Category Archives: Tanah Papua

Penduduk Miskin Indonesia Paling Banyak di Papua

Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2009 mencatat Papua sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan penduduk kota dan desa tertinggi dibanding 33 provinsi lain di Indonesia. Posisi ini tidak bergeser dibanding persentase tingkat kemiskinan pada 2008 lalu.

Saat itu Papua menduduki posisi teratas dengan angka 37,08 persen. Per Maret 2009 ini, persentase kemiskinan nasional adalah 14,15 Persen

Posisi kedua sampai kelimaditempati oleh Propinsi Papua Barat (35,71 persen), Maluku (28,23 persen), Gorontalo (25,01 persen)
dan Nusa Tenggara Timur dengan 23,31 persen.

Persentase penduduk miskin ini kalau dilihat dari penyebarannya di pedesaan paling besar berada di provinsi Papua. Tingkat kemiskinan di sini mencapai 46,81 persen atau 732 ribu, paling tinggi dari rata-rata nasional kemiskinan di pedesaan yang hanya 17,35 persen per Maret 2009.

Tingkat kemiskinan di Papua ini, menurut BPS, besarnya juga mengalami peningkatan dibanding Maret 2008 yang hanya 45,96 persen. Namun demikian untuk tingkat penduduk miskin di perkotaan, Papua posisinya lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan rata-rata nasional yang mencapai 10,72 persen. Di Papua, tingkat kemiskinan di perkotaan jumlahnya hanya 6,1 persen atau menduduki peringkat ke 22 dari 33 provinsi.

Posisi kedua penyebaran penduduk miskindi pedesaan ditempati provinsi Papua Barat dengan 44,71 persen atau sebanyak 248 ribu. Sedangkan di posisi ketiga adalah provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin di pedesaan 35,56 persen, Gorontalo menempati posisi keempat dengan 32,82 persen. Posisi kelima ditempati provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase penduduk miskin 25,35 persen.

Untuk kemiskinan ditingkat perkotaan menurut data BPS, dari 33 provinsi, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 28,84 persen. Posisi kedua ditempati oleh Bengkulu dengan 19,16 persen, kemudian Sumatera Selatan dengan 16,93 persen, Lampung 16,78 persen dan posisi kelima Nangroe Aceh Darussalam dengan persentase 15,44 persen.

Untuk propinsi dengan tingkat kemiskinan paling sedikit ditempati oleh DKI Jakarta (3,62 persen), Kalimantan Selatan (5,12 persen) dan Bali dengan 5,13 persen.

Sulitnya Mengatasi Kematian Ibu dan Anak Di Tanah Papua

Panas sungguh terik di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (22/11) siang. Sejumlah anak menangis dalam gendongan ibunya. Gerah, barangkali. Mungkin juga lapar. Sebagian, tampak bermain sekedarnya di ruang sempit Posyandu Ottauw, Kampung Sereh.

Ketika pejabat datang, seusai pencanangan Revitalisasi Posyandu dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), anak batita (bawah tiga tahun) dan balita (bawah lima tahun) ditimbang gantung. Sebagian anak memberontak, menangis.

Ada sejumlah anak batita dan balita menderita penyakit kulit serta gizi kurang. Namun, hari itu bukan untuk mendata penyakit tersebut, kecuali untuk menunjukkan aktivitas Posyandu yang dilengkapi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Yoas, seorang ibu (22) berharap bagaimana agar kesehatan anak-anaknya dan juga dirinya bisa lebih diperhatikan. ”Selama ini pelayanan kesehatan hanya dilakukan oleh kader Posyandu,” ujar ibu itu. Harapan ibu Yoas, dan juga ibu-ibu lainnya di Jayapura, sama halnya dengan tekad Provinsi Papua, yang mencanangkan Menuju Papua Baru; Ibu Sehat Anak Sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Bagus Sukaswara mengungkapkan, angka kematian ibu melahirkan di Papua 396 per 100.000 kelahiran hidup dan kematian bayi 52 per 1.000 kelahiran hidup.

”Yang mendesak, ini persoalan krusial dan kritis, adalah penyediaan tenaga kesehatan yang berdaya tinggal tinggi. Kalau tidak, saya khawatir, ibu-ibu hamil dan bayi di pelosok-pelosok kampung di Papua, terancam tidak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan sebagaimana mestinya,” ujar Bagus.

Direktur Bina Kesehatan Ibu Departemen Kesehatan Sri Hermiyanti Yunizarman mengakui, Papua merupakan satu dari 13 provinsi di Indonesia yang angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, cakupannya di bawah 75 persen.

Menurutnya, saat ini derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih belum memuaskan. Hal ini antara lain ditandai dengan tingginya angka kematian ibu, yaitu 334/100.000 per kelahiran hidup yang merupakan angka tertinggi di antara negara-negara ASEAN.

Data Depkes menyebutkan, penyebab langsung kematian ibu 28 persen karena pendarahan, eklamsia (24 persen), komplikasi puerperium (8 persen), abortus (5 persen), partus macet/lala (5 persen), trauma obstetrik (5 persen), emboli obstetrik (3 persen), dan lain-lain (11 persen).

Adapun penyebab langsung kematian bayi baru lahir, 29 persen disebabkan berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia (13 persen), tetanus (10 persen), masalah pemberian makan (10 persen), infeksi (6 persen), gangguan hematologik (5 persen), dan lain-lain (27 persen).

Data yang diperoleh Kompas dari Millennium Development Goals dalam laporan 2007/2008 menyebutkan, setiap tahun sekitar 18.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat komplikasi dalam persalinan. Melahirkan yang seyogyanya menjadi peristiwa bahagia, tetapi seringkali berubah menjadi tragedi.

Karena itu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari berharap agar jajaran pemerintah kota dan kabupaten dapat meningkatkan perhatian terhadap status kesehatan, terutama penurunan angka kematian ibu dan anak.

Kondisi Kritis

Kepala Dinas Kesehatan Papua Bagus Sukaswara melukiskan kondisi pelayanan kesehatan di daerahnya sebagai krusial dan kritis. Ia melukiskan, tingginya angka kematian ibu dan anak di Papua karena pertolongan persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan masih di bawah 75 persen. Bidan atau tenaga kesehatan jumlahnya pun tak lebih dari 60 persen.

”Jumlah bidan yang ada sekarang tak lebih dari 1.000 orang. Dari jumlah yang ada itu, jika mereka menikah, sering 'lari', maksudnya mengikuti kepindahan suaminya, yang umumnya polisi dan tentara,” ujarnya.

Di Papua ada 3.300 kampung. Terbuka lebar untuk menjadi bidan di sana. Persoalannya, profesi bidan kurang diminati, karena medan tugas yang jauh di pelosok.

”Bekerja sebagai bidan, yang dibutuhkan adalah sepatu yang baik, kaki yang kuat dan berdaya tinggal tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, banyak banyak masyarakat yang memilih untuk persalinan secara tradisional, tanpa dibantu bidan. ”Bukan cuma di Papua, di daerah lain juga begitu,” kata Direktur Bina Kesehatan Ibu, Departemen Kesehatan, Sri Hermiyanti.

Ia menggambarkan, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia sekitar 75 persen sehingga masih banyak pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun bayi yang menggunakan cara-cara tradisional.

Banyak ibu-ibu di Papua mengaku lebih memilih tenaga tradisional. Kenapa? Banyak alasan. Salah satunya, karena biayanya murah dan dapat dibayar dengan hasil pertanian atau barang-barang lain. Mereka yakin, tenaga persalinan tradisional lebih mudah ditemukan dan beranggapan bahwa mereka lebih memberikan perawatan pribadi.

Sri Hermiyanti juga mengakui, salah satu kendala utama lambatnya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia adalah hambatan terhadap penyediaan dan akses pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.

Jika pada hari Kesehatan Nasional ke-44 tahun 2008 tema yang diangkat Rakyat Sehat, Kualitas Bangsa Meningkat, maka Kondisi Ibu dan anak di Papua, cerminan kualitas bangsa yang rendah. Cerminan pelayanan kesehatan publik yang rendah.

Siapa sangka, di balik tanah Papua yang kaya, ternyata kesehatan masyarakatnya memprihantinkan…

172 Warga Lembah Kamuu di Papua Meninggal karena Kolera Tanpa Perhatian Pemerintah

Sebanyak 172 orang dewasa dan anak-anak meninggal akibat kolera di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, sepanjang April hingga 21 Juli 2008. Sejauh ini belum tampak langkah nyata dari pemerintah setempat untuk mengatasi hal tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Kemah Injili Gereja Masehi Indonesia Pendeta Benny Giay, Ketua KPKC Sinode Gereja Kristen Injili Pendeta Dora Balubun, Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura Fr Saul Wanimbo Pr, serta Direktur SKP Keuskupan Timika Br Budi Hermawan OFM, Senin (28/7) di Jayapura.

Benny Giay mengatakan, penyakit itu menyebar di 17 kampung pada dua distrik di Lembah Kamuu dan dua kampung di satu distrik di Paniai. Lembah Kamuu yang semula masuk Kabupaten Nabire kini masuk Kabupaten Dogiyai setelah pemekarannya diresmikan akhir Juni lalu.

Para pemimpin agama itu menyayangkan Pemerintah Kabupaten Nabire, selaku kabupaten induk, dan Pemerintah Provinsi Papua yang belum melakukan tindakan nyata dalam menangani kasus tersebut.

Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Jayapura, Dr Neles Tebay Pr, mengatakan, saat ini masyarakat marah dan curiga ada unsur kesengajaan pemerintah untuk membiarkan penyakit itu agar masyarakat asli meninggal. Amarah warga diwujudkan dengan perusakan dan pembakaran kios pendatang di Moanemani.

Budi Hermawan mengatakan, gereja menerjunkan tim medis Yayasan Caritas Timika ke lokasi. Dokter yayasan melaporkan, warga terkena diare dan kolera. Namun, terbatasnya kemampuan sumber daya dan biaya membuat penyakit itu belum teratasi.

Permintaan pihak gereja untuk bertemu Gubernur Barnabas Suebu untuk melaporkan hal itu belum bisa terlaksana karena gubernur dan wakil gubernur sedang turun kampung.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Bagus Sukaswara yang berada di Boven Digul mendampingi gubernur turun kampung saat dihubungi menyatakan, pihaknya telah menurunkan tim beberapa kali untuk menangani kasus tersebut sejak akhir April.

Departemen Kesehatan juga turun ke lapangan untuk mengevaluasi dinas kesehatan dalam menangani masalah tersebut. Bagus Sukaswara tidak merinci hasilnya karena belum mendapatkan laporan.