Ditemukan 17 Bayi Gizi Buruk di Malang

Di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, masih dapat ditemukan bayi penderita gizi buruk. Terbukti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang tengah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mendapati ada 17 bayi penderita gizi buruk di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung.

Data tersebut diungkapkan penanggungjawab kelompok 14 KKN-UMM Fery Pratama. “Kami sangat prihatin melihatnya,” kata Fery, Jumat (22/7/2011).

“Sengaja kami membuat acara itu, karena kami gerah melihat kondisi kesehatan sebagian balita yang menderita gizi buruk. Acara itu digelar dengan menularkan pengetahuan tentang cara pemberian makan dan susu yang tepat pada ibu-ibu terutama yang mempunyai anak penderita gizi buruk,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Kepala seksi Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan, Kabupaten Malang, Riyanto, pihaknya mengaku akan melakukan pengecekan ke lokasi terlebih dahulu. “Kalau belum mengecek, kami belum bisa mengatakan kasus temuan mahasiswa itu murni gizi buruk atau tidak,” katanya.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Malang, HM Fauzi, angka kelahiran di Kabupaten Malang mencapai 200 ribu bayi per tahun. “Dari angka kelahiran itu, memang masih ada bayi yang kurang gizi. Namun, jumlah bayi kurang gizi itu di bawah satu persen dari angka kelahiran,” kilahnya.

Matius Buta Karena Cacar dan Kini Hidup Menyendiri Di Dalam Hutan Selama 20 Tahun

Serangan penyakit cacar menyebabkan Matius (54) kehilangan penglihatan sejak 20 tahun lalu. Namun, keterbatasan fisik itu tidak membuatnya bergantung pada orang lain. Berbekal keterampilan memanjat kelapa dan membuat dinding anyaman kulit nipah, duda paruh baya itu hidup menyendiri di hutan. Jerih payahnya itu menghasilkan uang tak lebih dari Rp 20.000 per hari. Dengan itulah dia menopang kehidupannya sehari-hari.

Matius, warga Kampung Salurang, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ini tinggal di sebuah gubuk tua yang dibangun di tengah hutan nipah.

Sejak kedua matanya buta, Matius menekuni profesi sebagai tukang panjat kelapa. Jika sepi order karena tak ada tetangga yang membutuhkan jasa panjat kelapa, Matius mencari nafkah dengan cara lain, yakni menjadi perajin dinding dari kulit nipah.

Keterampilan menganyam itu dipelajarinya sendiri. Dia bisa membuat berbagai variasi anyaman yang cantik. Dalam sehari Matius bisa menghasilkan sampai empat dinding nipah yang siap dijual.

Harga per lembarnya Rp 12.000-Rp 15.000. “Kadang-kadang menumpuk di kolong rumah karena tidak laku-laku sampai seminggu,” kata Matius.

Dinding anyaman karya Matius tidak hanya dibeli warga Polewali Manda. Banyak juga warga Mamasa dan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, membelinya.

Seluruh proses pembuatan selembar dinding nipah berukuran 1,5 x 3 meter persegi dikerjakan Matius seorang sendiri, mulai dari mengambil bahan baku pelepah nipah yang tumbuh di sekitar gubuknya, membelah pelepah nipah, hingga menganyam menjadi selembar dinding nipah.

Mahir bermain gitar dan piano, Matius pernah membentuk sebuah band yang dinamai Irama Band. Band ini cukup populer dan digemari masyarakat Mamasa, kampung halamannya. Namun, band itu bubar sejak dia menjadi buta.

Meskipun tidak lagi menjadi pemain band, lelaki yang bercerai dengan istrinya 20 tahun silam itu tetap senang memainkan gitar tua pemberian seorang temannya di saat remaja dulu. Kadang-kadang ada tetangga yang singgah untuk sekadar mengobrol.

Menyadari keterbatasan fisiknya, Matius tak mempunyai impian muluk. “Saya hanya berharap dinding anyaman buatan saya laris manis dan makin dikenal orang. Supaya urusan membeli beras dan lauk pauk tidak perlu berutang kepada tetangga,” kata lelaki pendiam, tetapi ramah itu.

Kemiskinan Akut Di Indonesia dan Cara Menjadikan Mereka Kaya

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2010, ada 31,02 juta penduduk miskin di Indonesia, atau 13,33 persen dari total penduduk Indonesia.

Angka ini turun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebanyak 32,53 juta.

Bagian terbesar penduduk miskin hidup di desa. Mereka ini lalu menoleh perkotaan untuk mengatasi kemiskinan mereka. Maka arus urbanisasi pun mengencang.

Namun karena banyak dari mereka tak cukup terdidik dan tak cukup keahlian, kehadiran mereka di kota malah memindahkan kemiskinan dari desa ke kota atau mempertinggi angka kemiskinan kota.

Keadaan itu terjadi pula di Jakarta. Malah, persaingan hidup yang sengit dan lahan yang kian menyempit, memaksa jutaan orang miskin kota tinggal di daerah-daerah tak layak ditempati, sampai-sampai ada yang harus menempati sudut-sudut yang selain membahayakan dan merusak tata kota, tapi juga bukan haknya.

Mereka ini termasuk yang tinggal di wilayah bantaran rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Diataranya yang terdapat di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, tepatnya depan kampus STIA LAN, Jakarta.

Di sini, bangunan-bangunan semi permanen menyesaki lahan pinggir rel. Bangunan-bangunan ini ditinggali ratusan kepala keluarga yang hanya satu meter dari bibir rel.

Mereka sudah tidak mempedulikan keselamatan diri mereka. Namun, karena sudah biasa, dan pastinya karena dipaksa oleh tuntutan hidup, mereka menjalani juga kehidupan penuh risiko itu.

Kebanyakan dari mereka adalah kaum pendatang yang berurbanisasi dari wilayah-wilayah seperti Indramayu, Cirebon, Madura, dan banyak tempat lainnya.

Setiap keluarga menyesaki ruangan seukuran 3×3 meter persegi yang disusun dari potongan-potongan kayu. Di ruang sesempit ini rata-rata ada tiga orang di dalamnya.

Mereka rata-rata berdagang, tukang bangunan, supir taksi, sopir bajay, tukang ojek, tukang cuci pakaiaan, pembantu rumah tangga, dan profesi informal lainnya.

Jangan anggap mereka gratis menempati gubuk-gubuk itu, sebaliknya mereka harus membayar sewa kepada penghuni awal lahan milik PT KAI tersebut.

“Jangan salah lho, kami ngontrak untuk bisa tinggal di rel ini,” kata Ujang Supriatna (29).

Bayarannya, kata penjual gorengan keliling ini, adalah Rp200 ribu sebulan, dengan fasilitas aliran listrik dan tempat MCK.

Ujang mengaku sudah tiga tahun tinggal di situ. Tentu saja dia tinggal bersama keluarganya.

Mereka sadar

Sulit membayangkan bisa hidup di tempat sesumpek itu. Tapi, mereka bahkan ada yang sudah berpuluh tahun tinggal di situ. “Saya tinggal di sini sejak tahun 1985,” kata Oom komariyah (47).

Ibu rumah tangga beranak tiga itu mengungkapkan kehidupan seperti ini sudah ada sejak dia dan suaminya hijrah dari Tasikmalayua ke Jakarta 25 tahun silam untuk mengadu nasib.

Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Oom membuka warung di sisi rel yang berjarak hanya satu meter dari jalur kereta api, sementara suaminya menjadi tukang bangunan.

Mereka benar-benar sudah terbiasa hidup di kesumpekan, sampai-sampai harus menyimpan properti mereka di luar gubuk. Mereka yang memiliki sepeda motor atau gerobak, terpaksa memarkir asetnya itu di ruang di antara dua rel kereta api.

“Ya mau gimana lagi, orang lahannya sempit,” kata Kosim Rohimat (33).

Kosim berprofesi sebagai pedagang mie ayam dan kadang nyambi menjadi tukang bangunan, sedangkan sang istrinya bekerja sebagai tukang cuci di rumah susun tak jauh dari tempat mereka tinggal.

Bukan hanya kalangan dewasa yang terbiasa di kesumpekan, anak-anak mereka pun terbiasa bermain di wilayah yang tak menyisakan sejengkal pun tanah untuk tempat bermain anak itu.

Meski menganggap gubuk-gubuk itu istananya, tapi mereka sadar telah menempati lahan yang bukan haknya, sehingga kalau ditertibkan mereka akan menerimanya.

“Kita sih terima aja ditertibkan karena memang ini bukan tanah saya,” kata Oom.

Yang Oom dan warga bantaran rel lainnya minta adalah mengkomunikasikannya dulu kepada mereka, jangan asal bongkar dan gusur.

“Ditertibkan sih boleh boleh saja, yang penting diberitahukan kepada semua warga di sini,” kata Usep.

Warga asal Garut ini ingin ada musyawarah terlebih dahulu sebelum ditertibkan, termasuk membincangkan kompensasi untuk mereka.

Warga seperti Oom mengharapkan kompensasi itu diantaranya pinjaman usaha dan biaya pemulangan mereka ke kampung. “Saya sih terima kasih kalau nanti ada bantuan, moga-moga bisa lancarin usaha saya,” kata Oom.

Selama ini hanya keterpaksaan yang membuat mereka tinggal di bantaran rel. Mereka melakukannya dmei mencoba bertahan hidup di Jakarta, apalagi mereka sudah beranak pinak.

Pemerintah sendiri dalam waktu dekat akan menertibkan wilayah bantaran rel, mulai kawasan dekat flyover Slipi sampai kawasan Pintu Air Pejompongan. Jadi termasuk area di mana Oom, Ujang, Kosim dan ratusan keluarga lainnya tinggal.

Penertiban kawasan itu diberlakukan kepada wilayah di dua sisi bantaran rel, yaitu sisi wilayah Petamburan sejauh 1 meter dari rel dan sisi Pejompongan sejauh 5 meter dari rel.

Kiprah Kementerian Sosial

Sebelum penertiban dilaksanakan, ada baiknya mendengar dulu keluhan warga itu yang umumnya berharap mendapatkan kompensasi berupa bantuan modal. Tentu saja sebagai warga negara, mereka berhak difasilitasi negara.

Selama ini mereka mengandalkan pinjaman dari para rentenir karena mana mau bank menyalurkan kredit kepada warga miskin seperti mereka. Mereka menyebut para rentenir dengan “bank keliling”.

“Modal usaha sangat penting bagi kami,” kata Usep.

Pemerintah sendiri, diantaranya Kementerian Sosial, tak berdiam diri menjawab aspirasi warga miskin ini.

Kementerian Sosial sendiri, bersama PT. KAI, menyatakan kesiapannya membantu penduduk miskin yang rumah sumpek mereka itu akan segera ditertibkan. Kementerian akan memberdayakan masyarakat miskin kota, termasuk yang ada di bantaran rel kereta api.

Humas Kementrian Sosial Tati Nurhayati menyatakan, pihaknya siap mendampingi masyarakat yang menempati lahan milik PT. KAI.

Melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Kementeriam Sosial juga siap membantu pemulangan mereka ke kampung asalnya.

“Nantinya mereka akan dipulangkan ke kampung halaman masing masing,” kata Tati.

Khusus anak-anak yang tinggal di kawasan miskin itu, pemerintah menyediakan pelayanan khusus untuk anak balita, anak terlantar dan jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak cacat dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Skema perlindungannya dimaktub dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak(PKSA).

Sejak 2009 hingga 2010, Kementerian Sosial sudah mengalokasikan Rp194 miliar untuk program PKSA dan ini sudah menjangkau 148.890 anak yang memiliki masalah sosial, termasuk 4.884 anak jalanan.

Sementara untuk merespons keluhan seperti disampaikan warga bantaran rel, Kementerian Sosial memiliki progam khusus Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dalam skema ini, kelompok warga miskin bisa mendapat bantuan Rp20 juta. Dengan dana ini warga miskin mesti bisa mengembangkan usahanya sendiri.

Di Palu, Sulawesi Tengah, program KUBE mencatat sukses. Warga miskin yang mendapat bantuan skema ini berhasil mengembangkan usaha batu bata, sementara di Kabupaten Bangli, Bali, program serupa sukses mendorong usaha ternak sapi di sana.

Dengan keberhasilan seperti itu, program serupa bisa pula membantu mengeluarkan Oom dan banyak lagi warga miskin di bantaran rel atau warga miskin perkotaan lainnya, keluar dari jerat kemiskinan

10 Persen Anak Di Manokwari Terkena Kasus Gizi Buruk

Sekitar 10 persen anak balita di Manokwari, Papua Barat, mengalami gizi buruk. Selain rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi ibu hamil dan anak balita, juga terbatasnya ahli gizi.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Manokwari Henri Sembiring, Kamis (31/3), tahun 2010 tercatat 214 dari 2.270 bayi dan anak balita yang ditimbang di posyandu dan puskesmas menderita gizi buruk. Diperkirakan, jumlah sebenarnya lebih besar, sekitar 500 kasus, karena ada 3.039 bayi dan anak balita yang tidak dibawa untuk ditimbang berat badan.

Tahun lalu, dua anak balita meninggal akibat gizi buruk. Padahal, mereka tinggal dekat Manokwari. Bahkan, empat bayi dan anak balita dari masyarakat berpenghasilan tinggi kena gizi buruk.

Penyebab gizi buruk di Manokwari, pertama, rendahnya kesadaran orangtua memberikan asupan gizi yang cukup. Mereka lebih mementingkan menyimpan uang untuk investasi. ”Kami pernah membagikan telur untuk anak balita di Sanggeng, tetapi yang makan bapaknya,” ujar Henri.

Kedua, terbatasnya puskesmas, posyandu, kader posyandu, juga ahli gizi di tiap kecamatan. Dari 22 puskesmas di Manokwari, hanya 16 berjalan baik. Posyandunya hanya 80 persen dari 270 unit yang aktif.

Ketiga, ketahanan dan ketersediaan pangan. Menurut Kepala Seksi Gizi Dinkes Manokwari Mambrasar Nataniel, sumber makanan di Papua berlimpah, tetapi warga belum bisa mengolah. ”Umumnya anak balita kekurangan sumber protein,” kata Mambrasar. Bayi dan anak balita yang menderita gizi buruk banyak di daerah pedalaman, seperti Anggi dan Dataran Izim

Target Angka Kemiskinan Tahun ini Diturunkan Menjadi 12,5%

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi angka kemiskinan tahun ini mampu ditekan menjadi 11,5% hingga 12,5%. Turun sekitar 1% dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,3%.

Direktur Statsitik Harga BPS, Sasmito Wibowo mengatakan, untuk mencapai target tersebut pemerintah harus melewati beberapa hambatan. Diantaranya, upah buruh tani atau bangunan yang rendah. Upah nominal buruh tani saat ini rata-rata Rp 27ribu per hari.

Hambatan lain, yaitu kurangnya pendidikan bagi orang yang kurang mampu. “Sekitar 81% penduduk miskin hanya mampu menamatkan pendidikan sampai Sekolah Dasar,” tandasnya.

Sasmito bilang, perlu kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat miskin melalui penyediaan sarana atau prasarana kehidupan di lokasi kemiskinan yang terpencil, hubungan antar pulau yang masih terputus-putus, dan perbaikan implementasi progaram yang sedang berjalan.

Terhambat Korupsi

Selama ini pertumbuhan ekonomi terhambat KKN dan transisi demokrasi, kesenjangan pembangunan antar daerah dan antara sektor. “Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang terkait dengan pengentasan kemiskinan,”paparnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih banyak yaitu mencapai 13,3% atau 31 juta orang dari total seluruh penduduk Indonesia 240 juta orang. “31 juta itu banyak, perlu kita benahi, tapi tidak bisa selesai dalam waktu 1- 2 tahun,” ujarnya.

Lanjut Hatta, warga miskin sangat sensitif tarhadap harga pangan, dan harga BBM , oleh sebab itu pemerintah mati-matian untuk stabilisasi pangan.

Dia juga menyebut angka kemiskinan di Indonesia setiap tahun terus menurun. Di 2008, angka kemiskinan tercatat mencapai 15,4% dari jumlah penduduk Indonesia, dan terus menurun menjadi 14,2% pada 2009 dan terakhir 13,3% pada tahun lalu.

Pemerintah menganggap masalah pengentasan kemiskinan tidak cukup diselesaikan dengan perdebatan. Pembukaan lapangan kerja dianggap sebagai solusi untuk menciptakan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. “Hal penting lain yang harus dipecahkan pemerintah adalah mengurangi jurang kemiskinan antara masyarakat kaya dan miskin,” imbuh Hatta

Beras Buat Rakyat Miskin Kini Sudah Habis dan Pemerintah Berencana Mewajibkan Rakyat Miskin Makan Gaplek

Meningkatnya jumlah konsumsi beras yang tidak diiringi dengan peningkatan produksi beras secara seimbang, menyebabkan pemerintah berencana untuk mengalihkan pemberian raskin (beras miskin) menjadi pangkin (pangan miskin) pada tahun 2011 mendatang.

Konsep pangkin ini sudah lama disuarakan pemerintah sebagai bentuk penganekaragaman pangan. Nantinya setiap bantuan pangan kepada masyarakat miskin tidak harus dalam bentuk beras, namun disesuaikan dengan makanan pokok wilayah setempat penerima subsidi pangan. Sebab, jika acuannya adalah pemenuhan kebutuhan karbohidrat, maka sesungguhnya tidak hanya beras yang menyediakan zat itu, tapi juga pangan lainnya seperti sagu, singkong, atau jagung.

“Kita mau kurangi makan nasi. Kita akan gencarkan di tahun 2011. Raskin tahun depan diganti pangkin,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Suswono saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (29/12) malam.

Ia menjelaskan, dalam program pangkin ini, salah-satu caranya adalah dengan menggalakkan konsumsi pangan khas daerah, seperti sagu dan singkong dan lain-lain.

“Untuk Maluku, kenapa harus raskin, kan bisa sagu. Atau bisa separuh-separuh, yakni dapat beras dan sagu. Pangan lokal perlu dihidupkan kembali. Misal singkong sudah jalan di beberapa daerah, seperti di Lampung dan Jatim. Ada percobaan yang siap diajukan Maluku (dengan sagu),” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian, Achmad Suryana juga mengatakan, Bulog sebagai penyalur raskin sebaiknya memang tak hanya memberikan beras kepada masyarakat miskin yang sudah terbiasa mengonsumsi pangan jenis lain seperti sagu, jagung, singkong, atau ganyong.

“Raskin dapat disesuaikan dengan makanan pokok masyarakat setempat. Artinya program pangan untuk masyarakat miskin, jenis pangannya tak harus berupa beras, bisa sagu, jagung, singkong, atau ganyong kalau itu memang makanan kebiasaan mereka,” katanya.

Sebenarnya, Kementerian Pertanian telah mewacanakan untuk mengombinasikan beras dalam raskin dengan bahan nonberas.

Bahkan, terkait usulan pengombinasian pangan dalam program raskin itu, awal Oktober lalu Mentan sudah mengirim surat ke tujuh gubernur yang wilayah dinilai bisa melakukan uji coba.

Kepala Pusat Konsumsi dan Keamanan BKP, Mulyono Machmur, menjelaskan, bantuan subsidi yang selama ini memakai beras justru kontraproduktif dengan upaya penganekaragaman pangan. “Dampaknya, dalam beberapa kasus masyarakat Indonesia Timur yang sebelumnya makanan pokoknya adalah sagu justru dengan adanya raskin, malah beralih ke beras,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre Jatim Agusdin Fariedh menyatakan kesiapannya jika memang ada penugasan secara resmi dari pemerintah terhadap program pangkin sebagai variasi dari raskin yang selama ini sudah berjalan.

“Namun, perubahan ini juga harus didahului dengan sosialisasi yang intensif ke masyarakat, khususnya sasaran raskin. Ini agar mereka paham dan tak ada gejolak di kemudian hari,” kata Agusdin.

Ia melanjutkan, pangan nonberas ke masyarakat miskin diharapkan bisa berupa bahan yang sudah diolah setengah jadi. Ini agar lebih tahan lama.

“Misalnya singkong diolah menjadi gaplek atau tepung tapioka. Selain lebih awet, juga memiliki nilai lebih dibanding singkong yang belum diolah,” ujarnya.

Meski begitu, Agusdin juga mengingatkan bahwa tak selamanya harga bahan nonberas lebih murah. Pada musim-musim tertentu bahkan harga jual singkong mendekati atau sama dengan harga beras di pasar. “Ini juga perlu dicermati,” tandasnya

Kakek Rela Menjual Semua Miliknya dan Menterlantarkan Anak Istri Demi Menonton Tim Indonesia di Piala AFF

Kecintaan terhadap para punggawa timnas Indonesia di kancah AFF Suzuki Cup 2010 kali ini ternyata tak hanya milik masyarakat di perkotaan ataupun milik suporter kawula muda saja. Adalah Djama Ali, kakek berumur 60 tahun asal Pasuruan, Jawa Timur, yang mematahkan anggapan tersebut.

Kakek 10 cucu itu membuktikan cintanya kepada pasukan Garuda dengan datang langsung ke Senayan. Tak tanggung-tanggung, Djama “terpaksa” menjual 15 ekor ayam peliharaannya untuk biaya transportasi dari Pasuruan ke Jakarta.

Tidak hanya itu, upayanya untuk menyaksikan secara langsung aksi Firman Utina Dkk, juga membuatnya harus terlibat “perang dingin” dengan sang istri. Aksinya mengumpulkan uang dengan menjual seluruh ayam peliharaannya membuat pria humoris tersebut mendapat dampratan bertubi-tubi dari sang istri.

Tapi, Djama memang nekat. Keinginannya memberikan dukungan bersama puluhan ribu penonton di stadion membuatnya tidak perlu berpikir panjang untuk menjual ayam-ayam tersebut. Bahkan, saking buru-buru ingin mendapatkan uang, ia rela menjual murah ayam-ayam tersebut.

“Saya ndak punya uang mas. Jadi saya jual ayam saya yang 15 ekor. Rata-rata saya jual murah, 25.000 rupiah. Jadi dapet 750.000 rupiah. Buat ongkos bus kemarin habis 220.000,” ujar kakek tersebut saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12/2010).

Djama mengaku, demi mendapat uang saku tambahan, tak segan-segan ia meminta sumbangan kepada teman-teman dekatnya.

Tak hanya itu, berada di kampung orang dan jauh dari rumah membuatnya harus berputar otak agar tidak kelaparan di Jakarta. “Saya kemarin malah ngemis-ngemis sama temen-temen. Lumayan dapat tambahan Rp 350.000,” ujarnya