Category Archives: Tangerang

Aroma Kebaikan Sentuh Ratusan Janda Miskin

Ratusan perempuan miskin, termasuk mereka yang berstatus janda, berkumpul di depan Kantor Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Selasa (29/7) pagi.

Mereka berkumpul untuk mendapatkan bantuan paket pangan dari PT Indosentra Pelangi, anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memproduksi sirop.

Kepala Desa Rawarengas, M Ingkil, menyatakan, warga desanya memang butuh bantuan. Sebagian besar dari 12.096 penduduk Rawarengas miskin. Sebanyak 380 di antaranya adalah janda. ”Desa kami berada di balik pagar Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tetapi desa kami minus. Banyak warga miskin,” tuturnya.

Menurut Lilis Fauziah, bidan yang bertugas di desa itu, sekitar 80 anak kurang gizi, 40 anak di antaranya menderita gizi buruk. ”Mereka benar-benar kurang makan,” tutur Lilis.

Dana Rp 1,2 miliar

Program yang bekerja sama dengan Rumah Zakat ini disebut Berbagi Aroma Kebaikan. ”Kami menyisihkan Rp 100 dari setiap penjualan satu botol sirop Indofood untuk kami bagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung,” kata Sulianto Pratama, Direktur Utama PT Indosentra Pelangi, dalam sambutannya.

Program ini berlangsung Juli-Oktober 2008. Program ini telah menghimpun dana Rp 1,2 miliar. Dana tersebut akan dibagikan kepada 9.200 janda kurang mampu dan kaum miskin. Menurut Wakil Kepala Divisi Corporate Public Relations Indofood Frans A Toisuta, pembagian paket pangan di Rawarengas merupakan tahap pertama.

PemKot Tangerang Abaikan Hak Hak Rakyat Miskin

TANGERANG – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten Media Warman menilai penolakan Pemerintah Kota Tangerang menyalurkan beras untuk rakyat miskin ke warga sebagai tindakan mengabaikan hak keluarga miskin. Ia juga menyebut tindakan itu sebagai tak patuh kepada negara.Media Warman menyatakan hal itu, Senin (24/3), menanggapi keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang tahun ini menolak menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin).

”Seharusnya Pemkot tak mengganjal distribusi raskin. Apalagi pada situasi sekarang di mana warga sangat butuh bantuan karena harga bahan kebutuhan pokok semakin tinggi,” katanya.

Selain itu, ia menilai Pemkot Tangerang tidak patuh pada negara. Bantuan raskin merupakan program pemerintah pusat untuk mengurangi kemiskinan yang harus didukung seluruh elemen masyarakat, terutama perangkat pemerintahan.

Pemkot Tangerang menolak menyalurkan raskin karena Bulog Banten tidak memberi biaya operasional untuk menyalurkannya. Kondisi tersebut, menurut Sekretaris Daerah Pemkot Tangerang Harry Mulya Zein, membuat pelaksanaan program menjadi tak optimal dan menimbulkan kerawanan penyelewengan.

Keputusan Pemkot Tangerang mengakibatkan sekitar 62.000 keluarga miskin di daerah itu belum bisa menikmati raskin (Kompas, 24/3).

Ketua Komisi B DPRD Kota Tangerang yang membidangi urusan raskin Abas Sunarya mengaku belum tahu niat Pemkot Tangerang tersebut.

Tak menggubris

Berkait dengan tindakan Pemkot Tangerang yang tak segera mengambil jatah raskin sebanyak 1.250 ton, Pemerintah Provinsi Banten sudah dua kali melayangkan surat peringatan kepada Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. Akan tetapi, sampai Senin kemarin Wahidin belum memberi tanggapan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Banten Sigit Suwitarto menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten sudah dua kali memberi surat imbauan kepada Wali Kota Tangerang agar segera menetapkan pagu raskin per kecamatan. Wali Kota juga diminta segera mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada Bulog sehingga raskin bisa segera dibagikan.

”Sudah dua kali kami mengirimkan surat, yang pertama ditandatangani gubernur dan yang kedua kemarin ditandatangani oleh wakil gubernur. Namun, sampai sekarang belum ada realisasinya,” katanya.

Wakil Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional Banten Noorpansyah mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum juga menerima SPA dari Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, jatah raskin Januari-Maret untuk 508.970 keluarga miskin di Kabupaten Tangerang dan 62.508 keluarga miskin di Kota Tangerang belum juga didistribusikan.

Harus sesuai aturan

Sesuai pedoman umum raskin yang dikeluarkan pemerintah pusat, surat keputusan bupati/wali kota tentang pagu raskin per kecamatan, serta pengajuan SPA kepada Bulog, merupakan syarat pendistribusian raskin. Tanpa keduanya, Bulog tidak bisa mengeluarkan jatah raskin.

Selain itu, sesuai aturan, Bulog juga tidak bisa membagikan raskin langsung pada keluarga miskin, seperti keinginan Pemkot Tangerang. ”Bulog hanya bertugas mengirimkan raskin ke titik distribusi, setelah kami menerima SPA dari kabupaten/kota,” ujar Noorpansyah.

Warga Kampung Gang Tali – Rumah Bilik Dan Makan Aking

TANGERANG – Kehidupan puluhan keluarga miskin di Kampung Gang Tali, Desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang sangat mengenaskan. Rumah-rumah mereka sudah berukuran kecil, terbuat dari gedek, dan di antaranya ada yang sudah miring serta nyaris roboh.

Kami yang mengunjungi perkampungan petani derep (buruh tani membantu hasil panen sawah milik orang berpunya) dan sebagian nelayan di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang melihat kondisi kampung yang sangat miskin.

PRIA MENGANGGUR
Kaum prianya, baik remaja, dewasa sampai orangtua, hampir seluruhnya tengah menganggur. Sehingga suasana kampung di tengah terlihat banyak kaum prianya. Ada yang mengobrol ngalor-ngidul sesamanya, namun kebanyakan para pria itu duduk memeluk dengkul di bale-bale rombeng depan rumah sambil termenung.

“Panen memang telah selesai, jadi mereka menganggur lagi,” kata Jaro Uning, tokoh warga kampung itu, Sabtu (15/3).

Kampung itu sendiri sangat kumuh dengan penataan 130-an rumah sekenanya sehingga menciptakan gang-gang berkelok-kelok. Di antara jejelan rumah, ada rumah Keluarga Ny. Tating, Ny. Imi, dan Ny. Marni yang sudah kecil juga berkondisi memprihatinkan.

Rumah itu miring, sehingga perlu ditunjang balok, atau bersandar ke rumah tetangga yang kokoh agar tidak roboh.

“Ya hidup keluarga saya memang begini,” kata Ny. Marni. Suaminya saat ini menganggur, padahal mereka punya 4 anak masih kecil-kecil. Rumahnya sendiri sudah kecil kini harus ditunjang balok dan bersandar ke rumah tetangga yang kokoh.

Ny. Imik mengaku sekeluarga terdiri dari 7 orang, suami, anak dan 3 cucu, kini harus sering mengalami makan nasi aking. Kalau sehabis panen, suami dan anaknya yang menjadi petani derep dengan mendapat upah seperlima bagian panen, maka sekeluarga baru bisa makan nasi. Tetapi 3 bulan setelah itu, mereka makan nasi aking.

BUTUH BANTUAN
“Mereka berharap pemerintah mau mendrop beras bagi warga miskin. “Setahun lalu memang ada, sekarang engga ada lagi,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah Kades Sukadiri dan Camat Sukadiri tidak mendata dan program pendropan raskin yang dijual per kg Rp1.600. “Wah di kampung kita engga pernah ada kades dan camatnya, karena mereka tak pernah mau meninjau ke kampung ini, kalo lagi mau kampanye ma banyak jang,” tutur warga.

Diakui Jaro Uning, kehidupan warganya kini semakin menderita saja. “Kalau ada dermawan yang mau membantu tolong dibawa ke sini!”

H. Nuryadi, Ketua Umum LSM Permata Pantura yang ikut mengunjungi Kampung Gang Tali sempat menyesalkan belum adanya bantuan raskin kepada warga. “Seringkali raskin yang didapat bukannya didistribusi ke warga miskin, malah dijual ke tengkulak.” Dia pun menyesalkan, jarak kampung ini hanya 1 km dari kantor Kecamatan Sukadiri bisa tak terkontrol kemiskinannya.

UPAYA PEMKAB TIDAK MEMADAI

Atep Wahyu, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemkab Tangerang ketika dikonfirmasi program-program membantu warga miskin menuturkan, pemkab terus berupaya membantu warga miskin itu. Di antara dengan mendata mereka untuk mendapat raskin.

Untuk tahun 2008 misalnya telah didata 250.485 rumahtangga miskin (RTM) untuk mendapatkan raskin per bulan 15 kg dengan harga per kg Rp 1.600.

Total permohonan pendropan yang diajukan tahun 2008 sebanyak 360.000 ton raskin ke Banten untuk didrop ke RTM-RTM itu.

Agar warga Kampung Gang Tali mendapatkan raskin ini, semestinya Camat Sukadiri harus mengajukan permohonan raskinnya ke Dinkesos, yang selanjutnya akan dilanjutkan Bulog Banten karena itu bukan tanggung jawab Dinas Kesejahteraan Sosial Pemkab Tangerang.

Warga Mauk Tangerang Makan Hanya Sekali Sehari

TANGERANG – Ibarat tikus kelaparan di lumbung padi. Begitulah potret kehidupan warga Kecamatan Mauk, Tangerang, yang terus dililit kemiskinan di tengah tanah yang subur. Mengais rezeki sekadarnya, makan hanya untuk mengganjal perut. Wajar saja bila 49 balita dari 12 desa di daerah ini menderita gizi buruk.Potret keluarga miskin bisa dilihat di Desa Sasak, Kp. Cibenong, Kec. Mauk, Tangerang, satu dari belasan desa miskin lainnya. Kampung ini dihuni oleh keluarga miskin yang rata-rata berpenghasilan Rp10.000/hari.Rumah penduduk di daerah ini banyak yang masih berupa bilik bambu.

Padahal hamparan sawah yang ditanami padi nan subur mengelilingi perumahan mereka. “Sawah-sawah itu kebanyakan bukan punya kami, banyak yang sudah jadi milik bos yang tinggal di kota, kami cuma buruh,” kata seorang warga.

Beragam pekerjaan dilakukan warga Mauk untuk menyambung hidup. Warga banting tulang mulai dari menjadi jadi kuli panggul, penarik becak, nelayan, buruh tani dengan penghasilan paling banyak sehari Rp15.000. Uang sebesar ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan betul-betul harus dihemat.Sebungkus mie instan yang dimasak dibagi untuk empat anggota keluarga. “Kadang makan sekali sehari, bahkan kadang juga nggak makan.

Dua kali sehari bisa makan sudah sangat bersyukur,” kata Rukedin,46, Ketua RT 17/04 Desa Sasak. Pak RT juga hidup miskin dan sehari-hari mengais rezeki sebagai penarik becak.

Ketiga anaknya pun yang semestinya duduk di bangku SD tak ada yang sekolah lantaran tak mampu. “Duitnya dari mana buat biaya sekolah. Boro-boro sekolah, buat makan saja susah. Makan seketemunya, bisa singkong syukur-syukur nasi,” tambahnya.Bila ketemu nasi, menu tetap sehari-hari adalah kangkung rebus yang bahannya gratis ada di ladang dan ikan asin. Roti di daerah ini adalah makanan yang sangat mewah.Untuk menyambung hidup, tak sedikit warga yang ngasak atau memungut sisa-sisa padi yang baru dipanen di sawah.

GIZI BURUK
Hidup melarat memaksa pasangan Marnawi, 40, dan Mariah, 35, bersikap pasrah terhadap nasib kedua anaknya Sonia,4, dan Hasanudin, 2,5, yang sudah hampir sebulan ini tergolek lemah di atas kasur lusuhnya setelah divonis mengalami gizi buruk.Perut dua balita ini tampak membuncit, dada membusung dan tubuh kurus. Sonia juga menderita kelainan jantung. “Sonia pernah dirawat di rumah sakit, biayanya gratis pakai kartu gakin, tapi belum sembuh juga,” kata Mariah di rumah kumuh berukuran sekitar 4 x 6 meter ini.ASI Mariah nyaris kering karena kurang mengonsumsi makanan bergizi, tetapi Mariah kerap memaksa sang putra untuk menyusu kepadanya. “Dari pada rewel, kadang dipaksain biarpun keluarnya sedikit,” lirih Mariah lagi. Bahkan kerap juga Mariah hanya memberikan air putih dan makan singkong.

KETIDAK PEDULIAN RANO KARNO
Keadaan ini sudah belangsng lama, tapi belum ada perhatian dari Bupati Tangerang. “Saya tahu nama pak bupati H Ismet Iskandar dan wakilnya Rano Karno,” ucap Ny Mariah sambil menyebutkan ketika pemilihan ia dan suaminya memilih Ismet dan Rano karena janji-janji yang diberikan Rano Karno. Ia meminta kepada kedua pejabat ini meninjau daerahnya yang terhimpit kemiskinan apalagi kan Rano Karno cukup kaya menyumbangkan sedikit kekayaannya buat kami kan tidak ada salahnya.

DESA TERPENCIL
Kondisi masyarakat Kecamatan Mauk sekitar 30 km dari Kota Tangerang ini memang dibilang agak terpencil karena tidak ditunjang dengan akses jalan yang baik. “Pejabat mungkin enggan ke Mauk karena jalannya rusak bergerlombang. Kalau hujan bagaikan kubangan kerbau,” ucap Masan, warga.

Menurutnya, seharusnya Pemda Kabupaten Tangerang membangun jalan yang bagus karena ada lokasi wisata Tanjung Kait. Kalau ditempuh dari kantor bupati, kecamatan Mauk bisa mencapai sekitar 50 km.

Petugas Puskesmas Mauk mengatakan di Mauk ada 12 Desa rata-rata anak balitanya mengidap gizi buruk, seluruhnya 49 balita. Pihak Puskesmas sudah berusaha memberikan penyuluhan dan bantuan makanan kepada keluarga balita tersebut, namun masih banyak yang menderita gizi buruk.

KEMISKINAN BUKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Program makanan tambahan yang digulirkan oleh pemerintah, ternyata tidak mampu menghapus persoalan gizi buruk. Data Depkes, penduduk yang menderita gizi buruk saat ini sekitar 4 juta orang termasuk di dalamnya balita.

“Angka ini sudah menurun dibanding tahun 2003 yang mencapai 5,1 juta jiwa,” kata Menkes Siti Fadilah Supari.

Depkes, lanjut Siti Fadilah, telah mengucurkan anggaran untuk penanganan gizi buruk senilai Rp500 miliar per tahun, 85% di antaranya langsung disalurkan ke daerah. “Jadi hanya 15% saja yang dikelola pusat, jadi ini jelas bukan tanggung jawab saya,” tambahnya.

Munculnya kasus gizi buruk apalagi berujung kematian, kata Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Farida Hatta sebenarnya tidak perlu terjadi. “Ego pemerintah, pejabat dan aparat negara telah membuat kondisi yang menimpa rakyat miskin tidak termonitor,” katanya.

Gizi buruk sendiri terjadi tidak semata-mata persoalan kekurangan makanan tetapi kekurangan makan adalah penyebab gizi buruk. Ada banyak kasus gizi buruk yang diawali dengan penyakit tertentu. Tetapi pada kasus ini adalah karena kemiskinan yang akut dan gagalnya pemerintah