Category Archives: Sulawesi Selatan

Pria Tunanetra Di Sulawesi Selatan Hidup Di Kandang Ayam Sumur Hidupnya

Seorang pria tunanetra di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, hidup sebatangkara di dalam kandang berukuran 3 x 3 meter. Untuk bertahan hidup, Nurung (51)–demikian ia biasa dipanggil, hanya bisa beternak ayam milik warga, tanpa upah dan hanya bagi hasil. Ditemui pada Selasa (6/3/2012) di kandang ayam tempat dia hidup, Nurung sedang menjalani rutinitas bersama ayam-ayamnya.

Warga Dusun Pattiromusu, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, ini telah mengalami kebutaan sejak masih anak balita. Nurung bercerita, peristiwa tragis itu merupakan dampak penyakit cacar yang dideritanya saat berusia 5 tahun. Dua tahun sebelum itu, orangtuanya telah meninggal. Nurung yang sudah tunanetra lalu dibesarkan oleh pamannya. Namun sayang, pamannya pun meninggal saat Nurung masih berumur 16 tahun. Nurung menceritakan kisah hidupnya sambil meneteskan air mata.

Sejak saat itulah, Nurung hidup sebatangkara di tengah kondisi yang serba sulit. Meski demikian, Nurung tak pernah patah semangat. Kandang ayam pemberian warga digunakannya sebagai tempat tinggal, dan juga untuk memelihara ayam milik warga. Tentunya hal ini tidaklah mencukupi, pasalnya butuh waktu berbulan bulan hingga ayam peliharaannya ini berproduksi hingga mendapatkan bagian. Dari hasil pembagian ayam inilah Nurung menjualnya kepada pedagang ayam keliling.

“Hanya itu yang dijual, kalau banyak hasilnya bisa dia tabung untuk membeli beras miskin, karena raskin, kan juga dibeli,” ujar Andi Baso Ishak, warga kampung yang tinggal sekitar 3 kilometer dari kandang Nurung.

Gubuk Nurung yang jauh dari permukiman warga, semakin membuatnya harus berjuang sendirian memenuhi kebutuhan hariannya. Setiap hari, ia harus menempuh jarak 2 kilometer untuk mengambil persedian air dengan menenteng jeriken.

Kepala desa setempat mengaku salut dan prihatin atas ketabahan hati Nurung dalam menjalani kehidupannya. “Kami di sini sangat kasihan sama Nurung, makanya warga di sini rela tanahnya ditinggali sama dia,” ujar Kepala Desa Perdi.

Iklan

Kemiskinan Akut Di Indonesia dan Cara Menjadikan Mereka Kaya

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2010, ada 31,02 juta penduduk miskin di Indonesia, atau 13,33 persen dari total penduduk Indonesia.

Angka ini turun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebanyak 32,53 juta.

Bagian terbesar penduduk miskin hidup di desa. Mereka ini lalu menoleh perkotaan untuk mengatasi kemiskinan mereka. Maka arus urbanisasi pun mengencang.

Namun karena banyak dari mereka tak cukup terdidik dan tak cukup keahlian, kehadiran mereka di kota malah memindahkan kemiskinan dari desa ke kota atau mempertinggi angka kemiskinan kota.

Keadaan itu terjadi pula di Jakarta. Malah, persaingan hidup yang sengit dan lahan yang kian menyempit, memaksa jutaan orang miskin kota tinggal di daerah-daerah tak layak ditempati, sampai-sampai ada yang harus menempati sudut-sudut yang selain membahayakan dan merusak tata kota, tapi juga bukan haknya.

Mereka ini termasuk yang tinggal di wilayah bantaran rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Diataranya yang terdapat di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, tepatnya depan kampus STIA LAN, Jakarta.

Di sini, bangunan-bangunan semi permanen menyesaki lahan pinggir rel. Bangunan-bangunan ini ditinggali ratusan kepala keluarga yang hanya satu meter dari bibir rel.

Mereka sudah tidak mempedulikan keselamatan diri mereka. Namun, karena sudah biasa, dan pastinya karena dipaksa oleh tuntutan hidup, mereka menjalani juga kehidupan penuh risiko itu.

Kebanyakan dari mereka adalah kaum pendatang yang berurbanisasi dari wilayah-wilayah seperti Indramayu, Cirebon, Madura, dan banyak tempat lainnya.

Setiap keluarga menyesaki ruangan seukuran 3×3 meter persegi yang disusun dari potongan-potongan kayu. Di ruang sesempit ini rata-rata ada tiga orang di dalamnya.

Mereka rata-rata berdagang, tukang bangunan, supir taksi, sopir bajay, tukang ojek, tukang cuci pakaiaan, pembantu rumah tangga, dan profesi informal lainnya.

Jangan anggap mereka gratis menempati gubuk-gubuk itu, sebaliknya mereka harus membayar sewa kepada penghuni awal lahan milik PT KAI tersebut.

“Jangan salah lho, kami ngontrak untuk bisa tinggal di rel ini,” kata Ujang Supriatna (29).

Bayarannya, kata penjual gorengan keliling ini, adalah Rp200 ribu sebulan, dengan fasilitas aliran listrik dan tempat MCK.

Ujang mengaku sudah tiga tahun tinggal di situ. Tentu saja dia tinggal bersama keluarganya.

Mereka sadar

Sulit membayangkan bisa hidup di tempat sesumpek itu. Tapi, mereka bahkan ada yang sudah berpuluh tahun tinggal di situ. “Saya tinggal di sini sejak tahun 1985,” kata Oom komariyah (47).

Ibu rumah tangga beranak tiga itu mengungkapkan kehidupan seperti ini sudah ada sejak dia dan suaminya hijrah dari Tasikmalayua ke Jakarta 25 tahun silam untuk mengadu nasib.

Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Oom membuka warung di sisi rel yang berjarak hanya satu meter dari jalur kereta api, sementara suaminya menjadi tukang bangunan.

Mereka benar-benar sudah terbiasa hidup di kesumpekan, sampai-sampai harus menyimpan properti mereka di luar gubuk. Mereka yang memiliki sepeda motor atau gerobak, terpaksa memarkir asetnya itu di ruang di antara dua rel kereta api.

“Ya mau gimana lagi, orang lahannya sempit,” kata Kosim Rohimat (33).

Kosim berprofesi sebagai pedagang mie ayam dan kadang nyambi menjadi tukang bangunan, sedangkan sang istrinya bekerja sebagai tukang cuci di rumah susun tak jauh dari tempat mereka tinggal.

Bukan hanya kalangan dewasa yang terbiasa di kesumpekan, anak-anak mereka pun terbiasa bermain di wilayah yang tak menyisakan sejengkal pun tanah untuk tempat bermain anak itu.

Meski menganggap gubuk-gubuk itu istananya, tapi mereka sadar telah menempati lahan yang bukan haknya, sehingga kalau ditertibkan mereka akan menerimanya.

“Kita sih terima aja ditertibkan karena memang ini bukan tanah saya,” kata Oom.

Yang Oom dan warga bantaran rel lainnya minta adalah mengkomunikasikannya dulu kepada mereka, jangan asal bongkar dan gusur.

“Ditertibkan sih boleh boleh saja, yang penting diberitahukan kepada semua warga di sini,” kata Usep.

Warga asal Garut ini ingin ada musyawarah terlebih dahulu sebelum ditertibkan, termasuk membincangkan kompensasi untuk mereka.

Warga seperti Oom mengharapkan kompensasi itu diantaranya pinjaman usaha dan biaya pemulangan mereka ke kampung. “Saya sih terima kasih kalau nanti ada bantuan, moga-moga bisa lancarin usaha saya,” kata Oom.

Selama ini hanya keterpaksaan yang membuat mereka tinggal di bantaran rel. Mereka melakukannya dmei mencoba bertahan hidup di Jakarta, apalagi mereka sudah beranak pinak.

Pemerintah sendiri dalam waktu dekat akan menertibkan wilayah bantaran rel, mulai kawasan dekat flyover Slipi sampai kawasan Pintu Air Pejompongan. Jadi termasuk area di mana Oom, Ujang, Kosim dan ratusan keluarga lainnya tinggal.

Penertiban kawasan itu diberlakukan kepada wilayah di dua sisi bantaran rel, yaitu sisi wilayah Petamburan sejauh 1 meter dari rel dan sisi Pejompongan sejauh 5 meter dari rel.

Kiprah Kementerian Sosial

Sebelum penertiban dilaksanakan, ada baiknya mendengar dulu keluhan warga itu yang umumnya berharap mendapatkan kompensasi berupa bantuan modal. Tentu saja sebagai warga negara, mereka berhak difasilitasi negara.

Selama ini mereka mengandalkan pinjaman dari para rentenir karena mana mau bank menyalurkan kredit kepada warga miskin seperti mereka. Mereka menyebut para rentenir dengan “bank keliling”.

“Modal usaha sangat penting bagi kami,” kata Usep.

Pemerintah sendiri, diantaranya Kementerian Sosial, tak berdiam diri menjawab aspirasi warga miskin ini.

Kementerian Sosial sendiri, bersama PT. KAI, menyatakan kesiapannya membantu penduduk miskin yang rumah sumpek mereka itu akan segera ditertibkan. Kementerian akan memberdayakan masyarakat miskin kota, termasuk yang ada di bantaran rel kereta api.

Humas Kementrian Sosial Tati Nurhayati menyatakan, pihaknya siap mendampingi masyarakat yang menempati lahan milik PT. KAI.

Melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Kementeriam Sosial juga siap membantu pemulangan mereka ke kampung asalnya.

“Nantinya mereka akan dipulangkan ke kampung halaman masing masing,” kata Tati.

Khusus anak-anak yang tinggal di kawasan miskin itu, pemerintah menyediakan pelayanan khusus untuk anak balita, anak terlantar dan jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak cacat dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Skema perlindungannya dimaktub dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak(PKSA).

Sejak 2009 hingga 2010, Kementerian Sosial sudah mengalokasikan Rp194 miliar untuk program PKSA dan ini sudah menjangkau 148.890 anak yang memiliki masalah sosial, termasuk 4.884 anak jalanan.

Sementara untuk merespons keluhan seperti disampaikan warga bantaran rel, Kementerian Sosial memiliki progam khusus Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dalam skema ini, kelompok warga miskin bisa mendapat bantuan Rp20 juta. Dengan dana ini warga miskin mesti bisa mengembangkan usahanya sendiri.

Di Palu, Sulawesi Tengah, program KUBE mencatat sukses. Warga miskin yang mendapat bantuan skema ini berhasil mengembangkan usaha batu bata, sementara di Kabupaten Bangli, Bali, program serupa sukses mendorong usaha ternak sapi di sana.

Dengan keberhasilan seperti itu, program serupa bisa pula membantu mengeluarkan Oom dan banyak lagi warga miskin di bantaran rel atau warga miskin perkotaan lainnya, keluar dari jerat kemiskinan

Puluhan Ribu Balita Mengalami Gizi Buruk Di Sulawesi Selatan

Diperkirakan 72.000 anak di bawah lima tahun atau balita dari 800.000 anak balita di Sulawesi Selatan mengalami gizi buruk. Selain itu, ada 272.000 anak kurang gizi. Namun, pada Januari-Oktober 2008, petugas kesehatan hanya menemukan 94 kasus gizi buruk, tujuh anak di antaranya meninggal dunia.

Data tersebut diungkapkan Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Selatan Astati Made Amin di Makassar, Senin (3/11).

”Perkiraan itu didasarkan hasil Survei Gizi Mikro tahun 2006 yang diperbarui dengan Program Pemantauan Status Gizi 2007. Adapun Program Pemantauan Status Gizi 2008 belum dilakukan,” kata Astati.

Menurut dia, 72.000 anak balita gizi buruk itu tersebar di 23 kabupaten/kota di Sulsel. ”Jumlah anak balita gizi buruk cukup tinggi, tetapi jumlah kasus yang ditemukan sedikit, 94 kasus. Sepanjang 2008, Sulsel beberapa kali menetapkan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk tiap kali ada anak balita gizi buruk meninggal,” katanya.

Terkait kematian Dea Adelia (2) pada Sabtu lalu, pihak Dinkes Sulsel belum menetapkan KLB gizi buruk. Warga Makassar itu demam selama satu bulan dan mengeluarkan cacing dari mulutnya.

Ibu Dea, Nur Fadilah (20), mengaku tidak membawa anaknya ke rumah sakit karena tidak punya uang. Dea baru dibawa ke RS Labuang Baji, Makassar, pada 29 Oktober, tetapi nyawanya tidak tertolong.

”Kami belum mendapat laporan bahwa anak balita itu meninggal karena gizi buruk. Dia didiagnosa meninggal karena sesak napas,” kata Astati.

Adapun jumlah anak balita kurang gizi mencapai 34 persen dari jumlah anak balita di Sulsel. ”Untuk mengatasinya, sejak 2007 kami menyebarkan 180 tenaga pendamping gizi di 180 desa di Sulsel. Program berakhir pada April 2008. Kini kami sedang mengajukan program pemberian makanan tambahan bagi 110 anak balita penderita gizi buruk dengan total anggaran Rp 113 juta,” katanya.

Jaminan kesehatan

Kepala Dinkes Sulsel Muh Saad Bustan menyatakan, kasus Dea seharusnya tidak terjadi karena pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulsel menggratiskan biaya perawatan di rumah sakit pemerintah.

”Ada 2.429.708 penduduk miskin yang terdata di Sulsel telah mendapat kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat sehingga bisa berobat gratis,” kata Saad.

Ia menambahkan, Pemprov Sulsel juga mempunyai Program Jaminan Kesehatan Daerah. Semua pemegang kartu tanda penduduk (KTP) Sulsel, baik yang mampu maupun yang miskin, bisa berobat gratis di 32 rumah sakit pemerintah milik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Sulsel. Untuk tahun 2008, Pemprov Sulsel menganggarkan dana Jaminan Kesehatan Daerah lebih dari Rp 81 miliar.

”Penduduk yang tidak memiliki KTP tetapi memegang surat keterangan tidak mampu dari lurah juga bisa berobat gratis. Masalahnya, masyarakat malas mengurus KTP atau surat keterangan. Kami memang harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat menggunakan hak mereka,” kata Saad