memburuk beberapa bulan terakhir. ”Para keluarga bergelut untuk menaruh makanan di atas meja. Dan mereka tidak memiliki daya tawar untuk membantu pemulihan ekonomi,” ujar Isabel Sawhill, Senior Fellow di Brookings Institution, Washington, seperti yang dikutip Bloomberg.

Penduduk miskin AS kini bertambah menjadi 46,2 juta orang dari 43,6 juta orang. Tingkat kemiskinan sebesar 15,1 persen terakhir kali terjadi pada 1993. Sementara nilai tengah penda

Iklan

Tahun 2011 Penduduk Miskin Indonesia Bertambah 5 Juta Orang

Badan Pusat Statistik menghitung jumlah penduduk hampir miskin tahun 2011 bertambah 5 juta jiwa dibandingkan dengan tahun lalu. Sejumlah anggota DPR meminta agar penduduk hampir miskin tersebut juga menjadi target pengurangan kemiskinan.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 antara Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan dalam rapat itu merinci, bertambahnya 5 juta penduduk hampir miskin itu terdiri atas 1 juta jiwa yang ”naik status”, dari miskin ke hampir miskin. Sebanyak 4 juta jiwa lainnya ”turun status”, dari tidak miskin ke hampir miskin.

Dalam sasaran strategis rencana kerja pemerintah 2011-2012, pemerintah menargetkan penduduk miskin adalah 10,5 persen- 11,5 persen, turun dari target APBN-Perubahan 2011, yaitu 11,5 persen-12,5 persen. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 adalah 237.556.363 jiwa.

Penjelasan Rusman tersebut berkaitan dengan polemik di Komisi XI DPR soal penduduk hampir miskin yang tidak dijadikan target pemerintah. Sebagian anggota Komisi XI DPR berpandangan bahwa target pengurangan penduduk hampir miskin harus dijadikan indikator kualitas pertumbuhan ekonomi pada 2012. Anggota lainnya berpandangan tidak perlu.

Arif Budimanta, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, mendesak pemerintah mesti memberikan perhatian serius terhadap penduduk hampir miskin seserius penduduk miskin.

Selama tiga tahun terakhir, Arif melanjutkan, penduduk hampir miskin terus bertambah. Pada tahun 2009, mengacu data BPS, penduduk hampir miskin berjumlah 20,66 juta jiwa atau 8,99 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta jiwa atau 9,88 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2011, jumlahnya bertambah 5 juta jiwa sehingga menjadi total 27,12 juta jiwa atau 10,28 persen total penduduk.

”Artinya, program pengentasan penduduk dari kemiskinan tidak tepat. Padahal dalam RAPBN 2012, alokasinya sebesar Rp 50,9 triliun untuk 28 program pengentasan penduduk miskin,” kata Arif. Penduduk hampir miskin adalah golongan yang rentan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi.

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR—yang juga membahas RAPBN 2012—menegaskan, pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. ”Saat ini, memilih tidak menaikkan harga,” ujar Hatta.

Komisi VII DPR juga menyepakati asumsi makro RAPBN 2012, yakni target produksi minyak siap jual 950.000 barrel per hari dan harga minyak mentah Indonesia 90 dollar AS per barrel. Volume BBM bersubsidi disepakati 40 juta kiloliter dan biaya distribusi dan margin BBM bersubsidi Rp 613,9 per liter

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2012 Dipatok 10,5 Persen

Badan Perenacanaan Pembangunan Nasional mematok target tingkat kemiskinan tahun 2012 sebesar 10,5-11,5 persen. Target tersebut lebih tinggi dari tahun ini, yakni sebesar 12,49 persen dari total penduduk.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bappenas Armida Alisjabana di Jakarta, Rabu (14/9/2011). “Jumlah penduduk tahun ini mencapai 240 juta jiwa. Tahun depan kemungkinan naik sekitar 5 juta jiwa. Kami yakin target bisa tercapai karena kondisi ekonomi sangat memungkinkan,” katanya.

Dia mengatakan, pengurangan kemiskinan bisa dilihat dari seberapa banyak lapangan kerja yang diciptakan. Semakin banyak lapangan kerja, kemiskinan makin berkurang.

“Tahun ini setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa menyerap 370.000 tenaga kerja. Tahun depan serapannya harus lebih besar, yakni 440.000 per 1 persen pertumbuhan,” katanya.

Kemiskinan Akut Di Indonesia dan Cara Menjadikan Mereka Kaya

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2010, ada 31,02 juta penduduk miskin di Indonesia, atau 13,33 persen dari total penduduk Indonesia.

Angka ini turun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebanyak 32,53 juta.

Bagian terbesar penduduk miskin hidup di desa. Mereka ini lalu menoleh perkotaan untuk mengatasi kemiskinan mereka. Maka arus urbanisasi pun mengencang.

Namun karena banyak dari mereka tak cukup terdidik dan tak cukup keahlian, kehadiran mereka di kota malah memindahkan kemiskinan dari desa ke kota atau mempertinggi angka kemiskinan kota.

Keadaan itu terjadi pula di Jakarta. Malah, persaingan hidup yang sengit dan lahan yang kian menyempit, memaksa jutaan orang miskin kota tinggal di daerah-daerah tak layak ditempati, sampai-sampai ada yang harus menempati sudut-sudut yang selain membahayakan dan merusak tata kota, tapi juga bukan haknya.

Mereka ini termasuk yang tinggal di wilayah bantaran rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Diataranya yang terdapat di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, tepatnya depan kampus STIA LAN, Jakarta.

Di sini, bangunan-bangunan semi permanen menyesaki lahan pinggir rel. Bangunan-bangunan ini ditinggali ratusan kepala keluarga yang hanya satu meter dari bibir rel.

Mereka sudah tidak mempedulikan keselamatan diri mereka. Namun, karena sudah biasa, dan pastinya karena dipaksa oleh tuntutan hidup, mereka menjalani juga kehidupan penuh risiko itu.

Kebanyakan dari mereka adalah kaum pendatang yang berurbanisasi dari wilayah-wilayah seperti Indramayu, Cirebon, Madura, dan banyak tempat lainnya.

Setiap keluarga menyesaki ruangan seukuran 3×3 meter persegi yang disusun dari potongan-potongan kayu. Di ruang sesempit ini rata-rata ada tiga orang di dalamnya.

Mereka rata-rata berdagang, tukang bangunan, supir taksi, sopir bajay, tukang ojek, tukang cuci pakaiaan, pembantu rumah tangga, dan profesi informal lainnya.

Jangan anggap mereka gratis menempati gubuk-gubuk itu, sebaliknya mereka harus membayar sewa kepada penghuni awal lahan milik PT KAI tersebut.

“Jangan salah lho, kami ngontrak untuk bisa tinggal di rel ini,” kata Ujang Supriatna (29).

Bayarannya, kata penjual gorengan keliling ini, adalah Rp200 ribu sebulan, dengan fasilitas aliran listrik dan tempat MCK.

Ujang mengaku sudah tiga tahun tinggal di situ. Tentu saja dia tinggal bersama keluarganya.

Mereka sadar

Sulit membayangkan bisa hidup di tempat sesumpek itu. Tapi, mereka bahkan ada yang sudah berpuluh tahun tinggal di situ. “Saya tinggal di sini sejak tahun 1985,” kata Oom komariyah (47).

Ibu rumah tangga beranak tiga itu mengungkapkan kehidupan seperti ini sudah ada sejak dia dan suaminya hijrah dari Tasikmalayua ke Jakarta 25 tahun silam untuk mengadu nasib.

Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Oom membuka warung di sisi rel yang berjarak hanya satu meter dari jalur kereta api, sementara suaminya menjadi tukang bangunan.

Mereka benar-benar sudah terbiasa hidup di kesumpekan, sampai-sampai harus menyimpan properti mereka di luar gubuk. Mereka yang memiliki sepeda motor atau gerobak, terpaksa memarkir asetnya itu di ruang di antara dua rel kereta api.

“Ya mau gimana lagi, orang lahannya sempit,” kata Kosim Rohimat (33).

Kosim berprofesi sebagai pedagang mie ayam dan kadang nyambi menjadi tukang bangunan, sedangkan sang istrinya bekerja sebagai tukang cuci di rumah susun tak jauh dari tempat mereka tinggal.

Bukan hanya kalangan dewasa yang terbiasa di kesumpekan, anak-anak mereka pun terbiasa bermain di wilayah yang tak menyisakan sejengkal pun tanah untuk tempat bermain anak itu.

Meski menganggap gubuk-gubuk itu istananya, tapi mereka sadar telah menempati lahan yang bukan haknya, sehingga kalau ditertibkan mereka akan menerimanya.

“Kita sih terima aja ditertibkan karena memang ini bukan tanah saya,” kata Oom.

Yang Oom dan warga bantaran rel lainnya minta adalah mengkomunikasikannya dulu kepada mereka, jangan asal bongkar dan gusur.

“Ditertibkan sih boleh boleh saja, yang penting diberitahukan kepada semua warga di sini,” kata Usep.

Warga asal Garut ini ingin ada musyawarah terlebih dahulu sebelum ditertibkan, termasuk membincangkan kompensasi untuk mereka.

Warga seperti Oom mengharapkan kompensasi itu diantaranya pinjaman usaha dan biaya pemulangan mereka ke kampung. “Saya sih terima kasih kalau nanti ada bantuan, moga-moga bisa lancarin usaha saya,” kata Oom.

Selama ini hanya keterpaksaan yang membuat mereka tinggal di bantaran rel. Mereka melakukannya dmei mencoba bertahan hidup di Jakarta, apalagi mereka sudah beranak pinak.

Pemerintah sendiri dalam waktu dekat akan menertibkan wilayah bantaran rel, mulai kawasan dekat flyover Slipi sampai kawasan Pintu Air Pejompongan. Jadi termasuk area di mana Oom, Ujang, Kosim dan ratusan keluarga lainnya tinggal.

Penertiban kawasan itu diberlakukan kepada wilayah di dua sisi bantaran rel, yaitu sisi wilayah Petamburan sejauh 1 meter dari rel dan sisi Pejompongan sejauh 5 meter dari rel.

Kiprah Kementerian Sosial

Sebelum penertiban dilaksanakan, ada baiknya mendengar dulu keluhan warga itu yang umumnya berharap mendapatkan kompensasi berupa bantuan modal. Tentu saja sebagai warga negara, mereka berhak difasilitasi negara.

Selama ini mereka mengandalkan pinjaman dari para rentenir karena mana mau bank menyalurkan kredit kepada warga miskin seperti mereka. Mereka menyebut para rentenir dengan “bank keliling”.

“Modal usaha sangat penting bagi kami,” kata Usep.

Pemerintah sendiri, diantaranya Kementerian Sosial, tak berdiam diri menjawab aspirasi warga miskin ini.

Kementerian Sosial sendiri, bersama PT. KAI, menyatakan kesiapannya membantu penduduk miskin yang rumah sumpek mereka itu akan segera ditertibkan. Kementerian akan memberdayakan masyarakat miskin kota, termasuk yang ada di bantaran rel kereta api.

Humas Kementrian Sosial Tati Nurhayati menyatakan, pihaknya siap mendampingi masyarakat yang menempati lahan milik PT. KAI.

Melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Kementeriam Sosial juga siap membantu pemulangan mereka ke kampung asalnya.

“Nantinya mereka akan dipulangkan ke kampung halaman masing masing,” kata Tati.

Khusus anak-anak yang tinggal di kawasan miskin itu, pemerintah menyediakan pelayanan khusus untuk anak balita, anak terlantar dan jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak cacat dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Skema perlindungannya dimaktub dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak(PKSA).

Sejak 2009 hingga 2010, Kementerian Sosial sudah mengalokasikan Rp194 miliar untuk program PKSA dan ini sudah menjangkau 148.890 anak yang memiliki masalah sosial, termasuk 4.884 anak jalanan.

Sementara untuk merespons keluhan seperti disampaikan warga bantaran rel, Kementerian Sosial memiliki progam khusus Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dalam skema ini, kelompok warga miskin bisa mendapat bantuan Rp20 juta. Dengan dana ini warga miskin mesti bisa mengembangkan usahanya sendiri.

Di Palu, Sulawesi Tengah, program KUBE mencatat sukses. Warga miskin yang mendapat bantuan skema ini berhasil mengembangkan usaha batu bata, sementara di Kabupaten Bangli, Bali, program serupa sukses mendorong usaha ternak sapi di sana.

Dengan keberhasilan seperti itu, program serupa bisa pula membantu mengeluarkan Oom dan banyak lagi warga miskin di bantaran rel atau warga miskin perkotaan lainnya, keluar dari jerat kemiskinan

10 Persen Anak Di Manokwari Terkena Kasus Gizi Buruk

Sekitar 10 persen anak balita di Manokwari, Papua Barat, mengalami gizi buruk. Selain rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi ibu hamil dan anak balita, juga terbatasnya ahli gizi.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Manokwari Henri Sembiring, Kamis (31/3), tahun 2010 tercatat 214 dari 2.270 bayi dan anak balita yang ditimbang di posyandu dan puskesmas menderita gizi buruk. Diperkirakan, jumlah sebenarnya lebih besar, sekitar 500 kasus, karena ada 3.039 bayi dan anak balita yang tidak dibawa untuk ditimbang berat badan.

Tahun lalu, dua anak balita meninggal akibat gizi buruk. Padahal, mereka tinggal dekat Manokwari. Bahkan, empat bayi dan anak balita dari masyarakat berpenghasilan tinggi kena gizi buruk.

Penyebab gizi buruk di Manokwari, pertama, rendahnya kesadaran orangtua memberikan asupan gizi yang cukup. Mereka lebih mementingkan menyimpan uang untuk investasi. ”Kami pernah membagikan telur untuk anak balita di Sanggeng, tetapi yang makan bapaknya,” ujar Henri.

Kedua, terbatasnya puskesmas, posyandu, kader posyandu, juga ahli gizi di tiap kecamatan. Dari 22 puskesmas di Manokwari, hanya 16 berjalan baik. Posyandunya hanya 80 persen dari 270 unit yang aktif.

Ketiga, ketahanan dan ketersediaan pangan. Menurut Kepala Seksi Gizi Dinkes Manokwari Mambrasar Nataniel, sumber makanan di Papua berlimpah, tetapi warga belum bisa mengolah. ”Umumnya anak balita kekurangan sumber protein,” kata Mambrasar. Bayi dan anak balita yang menderita gizi buruk banyak di daerah pedalaman, seperti Anggi dan Dataran Izim

Target Angka Kemiskinan Tahun ini Diturunkan Menjadi 12,5%

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi angka kemiskinan tahun ini mampu ditekan menjadi 11,5% hingga 12,5%. Turun sekitar 1% dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,3%.

Direktur Statsitik Harga BPS, Sasmito Wibowo mengatakan, untuk mencapai target tersebut pemerintah harus melewati beberapa hambatan. Diantaranya, upah buruh tani atau bangunan yang rendah. Upah nominal buruh tani saat ini rata-rata Rp 27ribu per hari.

Hambatan lain, yaitu kurangnya pendidikan bagi orang yang kurang mampu. “Sekitar 81% penduduk miskin hanya mampu menamatkan pendidikan sampai Sekolah Dasar,” tandasnya.

Sasmito bilang, perlu kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat miskin melalui penyediaan sarana atau prasarana kehidupan di lokasi kemiskinan yang terpencil, hubungan antar pulau yang masih terputus-putus, dan perbaikan implementasi progaram yang sedang berjalan.

Terhambat Korupsi

Selama ini pertumbuhan ekonomi terhambat KKN dan transisi demokrasi, kesenjangan pembangunan antar daerah dan antara sektor. “Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang terkait dengan pengentasan kemiskinan,”paparnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih banyak yaitu mencapai 13,3% atau 31 juta orang dari total seluruh penduduk Indonesia 240 juta orang. “31 juta itu banyak, perlu kita benahi, tapi tidak bisa selesai dalam waktu 1- 2 tahun,” ujarnya.

Lanjut Hatta, warga miskin sangat sensitif tarhadap harga pangan, dan harga BBM , oleh sebab itu pemerintah mati-matian untuk stabilisasi pangan.

Dia juga menyebut angka kemiskinan di Indonesia setiap tahun terus menurun. Di 2008, angka kemiskinan tercatat mencapai 15,4% dari jumlah penduduk Indonesia, dan terus menurun menjadi 14,2% pada 2009 dan terakhir 13,3% pada tahun lalu.

Pemerintah menganggap masalah pengentasan kemiskinan tidak cukup diselesaikan dengan perdebatan. Pembukaan lapangan kerja dianggap sebagai solusi untuk menciptakan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. “Hal penting lain yang harus dipecahkan pemerintah adalah mengurangi jurang kemiskinan antara masyarakat kaya dan miskin,” imbuh Hatta

Beras Buat Rakyat Miskin Kini Sudah Habis dan Pemerintah Berencana Mewajibkan Rakyat Miskin Makan Gaplek

Meningkatnya jumlah konsumsi beras yang tidak diiringi dengan peningkatan produksi beras secara seimbang, menyebabkan pemerintah berencana untuk mengalihkan pemberian raskin (beras miskin) menjadi pangkin (pangan miskin) pada tahun 2011 mendatang.

Konsep pangkin ini sudah lama disuarakan pemerintah sebagai bentuk penganekaragaman pangan. Nantinya setiap bantuan pangan kepada masyarakat miskin tidak harus dalam bentuk beras, namun disesuaikan dengan makanan pokok wilayah setempat penerima subsidi pangan. Sebab, jika acuannya adalah pemenuhan kebutuhan karbohidrat, maka sesungguhnya tidak hanya beras yang menyediakan zat itu, tapi juga pangan lainnya seperti sagu, singkong, atau jagung.

“Kita mau kurangi makan nasi. Kita akan gencarkan di tahun 2011. Raskin tahun depan diganti pangkin,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Suswono saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (29/12) malam.

Ia menjelaskan, dalam program pangkin ini, salah-satu caranya adalah dengan menggalakkan konsumsi pangan khas daerah, seperti sagu dan singkong dan lain-lain.

“Untuk Maluku, kenapa harus raskin, kan bisa sagu. Atau bisa separuh-separuh, yakni dapat beras dan sagu. Pangan lokal perlu dihidupkan kembali. Misal singkong sudah jalan di beberapa daerah, seperti di Lampung dan Jatim. Ada percobaan yang siap diajukan Maluku (dengan sagu),” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian, Achmad Suryana juga mengatakan, Bulog sebagai penyalur raskin sebaiknya memang tak hanya memberikan beras kepada masyarakat miskin yang sudah terbiasa mengonsumsi pangan jenis lain seperti sagu, jagung, singkong, atau ganyong.

“Raskin dapat disesuaikan dengan makanan pokok masyarakat setempat. Artinya program pangan untuk masyarakat miskin, jenis pangannya tak harus berupa beras, bisa sagu, jagung, singkong, atau ganyong kalau itu memang makanan kebiasaan mereka,” katanya.

Sebenarnya, Kementerian Pertanian telah mewacanakan untuk mengombinasikan beras dalam raskin dengan bahan nonberas.

Bahkan, terkait usulan pengombinasian pangan dalam program raskin itu, awal Oktober lalu Mentan sudah mengirim surat ke tujuh gubernur yang wilayah dinilai bisa melakukan uji coba.

Kepala Pusat Konsumsi dan Keamanan BKP, Mulyono Machmur, menjelaskan, bantuan subsidi yang selama ini memakai beras justru kontraproduktif dengan upaya penganekaragaman pangan. “Dampaknya, dalam beberapa kasus masyarakat Indonesia Timur yang sebelumnya makanan pokoknya adalah sagu justru dengan adanya raskin, malah beralih ke beras,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre Jatim Agusdin Fariedh menyatakan kesiapannya jika memang ada penugasan secara resmi dari pemerintah terhadap program pangkin sebagai variasi dari raskin yang selama ini sudah berjalan.

“Namun, perubahan ini juga harus didahului dengan sosialisasi yang intensif ke masyarakat, khususnya sasaran raskin. Ini agar mereka paham dan tak ada gejolak di kemudian hari,” kata Agusdin.

Ia melanjutkan, pangan nonberas ke masyarakat miskin diharapkan bisa berupa bahan yang sudah diolah setengah jadi. Ini agar lebih tahan lama.

“Misalnya singkong diolah menjadi gaplek atau tepung tapioka. Selain lebih awet, juga memiliki nilai lebih dibanding singkong yang belum diolah,” ujarnya.

Meski begitu, Agusdin juga mengingatkan bahwa tak selamanya harga bahan nonberas lebih murah. Pada musim-musim tertentu bahkan harga jual singkong mendekati atau sama dengan harga beras di pasar. “Ini juga perlu dicermati,” tandasnya