Category Archives: Nusa Tenggara Timur

Mobil Mewah Pejabat dan Rakyat Busung Lapar Hidup Berdampingan Di NTT

Pejabat hidup dalam kemewahan, rakyat miskin menumpuk di tebing sampah; mengais di antara jejal belatung. Kemiskinan enggan pergi di antara jeritan hati yang memilukan. Generasi persadaku hilang satu per satu, yang masih tersisa memandang kekeringan panjang dengan bola mata yang redup. (Ises Pugel, Pesona Hati, 2008).

Provinsi NTT sering dipelesetkan merupakan akronim Nasib Tak Tentu, Nanti Tuhan Tolong, Negeri Tak Terang, Nasib Tetap Tersangka, Numpang Tanda Tangan, atau Neraka Tetap Terbuka. Berbagai akronim negatif itu terungkap dalam seminar ”50 Tahun Sunda Kecil Berlalu” di Kuta, Bali, Rabu (10/12).

umlah rumah tangga miskin di NTT kini 623.137 keluarga. Jika setiap rumah tangga beranggotakan lima orang (dengan asumsi setiap pasangan memiliki tiga anak), ada 3.115.685 warga miskin dari total penduduk NTT 4,4 juta jiwa. Ada 1.283.315 warga termasuk kelas menengah ke atas, yaitu pejabat, pegawai badan usaha milik negara/daerah, elite politik, pengusaha, dan wiraswasta.

Data Dinas Kesehatan NTT menyebutkan, jumlah anak balita per 13 Juni 2008 sebanyak 512.407 orang. Dari jumlah itu, 84.887 anak mengalami masalah gizi. Rinciannya, gizi kurang 72.085 anak, gizi buruk (12.680), busung lapar (112), dan meninggal dunia 25 orang. Data terbaru, jumlah anak balita yang meninggal akibat gizi buruk bertambah lima. Dinas Kesehatan NTT butuh dana Rp 50 miliar untuk mengatasi kasus itu, tetapi yang tersedia hanya Rp 10 miliar.

Ironisnya, kasus gizi buruk cenderung meningkat dari tahun ke tahun pada saat pemerintah daerah memperoleh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), APBN, dan tugas perbantuan yang terus meningkat. Tahun 2007, total dana dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rp 9,262 triliun, tahun 2008 meningkat menjadi Rp 10,704 triliun, belum termasuk bantuan luar negeri.

Dana sisa lebih perhitungan anggaran 2007 senilai Rp 300 miliar, menurut pemerintah dan DPRD NTT, digunakan untuk menutup defisit anggaran, investasi, dan bayar utang. Pertanyaannya, investasi di bidang apa? Yang kelihatan, pemerintah membiarkan PT Semen Kupang kolaps. Bukan persoalan mudah untuk menelusuri keberadaan dana investasi. Tidak satu instansi pun di jajaran kantor gubernur bisa memberi data.

Korupsi kronis

NTT terkesan sepi dari kasus korupsi karena tidak ada koruptor yang ditangkap. Kalaupun ada yang ditangkap, mereka tidak diproses sampai ke pengadilan. Jaksa dan polisi hanya membeberkan kasus awal, kemudian diam, sampai mereka pindah tugas dari NTT atau pensiun.

Seorang pemakalah dalam nada bercanda bertanya, adakah tuyul pemangsa dana rakyat NTT? Kalau tuyul itu menyengsarakan rakyat, mengapa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menangkap dan membasminya?

Sungguh kontradiktif melihat kemiskinan yang menimpa 623.137 rumah tangga miskin dengan gaya hidup pejabat dan elite politik di NTT. Sebagian besar masyarakat hidup dalam gubuk reyot, hanya mampu mengonsumsi makanan seadanya. Sementara mereka yang mengaku sebagai pelayan masyarakat beserta keluarganya berkelimpahan harta.

Kemewahan hidup pribadi dan kelompok menjadi target dalam lima tahun menduduki jabatan. Di tengah busung lapar dan kemiskinan, pejabat, elite politik, dan anggota keluarga mereka berlomba-lomba memperkaya diri.

Mobil dinas jenis Kijang Innova seharga Rp 200 juta lebih di NTT dinilai tidak layak setelah dipakai 2-3 tahun. Kijang pun diganti dengan Nissan dan jenis mobil baru dan mahal lain yang mulai marak menghiasi jalanan di NTT.

Bahkan, salah satu bupati di Flores membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar. Ada pula bupati yang memiliki mobil pribadi sampai lima unit. Tidak hanya pimpinan instansi, kini hampir semua pejabat eselon II dan III serta seluruh anggota DPRD mendapat mobil dinas. Satu-satunya kabupaten yang tidak membeli mobil sejak tahun 2003 adalah Flores Timur.

Sulit mendata berapa pembelian mobil dinas per tahun di tiap kabupaten. Sejumlah mobil memiliki dua pelat nomor polisi, yakni merah dan hitam. Penggunaan pelat nomor sesuai kepentingan pejabat bersangkutan.

Belum puas dengan mobil mahal, sejumlah pejabat membangun rumah pribadi dengan nilai miliaran rupiah. Di Ruteng, Manggarai, misalnya, ada pejabat membangun rumah yang disebut menggunakan dana pribadi senilai Rp 2 miliar. Rumah itu dibangun di tengah gubuk penduduk yang didera busung lapar.

Di Kota Kupang, rumah dinas gubernur dibangun dengan dana Rp 15 miliar, rumah dinas wali kota Rp 14 miliar, dilengkapi lapangan tenis dan kolam renang. Padahal, ribuan warga kota sedang kesulitan air bersih dan terpaksa mengeluarkan biaya Rp 50.000 per tangki setiap pekan untuk membeli air bersih.

Di Kefamenanu, pemerintah kabupaten dan DPRD membangun gedung DPRD yang rampung awal Desember 2008 dengan nilai Rp 15 miliar. Padahal, di kabupaten itu ada 8.750 anak balita yang mengalami gizi buruk tanpa kelainan klinis dan gizi kurang.

Tidak hanya di kota atau kabupaten, pejabat dan elite lokal juga membangun rumah mewah pribadi dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung di kampung asal, termasuk rumah anggota keluarga.

Sejumlah pejabat memiliki aset di luar NTT, seperti di Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta, misalnya usaha angkutan kota, hotel, tanah, dan rumah mewah dengan kolam renang. Aset-aset itu dikelola keluarga atau dipercayakan kepada pihak lain.

Semua kebijakan dan program pemerintah berakhir pada kepentingan pribadi. Kabupaten Lembata, misalnya, alokasi belanja pegawai 80 persen dan publik 20 persen. Dari 20 persen ini pun, tiga per lima bagian masih dikorupsi.

Masyarakat seperti hidup tanpa pemerintahan. Mereka bergulat dengan kemiskinan, sementara pejabat sibuk memperkaya diri. Persoalan busung lapar dijadikan proyek yang terus bergulir setiap tahun dan setiap pergantian kepala daerah.

Saat busung lapar merebak, dinas kesehatan diperintahkan mencari para korban untuk dirawat ke rumah sakit, puskesmas, atau bekerja sama dengan LSM mengadakan panti rawat gizi buruk. Padahal, persoalan dasarnya adalah minimnya ketersediaan pangan, kesehatan lingkungan, sanitasi, dan air bersih.

Program Anggur Merah (Alokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat) masih bersifat normatif. Dari delapan program prioritas, pemerintah belum bicara potensi NTT yang hendak dikembangkan (pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, atau pertambangan). Bagaimana pemerintah mendorong partisipasi masyarakat agar bangkit dari kemiskinan, bagaimana mengelola bantuan dari dalam dan luar negeri terkait busung lapar, semuanya masih kabur.

Kekeringan panjang melengkapi penderitaan itu. Lingkungan hidup kian buruk. Kerusakan hutan terjadi di mana-mana akibat pertambangan, pembakaran hutan, dan sistem perladangan berpindah. Sementara itu, para pejabat hidup bermewah-mewah di antara warga busung lapar.

Iklan