Category Archives: Palembang

Kasus Gizi Buruk Di Palembang Begitu Mendunia Sehingga ADB Mendonasi Bantuan Untuk Peningkatan Gizi 500 Balita Penderita Gizi Buruk

Pemerintah Kota Palembang mendapatkan dana hibah sebesar 70 juta dollar AS atau sekitar Rp 630 miliar untuk menuntaskan kasus gizi buruk pada balita dan anak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan hingga 2008, lebih dari 500 balita dan anak penderita gizi buruk masih belum tertangani.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Zoel Noerdin, di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (9/10), gizi buruk sampai sekarang masih menjadi persoalan utama kesehatan masyarakat yang belum bisa dituntaskan, baik di tingkat Kota Palembang maupun tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Dia menjelaskan, belum tuntasnya kasus gizi buruk tersebut, antara lain disebabkan persoalan kemiskinan yang berimplikasi pada ketidaktahuan orang tua tentang asupan gizi, terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, dan ketersediaan pangan di tingkat RT.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dipercaya menyusun program peningkatan kesehatan masyarakat, terutama untuk anak balita, anak-anak, dan ibu hamil. Kemudian, Pemkot memperoleh dana hibah untuk proyek perbaikan gizi ini dari Asean Development Bank (ADB) dan pemerintah pusat.

Jumlah dananya mencapai 70 juta dollar AS atau sekitar Rp 630 miliar. Secara keseluruhan, proyek ini sasarannya 1,48 juta anak dan anak balita, serta 500.000 ibu hamil.

Kegiatan ini akan diberikan kepada 1.800 desa dan kelurahan, dengan jumlah bantuan sekitar Rp 140 juta selama tiga tahun.

Kepada pelaksana, penerima, dan pengelola dana proyek ini, Zoel Noerdin mengingatkan agar tidak diselewengkan ke dalam kegiatan di luar koridor yang sudah ditentukan.

Dia menjelaskan sejumlah kegiatan yang tidak boleh didanai dengan dana proyek ini, antara lain membangun gedung baru pos pelayanan terpadu (posyandu), memberikan upah tenaga-gaji bagi petugas kesehatan, membeli obat gizi dan MP-ASI yang telah disediakan dana APBN, dan membeli timbangan/dacin untuk posyandu.

”Jadi, dananya khusus untuk melaksanakan kegiatan peningkatan gizi saja,” katanya.

Sejumlah kegiatan yang diperbolehkan didanai dengan dana proyek itu, antara lain monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak; penyuluhan dan pendidikan kader gizi agar terlatih; kegiatan kelas bagi ibu tentang pola asuh anak, menyusui, dan demonstrasi masak; penyediaan air bersih skala kecil dan sanitasi di sekolah dasar; serta pelatihan warung sekolah dan penjaja makanan tentang gizi.

Pengamat kesehatan ibu dan anak Ida Maharani mengatakan, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik asalkan ada komitmen antara pemerintah dan pelaksana di lapangan. Komitmen ini harus dalam bentuk prioritas manfaat bagi sasaran proyek, yang meliputi ibu hamil, bayi, dan anak.

Dia menyarankan agar dana itu juga dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan peran posyandu. Selama ini, posyandu terbukti bisa bertahan, bahkan bisa menjangkau hingga ke masyarakat tingkat RT.

Posyandu awalnya adalah sebuah organisasi pelayanan pencegahan penyakit dan keluarga berencana bagi kalangan istri berusia subur dan anak balita.

Posyandu diharapkan lahir dan dikembangkan atas kesadaran dan upaya masyarakat sendiri, atau partisipasi sosial dari setiap komunitas di desa dan kelurahan. Kegiatan posyandu dilakukan oleh anggota PKK tingkat desa dan kelurahan di bawah koordinasi istri lurah.

Tak Mampu Bayar, Ibu dan Bayi di Palembang Tertahan di Rumah Sakit

Nurhayati (20), warga Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan bayinya belum bisa keluar dari RSUD Palembang Bari karena tidak punya uang untuk melunasi persalinan. Sampai Rabu (6/8), Nurhayati dan bayinya sudah 10 hari berada di rumah sakit.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikantongi Nurhayati ternyata tidak berarti apa-apa untuk terbebas dari tagihan biaya rumah sakit milik pemerintah tersebut. Alasan pihak rumah sakit, Nurhayati tidak terdaftar di RSUD Palembang Bari sebagai warga miskin yang bisa mendapat pengobatan gratis.

Kardin (28), suami Nurhayati yang bekerja sebagai buruh serabutan, tidak mampu melunasi biaya persalinan melalui operasi caesar sebesar Rp 2,5 juta. Setelah dirawat selama empat hari di rumah sakit, seharusnya Nurhayati dan bayi laki-lakinya yang belum diberi nama itu boleh pulang.

Menurut Kardin, istrinya mulai dirawat di RSUD Palembang Bari sejak Minggu (27/7) dan kemudian melahirkan pada Senin (28/7). Kini Kardin kebingungan melunasi tagihan rumah sakit yang semakin membengkak. Bahkan, untuk melunasi biaya rumah sakit selama empat hari saja dia tidak sanggup. Saat ini Nurhayati dan bayinya masih berada di Instalasi Kebidanan RSUD Palembang Bari.

Menurut para perawat, bayi yang dilahirkan Nurhayati dalam keadaan sehat dan bukan bayi prematur. Bayi yang merupakan anak pertama pasangan Kardin-Nurhayati itu lahir dengan berat badan 2,1 kilogram.

Staf Humas RSUD Palembang Bari, Nuzulia, mengatakan, nama Nurhayati tidak terdaftar di rumah sakit sebagai warga miskin karena Nurhayati bukan warga Palembang. Rumah sakit bisa membebaskan biaya persalinan jika Nurhayati menunjukkan surat keputusan dari Bupati Ogan Ilir yang menyatakan Nurhayati adalah warga miskin.

”Solusinya keluarga Nurhayati harus mengurus ke Kantor Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Ogan Ilir. Peraturan terbaru menyebutkan pasien yang memiliki SKTM namanya harus masuk dalam daftar warga miskin supaya dibebaskan dari biaya. Kami tidak bermaksud menghambat atau mempersulit pasien, apalagi ini rumah sakit pemerintah yang banyak melayani pasien tidak mampu,” kata Nuzulia.

Ketua ormas Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Cabang Palembang Eka Syahrudin yang mendampingi Kardin dan Nurhayati mengatakan, persoalan tersebut diperparah dengan terjadinya kesalahan penulisan nama. Di KTP tertulis nama Nurhayati, tetapi di kartu Askeskin tertulis nama Nurhasanah.

”Kami sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini ke Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, tetapi belum ada solusinya. Bahkan dinas terkait lepas tangan. Alasannya, data warga miskin di Ogan Ilir sudah tidak bisa diubah lagi,” kata Eka.

Menurut Eka, berdasarkan peraturan menteri kesehatan, SKTM masih berlaku sampai 1 September, tetapi ternyata tidak ada data mengenai warga miskin.

Eka mengatakan, pihak keluarga tetap berupaya mengeluarkan Nurhayati bersama bayinya. Sebab, semakin lama Nurhayati tertahan di rumah sakit, semakin banyak biaya yang harus dilunasi oleh Kardin yang penghasilannya tak menentu

Warga Kurang Gizi Mudah Ditemui Di Indonesia

Kesunyian ruang rawat anak Rumah Sakit M Hoesin Palembang, Rabu (26/3), terpecahkan oleh erangan Aldino (2), anak balita penderita gizi buruk.Jamilah (52), ibu Aldino, lantas mengusap kepala anaknya itu agar tidur lagi. Senyum tipis untuk anaknya tak bisa menghilangkan kedukaan dan beratnya beban Jamilah.

Iba, dan rasa tidak tega, menjalar saat menyaksikan anak balita asal Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang, itu.

Percakapan dengan Jamilah dimulai dengan tragedi yang menimpa Albagir (2), anak balita asal Kota Palembang, yang meninggal 25 Maret lalu pukul 04.00 di RS M Hoesin. Albagir juga menderita gizi buruk seperti Aldino. ”Meninggalnya Albagir terus menghantui pikiran. Saya takut kehilangan Aldino,” kata Jamilah.

Keprihatinan makin bertambah saat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Sahrul Muhammad menjelaskan hanya dalam waktu 10 hari pada bulan Maret ini sudah ada dua anak balita di Sumsel meninggal di rumah sakit akibat gizi buruk: Farel (3 bulan) dan Albagir (2).

Persoalan gizi buruk di Sumsel merupakan bagian dari merosotnya kesejahteraan warga masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah.

Kasus gizi buruk juga dialami Ana Henuk (26 bulan), warga Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; Dian Susanto (13), warga Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan; dan Muhamad Irfan (4), warga Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Hingga usia 2 tahun lebih, berat badan Ana Henuk hanya 4,2 kg. Tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang. Bola matanya membengkak bersamaan dengan kelopak mata, dan kepala membesar.

Dian Susanto hanya bisa terbaring di rumahnya. Lengan dan kakinya agak bengkok, kepalanya hampir sebesar tubuh. Ia ternyata mengalami tahap tak mampu melihat, bicara, dan berjalan. Menurut ayahnya, Slamet (38), bobot Dian 10 kilogram dan panjang tubuh 150 sentimeter.

Lengan Muhamad Irfan nyaris tak berdaging. Bobotnya cuma 10 kg. Sudah empat minggu tubuhnya panas. Seminggu lalu tungkai kaki kiri terasa amat sakit sehingga tak bisa berjalan. Nurliana Adriati Noor dari Bagian Humas RSUD Abdoel Wahab Sjachranie, Kota Samarinda, mengatakan, Irfan sebelumnya hanya makan nasi, garam, air hangat, dan tak terbiasa minum susu.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel pada Januari-Maret ini saja mencatat sembilan anak balita penderita gizi buruk dirawat di RS M Hoesin. Aldino adalah bungsu tujuh bersaudara. ”Pendapatan suami sebagai petani kecil, sangat kurang untuk hidup layak,” kata Jamilah.

Kondisi yang sama juga dialami orangtua almarhum Albagir. Mereka tinggal di rumah kontrakan di Lorong Asia, Pasar Kuto, Palembang. Alamsyah, ayah Albagir, buruh serabutan.

Siti Farida, ibunda Irfan, mengaku sulit menyediakan makanan bergizi di rumah. Rusdi (29), suaminya, berpenghasilan Rp 500.000 per bulan dari tempatnya bekerja, persewaan tenda nikah. Karena itu yang lebih sering ada di rumahnya hanya nasi, garam, dan air minum. Kadang-kadang, Farida membeli tempe, tahu, dan ikan. Namun, Irfan tak doyan, lalu minta mi instan. ”Uang habis untuk makan dan bayar listrik, susu tak terbeli,” katanya.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel (2007) menunjukkan, dari total 193.782 anak dan anak balita di Sumsel, sebanyak 2.061 anak balita digolongkan gizi buruk dan 20.278 anak balita kurang gizi.

Sayang, saat Ana diperiksakan ke puskesmas, orangtuanya tak diberi tahu bahwa Ana mengalami gizi buruk. Ana cuma diberi vitamin dan obat cacing.

Kepala Sub-Dinas Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan NTT Bobby Koamesah membenarkan, banyak petugas kesehatan di lapangan tidak paham tentang status gizi anak balita sebagaimana terjadi di Maulafa, Kota Kupang, Rote Ndao, dan daerah lain di NTT.